Polda  Papua : Tantangan Kamtibmas di Papua dan Papua Barat Makin Kompleks

Polda Papua : Tantangan Kamtibmas di Papua dan Papua Barat Makin Kompleks

Jayapura-Strategi polda papua dalam menghadapi tantangan  kamtibmas di papua dan papua barat tahun 2014, melalui dislokasi dan kekuatan personel. Selain itu  tantangan  kamtibmas di Papua, strategi Polda Papua, kendala dan hambatan sangat banyak mengingat keberadaan personil yang masih dibutuhkan untuk menempati 29   Polres dan 2 polres persiapan, 165 Polsek, terdiri dari 15 polsek Urban 51 polsek Rural yang ada dalam wilayah polda papua, “kataKabid Propam Polda Papua Kombespol. Usman.H, SH.MH, saat membawa materi Polda Papua, Selasa 18/02/2014 di Balai Diklat Kota Jayapura.

Dirinya mengapresiasi training dilakukan oleh AlDP dan berpendapat bahwa training Para Legal adalah sangat penting untuk membantu kerja-kerja aparat penegak hukum yang memiliki keterbatasan di lapangan sedangkan permasalahan yang dihadapi makin banyak dan kompleks.

“Banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengantisipasi gejolak pada tahun 2014, yakni,Pemilu 2014, Konflik Vertikal, Konflik horisontal, Korupsi , Miras, Kekerasan Lainnya , Kekayaan Alam dan Transnasional Crimes,” Ujarnya dihadapan peserta Tarining Para Legal yang diselenggarakan oleh AlDP selama3(tiga) hari itu.

Lebih lanjut katanya, “Untuk pemilu yang harus diantisipasiadalah konflik-konflik KPU, masalah DPT, Distribusi Logistik, PAM di TPS, Pam Kampanye dan Pam Penghitungan Suara”.

Menurutnya  konflik vertikal  yang harus diantisipasi adalah  Non  Militer yakni KNPB, WPNA, NRFPB, DAP dan  elemen mahasiswa, ini, tentunya perlu dukungan dari DPRP , MRP dan unsur Gereja.

Sedangkan konflik horizontal yang diantisipasi adalah politik primordialisme suku/pok terutama menjelang atau saat Pemilu 2014, hak ulayat, Investor  vs  pemilik ulayat, pemerintah vs pemilik ulayat , antar warga lokaL, perang suku, batas wilayah, wanita, penganiayaan, mabuk, pendatang vs lokal, kecemburuan sosial ekonomi dan benturan budaya.

Selain itu untuk korupsi maka yang diantisipasi adalah APBD tinggi namun hasil pembangunan banyak yg belum terlihat, hasil periksa BPK, Disclaimer (prov dan kab), Penanganan kasus korupsi oleh Jaksa dan polisi yang meningkat, hambatan pembangunan , klaim Otsus Gagal, Alasan  SDM tidak siap, budaya masy dan banyaknya proposal, keterisolasian sehingga biaya tinggi, gejolak masyarakat  dan perang suku.

“Miras yang perlu diantisipasi adaah terkait dengan sumber kekerasan utama dan terjadi laka lantas, masalah legal dan illegal, ada perda dan tidak ada perda dan tuntutan tinggi terhadap larangan miras, kekerasan lain penganiayaan, mabuk, motif ekonomi, sosial, perkosaan perampokan,” lanjutnya.

Kekayaan alam yang diantisipasi berupa Illegal logging, ada beberapa pengusaha HPH/IPK legal, pembalakan oleh masyarakat setempat, belum menjadi tuntutan local, Illegal mining secara tradisional oleh masyarakat lokal dan pendatang sudah menjadi masalah sosial, Illegal fishing di laut Arafura (kapal asing dan DL), kesulitan sarana penegakan hukum di Raja Ampat, Bom ikan Utara Papua   dan  kapal-kapal asing.

Sedangkan untuk transnasional yang diantisipasi terkait tresspasing garis perbatasan yang panjang dan medan sulit, penyelundupan ke PNG, BBM, sembako dan ganja dari PNG ke papua,“katanya. (RM/AlDP)