PH Terdakwa Kasus Korupsi : Kasus PB Masalah Keperdataan Mengenai Pinjam Meminjam

PH Terdakwa Kasus Korupsi : Kasus PB Masalah Keperdataan Mengenai Pinjam Meminjam

Jayapura-Penasehat Hukum (PH) dalam kasus tindak pidana korupsi sebesar 22 milyar APBD Papua Barat Tahun 2010 dengan terdakwa`masing-masing, Yoseph Johan Auri (Ketua DPR Papua Barat), Robert Melianus Nauw (Wakil Ketua), Jimi Demianus Idjie (Wakil Ketua II) dan Marthen Luther Rumadas (Mantan Sekda Papua Barat) mengatakan masalah kliennya adalah masalah keperdataan.

“Masalah ini erat kaitannya dengan masalah Keperdataan mengenai pinjam meminjam,” kata Pieter Ell, SH  di Pengadilan Klas 1A Jayapura (10/02/2014).

Oleh JPU, kliennya telah didakwa telah  melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu subsidier: Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) HUHP.

Selain itu dengan dakwaan subsidair kedua: Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

“Dakwaan JPU terhadap para terdakwa, sangatlah keliru dan bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan-keterangan saksi, saksi ahli, terdakwa dan melalui alat bukti surat yang diajukan oleh JPU,”Ungkapnya.

Jelasnya,” Dakwaan, JPU ini yang mempengaruhi pada putusan yang telah dibacakan oleh hakim kepada klien kami. Untuk putusan hakim, kami, PH bersama para terdakwa mempunyai waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti putusan yang sudah dibacakan,”Ungkapnya.(RM/AlDP)