PH Pemohon : Penahanan Roby Tidak Sah

Wamena – SelaiRobby Erik Pekey Praperadilankan Polres Jayawijayan kejanggalan terkait surat Penintah Penangkapan, PH Roby juga menemukan kejanggalan terkait Surat Perintah Penahanan.hal ini disebbakan Surat tersebut dikeluarkan tanggal 23 Juni 2015 atau 2(dua) hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan.

“Sesuai pasal 19 ayat(1) KUHAP, umur surat perintah penangkapan itu hanya 1X24 jam artinya selama tanggal 22 Juni 2015,Roby ditahan oleh Polres tanpa dasar hukum,” jelas Anum Siregar SH.

Saksi dari Termohon, Dadang S Aruman, S.Sos anggota Polres Jayawijaya yang merupakan penanggungjawab Administrasi Penyidikan, membenarkan bahwa rentang waktu pada tanggal 22 Juni 2015 tersebut, Polres Jayawijaya tidak mengeluarkan Surat Perintah Pelepasan tersangka dan berita Acara Pelepasan tersangka.

“Jadi status tersangka pada tanggal 22 juni 2015 bagaimana?” tanya Anum kembali

“Ya kalau mau lari, lari saja,”jawab saksi Dadang seolah kehilangan jawaban.

Saksi kemudian tidak dapat menjelaskan bahwa mengapa pada tanggal tersebuit (22 juni 2015) tetap ada pengawalan polisi bersenjata di RSUD Wamena, meskipun katanya status tersangka tidak ditahan.

“Sejak ditembak,ditangkap,ditahan hingga sekarang ini Pemohon masih berada dalam penguasaan Polisi?” Anum kembali mengejar pernyataan Saksi Dadang.

‘Iya” jawab saksi

PH Pemohon menyatakan bahwa Penahanan terhadap diri Pemohon tidak sah dan melanggar KUHAP karena waktu penangkapan tanggal 21 juni 2015 dan surat perintah penahanan baru dikeluarkan tanggal 23 juni 2015 atau lebih dari 1X 24 jam.

Selanjutnya Pemohon berharap hakim Ottow Siagian SH dapat memutuskan bahwa Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon Roby Erik Pekey adalah tidak sah dan melanggar ketentuan KUHAP.(Tim/AlDP)