Berita

Pontensi Konflik Horizontal Menjadi Kekhawatiran Bersama Masyarakat dan Pemerintah di Keerom

 

Arso, Kabupaten Keerom menjadi salah satu tempat yang berpotensi konflik horizontal dikarenakan berbagai etnis mendiami wilayah tersebut. Baik etnis yang berasal dari Papua, yaitu dari Etnis Arso sendiri kemudian Serui, Biak dan Pegunungan ataupun etnis dari luar Papua seperti dari Jawa, Sulawesi, NTT, Bali dan yang lain.

Selain itu, potensi konflik berbasis agama juga ada terutama terkait kehadiran Jafar Umar Thalib (JUT) dan kelompoknya sejak beberapa tahun lalu di Keerom.

“Ini bagian dari agenda kami untuk melakukan upaya pencegahan konflik horizontal berbasis etnis dan agama,” demikian disampaikan oleh Ibra selaku koordinator kegiatan, menjelaskan maksud kedatangan AlDP dan jaringannya di Asisten I Keerom pekan lalu.

Menurutnya, sebelum pertemuan dengan pemerintah Keerom, sejumlah diskusi komunitas sudah dilakukan di 3 (tiga) distrik di Kabupaten Keerom. Mulai dari distrik Arso kota, Arso Timur sebagai distrik perbatasan serta di Skanto, khususnya kampung Wulukubun Arso 14. Selama ini Arso 14 dikenal karena keberadaan pesantren JUT namun warga Arso 14 meralat bahwa keberadaan JUT di kampung Skanto, bukan di Kampung Wulukubun Arso 14.

Adapun beberapa catatan dari diskusi komunitas sangat beragam seperti:  keterbatasan tenaga guru di beberapa tempat dan maraknya peredaran miras dan ganja. Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Keerom, Sucahyo Agung  menegaskan bahwa ketersedian guru tidak merata pada setiap kampung. Guru-guru sudah ditugaskan akan tetapi lebih memilih menetap di kota. Ironisnya lagi, saat pemkab Keerom membuka seleksi ASN, khusus untuk guru dan petugas medis, tersedia 33 kuota yang masih kosong untuk orang asli Papua, namun tidak ada yang mau mendaftar untuk kuota tersebut.

Sedangkan terkait miras, diakui bahwa sangat sulit untuk diatasi.

Dirinya mencontohkan, saat melakukan sidak di kampung di Arso kota, mereka menemukan sekitar 14 rumah yang memproduksi miras yang dikenal dengan istilah ‘steam’. Satu rumah dapat menghasilkan sekitar 10 liter per hari dengan harga yang terjangkau.

“Perputaran uang karena steam, jutaan perhari,” Ujarnya. Ketika dilakukan sweeping, bekali-kali akan tetapi keesokan harinya kembali memproduksi steam.

Dirinya menjelaskan bahwa dalam waktu dekat akan ada pemekaran distrik di Keerom namun perlu kesepakatan terkait dengan nama distrik. Meski pemerintah mengalami banyak kendala, pemerintah Keerom berusaha untuk menjangkau dan memperhatikan warganya termasuk pada distrik terjauh seperti di Towe Hitam yang berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pemkab Keerom juga mencoba melakukan penataan batas wilayah yang menurutnya masih ada masalah dengan pemkab Pegunungan Bintang karena terdapat satu lokasi yang secara administrasi masuk di kabupaten Keerom dan Pegunungan Bintang.

Adapun terkait paguyuban, AlDP dan jaringannya, bertemu dengan Kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Keerom pada kesempatan berikutnya.

Pendataan dan pembinaan terhadap organisasi paguyuban menjadi permasalahan  utama yang disampaikan. Pendataan yang ada di Kesbangpol, hanya sebatas nama organisasi dan pengurus inti, kini muncul kebutuhan agar pendataan juga mencakup jumlah keanggotaan dari masing-masing paguyuban.

Menurut kepala Kesbangpol kabupaten Keerom, Drs. Minggus Bandua bahwa pertemuan diantara organisasi paguyuban yang difasilitasi oleh Kesbangpol, belum pernah dilakukan selama kepemimpinannya kurang lebih 3 tahun namun paguyuban sering dilibatkan dalam beberapa pertemuan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol. Paguyuban jarang berkomunikasi dengan Kesbangpol kecuali jika ada masalah yang dihadapi barulah biasanya Kesbangpol yang diberitahu.

Beberapa organisasi Paguyuban tidak meng update data organisasi ke pihak kesbangpol. Sehingga Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Kemendagri, biasanya sudah habis masa berlakunya.

Pihak Kesbangpol juga menegaskan bahwa antara tahun 2016 dan 2017 dilakukan pendataan terkait ormas, LSM termasuk paguyuban yang ada di Keerom. Saat itu yang terdaftar sebanyak 182 ormas akan tetapi ketika dilakukan verifikasi maka yang ada sekitar 147 ormas. Disadari bahwa di Keerom, berbagai etnis, eksistensi mereka biasanya ditandai dengan pertemuan rutin internal. Selain etnis dari luar, keberadaan Dewan Adat Keerom, sangat diperlukan sebagai simpul koordinasi diantara berbagai etnis. Agar paguyuban dapat memperkuat agenda kerjasama antar etnis untuk membangun Keerom.

Setelah itu, dilakukan pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten Keerom. Hal yang paling menjadi perhatian saat diskusi adalah masalah kehadiran Jafar umar Thalib (JUT) dan kelompoknya.

Diketahui bahwa FKUB adalah salah satu elemen penting yang sejak awal menolak kehadiran JUT bersama dengan Pemkab Keerom di tahun 2016. Sehingga FKUB sangat menyayangkan ketika JUT dan kelompok berulah pada Februari 2019.

Menurut Wakil Ketua FKUB Keerom, H. Nursalim Arrozy, kegagalan untuk mencegah aksi kekerasan yang dilakukan oleh JUT dan kelompoknya terletak pada otoritas lokal yakni pemerintah kabupaten Keerom terutama setelah meninggalnya Bupati Watae pada Januari 2018.

“mandegnya eksekusi terhadap JUT dan kelompoknya dikarenakan pemegang otoritas daerah,” tegasnya.

Dirinya menyatakan bahwa yang ditentang adalah paham radikal yang dibawa oleh JUT bukan karena islamnya, siapapun atau kelompok manapun yang membawa paham radikal pasti akan mendapatkan perlawanan karena paham tersebut sangat berpotensi untuk melakukan perpecahan dan aksi kekerasan.

Dirinya menambahkan bahwa kelompok yang menyebarkan paham radikal, seperti menyebarkan racun. Segala cara akan digunakan. Berbohong  atau mencatut nama-nama pejabat, tidak menjadi masalah malah dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan mereka.

Sanksi hukum yang akan diberikan terhadap JUT dan kelompoknya saat persidangan di PN Makasar tidak akan mengubah paham radikal yang telah mereka anut. Oleh karenanya selama JUT dan kelompoknya masih diberi tempat di Papua khususnya Keerom maka suatu saat konflik horizontal akibat kehadiran JUT, akan muncul kembali, demikian keyakinan dari Wakil ketua FKUB Keerom.

Pertemuan antara AlDP dan jaringan masyarakat sipil di Keerom dengan pemerintah Keerom adalah bagian dari program perdamaian lintas etnis dan religi yang sudah lama dikerjakan oleh AlDP.

Tim/AlDP.