Politik Mengobok-obok MRP
Auditorium Uncen Abepura

Politik Mengobok-obok MRP

Demonstrasi Di Depan Kantor MRP, Jayapura-Papua

Andawat – Tanggal 1 Juni 2011 seluruh anggota MRP dari provinsi Papua dan Papua Barat baru saja mengakhiri masa sidang mereka di Hotel Matoa Jayapura. Sidang membahas tata tertib MRP dan diakhiri dengan pemilihan pimpinan anggota MRP. Setelah sidang berakhir tersiar berita bahwa seluruh anggota MRP asal Papua Barat diminta oleh gubernur Papua Barat untuk kembali ke Manokwari. Kini anggota MRP yang berasal dari Provinsi Papua Barat kembali menggelar sidang di Manokwari untuk membahas Tertib MRP Papua Barat.Sidang direncanaka akan berakhir hari Rabu tanggal 8 Juni 2011,besok tanggal 7 juni 2011 diagenda memilih pimpinan MPR Papua Barat.

Apakah hal ini mengindikasikan bahwa ‘akhirnya’ MRP ada dua?. Satu berkedudukan di provinsi Papua dan yang satunya berkedudukan di Provinsi Papua Barat. Pada sidang di Hotel Matoa,Jayapura para anggota MRP masih dengan semangat bahwa MRP hanya satu dan Manokwari akan dijadikan tempat untuk “joint meeting’. Meski demikian jika ditanya lebih serius nampaknya ada kebimbangan diantara mereka bahwa mereka sendiri tidak yakin semangat itu dapat terwujud. Semangat itu ditutup dengan terpilihnya pimpinan MRP.

Sebelumnya memang ada desakan dan kehendak yang cukup kuat agar MRP tetap satu demi kepentingan kesatuan kulutral. Perjumpaan dan negosiasi yang cukup alot terjadi diantara para elit Papua. Hingga akhirnya keluar keputusan sidang paripurna DPR Papua Barat di Manokwari pada tanggal 16 September 2010 yang memutuskan MRP tetap satu.

Jika mengacu kepada UU OTSUS dan PP MRP nomor 54 tahun 2004 hingga surat MENDAGRI tertanggal 13 Januari 2011 pesannya jelas bahwa MRP ada dua. Pada pasal 5 Ayat(3) UU OTSUS menyebutkan MRP dan DPRP berkedudukan di ibu kota Provinsi. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 2 PP No. 54 tahun 2004 tentang  MRP yang menyebutkan MRP dibentuk berdasarkan Peraturan  Pemerintah ini dan berkedudukan di ibukota provinsi.. Sedangkan pada Pasal 74 Ayat(1) menyebutkan Dalam hal pemekaran provinsi papua menjadi provinsi-provinsi baru dibentuk MRP yang berkedudukan di masing-masing ibukota provinsi.

Kemudian Surat MENDAGRI tertanggal 13 januari 2010 yang memuat tentang klarifikasi PERDASUS No. 4 tahun 2010. Dalam klarifikasi tersebut, hal – hal yang berkaitan dengan tempat pelantikan, kedudukan dan pimpinan MRP mengisyaratkan bahwa ada dua MRP : Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal tehnis yang juga menjadi pertimbangan adalah berkaitan dengan mekanisme kerja diantara Para gubernur, DPRP dan DPR Papua Barat termasuk juga mengenai sistem penggunaan anggaran di APBD sebab pemerintah provinsi Papua hanya membiayai 42 anggota MRP asal Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat membiaya 33 anggota MRP asal Papua Barat.

Meskipun nanti pimpinan MRP hasil sidang MRP Provinsi Papua Barat di Manokwari telah terpilih masalahnya tetap tidaklah mudah. Bisa jadi MENDAGRI tidak akan mengeluarkan SK pimpinan MRP versi Hotel Matoa sebab ketuanya berasal dari keanggotaan MRP Papua Barat. MRP akan terus dilemahkan dan dibuat menjadi sebatang kara : dihardik oleh rakyatnya, dikhianati oleh sejawat elit politiknya dan dipenjara oleh Jakarta.(Andawat/AlDP)