Pilgub Papua Masih Penuh Tanda Tanya
Ilustrasi

Pilgub Papua Masih Penuh Tanda Tanya

Demonstrasi di kantor DPRP

Andawat – Pada pertemuan antara DPRP, MRP dan Mendagri di kantor Mendagri Selasa (01/05/2012), dijadualkan Pilgub akan dilakukan hari ini tanggal14 Agustus 2012. Sayangnya kabar mengenai pilgub Papua bertambah kabur.

Perdasus Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Papua makin tidak jelas juga nasibnya. Perang antara DPRP dan KPU Papua makin panas ketika berlanjut ke MK yang hingga kini belum menghasilkan putusan.

“Ini karena kepentingan orang di luar KPU dan Pansus DPRP,” ujar Yan Mandenas, anggota DPRP saat mengikuti Acara Papua Lawyers Club. Pilgub yang terus menggantung menunjukkan adanya perang institusi dalam penyelenggaraan pilgub.

Ada dugaan, sejak awal Perdasus Nomor 6 tahun 2011 dibuat guna menjalankan scenario kepentingan tertentu. Meskipun dihasilkan dari satu institusi resmi yang terdiri dari berbagai kepentingan partai politik namun diduga tidak dihasilkan melalui suara bulat. Yunus Wonda, wakil ketua DPRP membantah dugaan tersebut.

Sayangnya, ‘perpecahan’ ditubuh DPRP seperti tak terhindari, satu persatu anggota DPRP yang tidak sejalan mulai bersuara. Relasi diantara anggota DPRP mulai merenggang. Konon diam-diam fraksi besar di DPRP mengirim surat ke KPU Provinsi Papua untuk meminta KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara pilgub.

Bisik-bisik mengenai tingginya dana Pansus Pilgub membuat iklim kecurigaan di DPRP makin tajam. Hingga kini, pemda telah menyerahkan dana Pilgub sebesar Rp 12,5 milyar ke DPRP demikian penjelasan Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda pada Mei 2012.

Kelompok pro Pansus berpedoman pada PP Nomor 6 tahun 2005 Pasal 139 yang memberikan kekhususan penyelenggaraan pilgub Papua untuk dilakukan oleh DPRP. PP tersebut sudah mengalami perubahan sebanyak 3 kali, ironisnya pasal tersebut yang awalnya digunakan untuk mengatasi kekacauan pada pilgub Papua tahun 2006, tidak dicabut.

Selain itu DPRP berpedoman pada Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 UU Otsus Papua bahwa DPRP mempunyai kewenangan menjalankan tahapan pendaftaran dan verifikasi bakal calon gubernur. “Kami ikut menentukan tahapan pilgub karena ada Otsus, kalau tidak apa bedanya kami dengan yang lainnya, dimana letaknya Otsus?” demikian berulang kali dikatakan oleh Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda.

Aneh memang, dulu ketika DPRP masih punya kewenangan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur sebagaimana pasal 7 Ayat(1) a UU Otsus, pilgub justru dilakukan secara langsung dan tidak ada yang keberatan termasuk DPRP. Kini setelah pasal tersebut dihapus, DPRP sangat ingin mengambil bagian sebagai penyelenggara Pilgub,”karena masih ada aturannya dan ada pasal di dalam Otsus yang belum dicabut,” ujar Ruben Magai S.IP ketua Pansus DPRP.

KPU berpegang pada UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu bahwa wewenang penyelenggaraan pilgub adalah KPU. Ketua KPUD Papua Benny Swenny mengakui proses pencalonan,pendaftaran,dan verifikasi calon gubernur yang seharusnya dilakukan KPUD ternyata dieksekusi pihak DPRP (Media Indonesia/15/05/ 2012).

Pansus DPRP dan KPU Papua bolak balik ke Kementrian Dalam Negeri guna merebut dukungan. Di Jayapura, Pansus DPRP tetap menyelenggarakan rapat, mengundang KPU Papua meskipun sempat 3 kali KPU Papua tidak mengindahkan undangan Pansus. Baru pada awal Mei 2012, seorang anggota KPU Papua  hadir, DPRP menyampaikan jadual yang sudah disusun dan tidak mau kompromi dengan tawaran KPU Papua.

Ironisnya pertemuan dan diskusi panjang yang dilakukan oleh Pansus DPRP dan KPU Papua di Jayapura maupun di Kementrian Dalam Negeri hanya omong-omong dan surat belaka.  Sebagaimana tradisi politik kita yang mengajarkan bahwa omong-omong dan surat belaka bukan jaminan. Seperti omong-omong dan kesepakatan untuk Pilgub yang aman dan damai tapi tetap berujung ke proses hukum,sebelum dan mungkin setelah pilgub.

Kepentingan politik di DPRP, Pansus dan KPU Papua terlihat makin kuat dan beragam, bukan dikarenakan bebas kepentingan dan silahkan mendukung siapapun justru terkesan makin kuat digunakan untuk bakal calon tertentu.

Seorang anggota DPRP yang berseberangan dengan suara pembawa aspirasi dalam Pansus Pilgub mengatakan bahwa Jakarta belum akan setuju dengan pilgub Papua hingga landasan pasalnya berubah menjadi aspiratif atau mampu mengakomodir kepentingan seseorang kandidat (baca : Bas Suebu).

Kini ketika sidang di MK masih jalan nampaknya Pansus DPRP sudah mulai kehabisan energi untuk menunggu. “Kita orang Papua tidak bisa dikasih makan regulasi saja, apa-apa harus tunggu keputusan MK, tidak bisa,” Ujar Ruben Magai S.IP di ruang Komisi A DPRP.Diri mengaku mulai enggan menghadiri sidang di MK, (31/07/2012).

Pilgub telah menyita waktu anggota DPRP untuk melakukan tugas dan tanggungjawab lainnya. Yunus Wonda, wakil Ketua DPRP kemudian menyurat ke Mendagri meminta agar pembahasan APBD tahun 2013 ditunda sampai ada gubernur defenitif apalagi aktifitas DPRP terfokus pada sengketa di MK. Surat tersebut ditentang oleh anggota DPRP lainnya karena dianggap dikeluarkan tanpa melalui mekanisme dewan.

Uang pun sudah banyak dikeluarkan baik oleh pemerintah melalui Pansus maupun yang dikeluarkan oleh bakal calon pasangan pilgub selama tahapan berlangsung termasuk untuk mengurus berbagai sengketa terkait pilgub Papua.

Sebenarnya rakyat tidak peduli siapa yang akan menyelenggarakan Pilgub yang rakyat inginkan ada gubernur defenitif. Lebih dari itu rakyat menginginkan pemerintahan di Papua dapat berjalan baik dan melindungi rakyatnya. Kebutuhan rakyat dapat disediakan dengan mudah, fasilitas pelayanan publik berubah menjadi baik serta  dapat beraktifitas tanpa rasa takut.

Namun dari konflik panjang pilgub Papua yang terus berjalan rakyat menjadi ragu akan munculnya pemimpin seperti yang mereka kehendaki. Pemimpin yang berpikir dan bekerja buat rakyat dan tentu tidak korup.

Kita tidak mengharapkan pilgub akan menimbulkan konflik yang makin sulit diatasi apalagi jika menjadi aksi kekerasan yang eksplosif dan meluas. Sehingga pilgub menjadi jembatan bagi penderitaan baru rakyat Papua.

Kemenangan atau kekalahan seorang kandidat gubernur janganlah dibayar dengan taruhan nyawa dari pendukungnya atau pendukung calon yang lain. Jangan ada saling serang menyerang atau juga merusak dan membakar fasilitas umum. Semoga para pihak yang berkepentingan masih memiliki hati untuk tidak kembali menyakiti rakyatnya. (Andawat/ALDP)