PH Siapkan Surat Penangguhan Penahanan

PH Siapkan Surat Penangguhan Penahanan

Jayapura – Tim kuasa hukum korban penyiksaan oleh oknum Kepolisian Sektor Depapre, Kabupaten Jayapura, Jumat 15 Februari 2013 lalu, akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap para korban yang kini sementara ditahan.

Korban disiksa adalah Matan Kleimbiap dan Dago. Keduanya dikenakan pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 atas kepemilikan senjata tajam.

“Permohonan Penangguhan Penahanan adalah hak klien,” kata Anum Siregar SH di Polres Jayapura saat bertemu Matan Kleimbiap, Kamis.

Menurut Anum, Aliansi Demokrasi untuk Papua (Aldp) telah mendiskusikan perlunya pengajuan penangguhan penahanan terhadap Matan, bersama keluarga, Rabu kemarin.

AlDP mengajukan dua surat, satu surat dari Penasehat Hukum (PH) dan satunya dari istri sebagai penjamin. “Matan memiliki tanggungjawab terhadap istri, keempat anaknya dan pekerjaannya di RSUD Jouwarry, jadi kita mengajukan permohonan agar penahanannya ditangguhkan. Kita akan menjamin bahwa Matan akan mengikuti proses hukum dan tidak akan mempersulit,” ujar Anum Siregar.

Untuk kepentingan itu, PH telah menemui Kasat Reskrim Polres Sentani. “Kita tunggu jawaban dari kapolres,” kata Anum.

Ia menambahkan, berdasarkan keterangan Matan, terdapat sejumlah kejanggalan yang ditemui ketika ia ditangkap dan diperiksa. “Ketika kami tanya waktu penangkapan dan ketika mereka dibawa ke Polres dan menjalani pemeriksaan, Matan tidak tahu persis jam berapa, katanya kaget dan panik karena dipukul,” ucapnya menirukan keterangan Matan.

“Kami akan pelajari BAP pertama, kalau memang ada pelanggaran prosedur yang dilakukan, kita akan minta BAP ulang, dan kami akan dampingi, untuk langkah hukum lainnya akan kita pertimbangkan,” jelasnya. (Tim/AlDP)