Polisi Yang Bersih dan Profesional Masih Dinanti  (Refleksi atas HUT POLRI ke 67 – 1 Juli 2013)

Polisi Yang Bersih dan Profesional Masih Dinanti (Refleksi atas HUT POLRI ke 67 – 1 Juli 2013)

Andawat – Sorotan dan kritik tak pernah sepi terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia khususnya terhadap institusi kepolisian di Provinsi Papua. Mulai dari upaya penegakan hukum yang dilakukan hingga perannya dalam mengurus keamanan dan ketertiban masyarakat.

Argumentasi yang selalu disampaikan oleh pihak kepolisian adalah akibat  keterbatasan fasilitas dan sarana yang dimiliki terutama pada daerah-daerah terpencil.  Namun di sisi lain, kita ketahui bersama bahwa kepolisian Papua mendapatkan perhatian dan bantuan dari berbagai pihak seperti pihak kedutaan yang selalu datang secara periodik ke Papua, membangun kerjasama dengan Polda Papua terutama dimasa kepemimpinan kapolda Papua yang sekarang yakni Drs. Irjen(Pol) Tito Karnavian MA. Kini untuk penanganan kasus korupsi atau pidana khusus lainnya,misalnya,  terdapat alokasi dana secara khusus yang boleh dibilang tidak sedikit.  Ada juga anggapan bahwa bantuan yang datang tidak mencerminkan pemerataan dan prioritas yang sesungguhnya.

Sebenarnya banyak pihak menaruh harapan kepada Kapolda Papua Drs.Irjen(Pol) Tito Karnavian MA untuk mewujudkan wajah polisi Papua yang lebih bersih dan professional. Sebagai orang yang benar-benar baru di Papua, dapat dipastikan dirinya hampir tak memiliki hubungan emosional terhadap siapapun terutama para pemilik otoritas lainnya di Papua, sebagaimana yang dikatakan oleh Drs.Irjen(Pol) Tito Karnavian MA saat menikmati bulan-bulan pertamanya di Papua. Meskipun kondisi ini bisa menjadi titik ’kelemahannya’ karena berbagai peristiwa dan informasi yang mengalir begitu cepat dan saling berlomba disuguhkan kepada kapolda Papua, bisa saja datang dengan pesan atau kepentingan tertentu, atau akibat kurang matang dianalisis, jelas berpengaruh pada sejumlah statement atau putusan yang akan dikeluarkan oleh Kapolda Papua.

Sayangnya, hampir tak banyak yang berubah sejak setahun belakangan ini.  Penanganan kasus korupsi yang menjadi idola awal kepemimpinannya tak juga berjalan mulus, muncul komplain di sana-sini mengenai penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sejalan dengan itu, secara umum masih muncul praktek diskriminasi, pemerasan, ataupun aksi kekerasan saat menangani  perkara.

Lebih jauh dapat dicermati, proses penegakan hukum berjalan lambat, sejumlah kasus kekerasan sepanjang tahun 2012, tidak mampu dituntaskan oleh pihak kepolisian. Beberapa kasus yang sampai ke pengadilan juga tak mampu diolah secara maksimal. Terbukti pada beberapa kasus, sidang terus tertunda, terdakwa bakal dibebaskan demi hukum sebab Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak mampu menghadirkan saksi sesuai dengan permintaan majelis hakim. Ketika masalah ini ditanyakan ke JPU, alasannya karena sejak di tingkat penyidik(kepolisian), berkas tersebut tidak diantisipasi oleh aparat kepolisian.

Polisi senantiasa berada pada posisi yang dilematis, ketika kesulitan mengusut satu kasus di Papua, dinilai tidak mampu atau tidak independen, apalagi jika dibandingkan dengan sejumlah keberhasilan Polisi mengusut kasus teroris di luar Papua, terlihat seperti paradoks. Ketika berusaha menangani kasus tersebut, selalu dibarengi dengan kecurigaan, apa yang dilakukan bukan untuk mengabdi kepada kepentingan hukum, namun karena pesanan alat kekuasaan, akibat masalah internal  atau aksi balas dendam dalam kepentingan bisnis dan kekuasaan. Masyarakat cenderung tidak mempercayai capaian yang dilakukan oleh polisi. Pekerjaan polisi, tidak diapresiasi.

Hal menarik lainnya yang patut dicatat sepanjang tahun ini adalah respon pihak kepolisian saat menghadapi berbagai aksi demonstrasi di Papua khususnya di kota Jayapura. Kini mobilisasi aparat kepolisian sangat cepat dan ketat pada hari demonstrasi akan dilakukan. Mereka berjaga-jaga sejak pagi bahkan sehari sebelumnya di titik-titik yang diperkirakan massa akan berkumpul bahkan denga sangat aktif memasuki kantong-kantong massa atau mendekati tokoh-tokoh tertentu.

Demo tanpa ijin selalu menjadi alasan utama untuk menghentikan aksi demo meskipun sebenarnya yang diperlukan oleh pendemo bukanlah surat ijin akan tetapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan(STTP) yang wajib dikeluarkan oleh pihak kepolisian apabila menerima surat Pemberitahuan dari pendemo(Pasal 13 ayat(1) huruf a UU Nomor 9 tahun 1988).

Kini UU Nomor 9 tahun 1988 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dijadikan pedoman untuk menghalangi aksi demo yang akan dilakukan. Hal yang dijadikan acuan adalah pasal 6 UU Nomor 9 tahun 1988, secara garis besar mewajibkan agar aksi demonstrasi yang dilakukan : menghormati hak-hak dan kkebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Padahal sesungguhnya demo dapat dibatalkan apabila sudah ada indikasi tersebut, bukan menghalangi rencana demo atau sebelum demo dilakukan. Alasan yang disampaikan karena pada saat demo dilakukan pasti aspirasi Merdeka akan turut dilontarkan.

Pandangan ini menunjukan bahwa ketika menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban umum, aparat kepolisian cenderung terlalu memberikan atau diberikan beban politis yang cukup tinggi terhadap soal-soal yang dapat ditangani secara hukum. Akibatnya turut masuk dalam ruang persepsi dan stigmatisasi. Jika demikian yang menjadi pertanyaan penting untuk kita semua adalah mengapa orang Papua selalu berteriak merdeka?. Teriakan itu tidak saja muncul di saat aksi demo tapi juga di media massa, di tulisan-tulisan mereka, di komentar-komentar mereka, dengan simbol-simbol pada baju, tas, gelang ataupun benda-benda lainnya, juga di halaman dunia maya. Mengapa ini terus terjadi?. Tentu ini bukan wilayah polisi semata.

Selain mengerahkan pasukan dan alat tempur, aparat keamanan khususnya pihak kepolisian juga menggunakan pendekatan kemanusiaan  seperti bakti sosial, bagi-bagi sembako atau pengobatan massal. Bahkan dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan waktu-waktu yang dinilai sensitive seperti tanggal 1 desember 2012 saat pihak kepolisian melaksanakan acara bagi-bagi sembako di makam Theys di Sentani Jayapura.

Tentu, hal terberat yang harus dilakukan dan dicapai oleh pihak kepolisian adalah dukungan dan kepercayaan yang murni dari masyarakat. Memperbaiki relasi dan komunikasi dengan masyarakat. Hal ini penting agar apapun yang dilakukan oleh polisi tidak dihalang-halangi oleh masyakarat bahkan diberikan apresiasi. Misalnya secara sukarela masyarakat bersedia menjadi saksi atau mitra polisi dalam arti yang positif. Tidak seperti kenyataan yang ada sekarang ini, pada saat terjadi satu kasus, masyarakat cenderung menarik diri, tak mau beraliansi. Masyarakat dan polisi perlu beraliansi untuk mewujudkan penegakan hukum dan keamanan bagi semua orang. (Andawat)