PH dan JPU, Melayangkan Akta Peryataan Banding

PH dan JPU, Melayangkan Akta Peryataan Banding

Jayapura.Kasus tindak pidana korupsi sebesar 22 milyar APBD Papua Barat Tahun 2010 dengan terdakwa`masing-masing, Yoseph Johan Auri (Ketua DPR Papua Barat), Robert Melianus Nauw (Wakil Ketua), Jimi Demianus Idjie (Wakil Ketua II) dan Marthen Luther Rumadas (Mantan Sekda Papua Barat) yang dalam perkaranya, sudah di putuskan oleh Pengadilan Kelas 1 A Kota Jayapura Selasa 10 Februari 2014, namun pihak PH dari para terdakwa melayangkan Akta Peryataan Banding yang sudah diberikan pada jumat 14 Februari ke pengadilan Kelas 1 A Kota Jayapura. Sedangkan untuk pihak JPU, baru hari ini Senin 17 Februari memberikan Akta Peryataan Banding ke pengadilan Kelas 1 A Kota Jayapura. “Kata” Humas Pengadilan, Orpa Martina.SH, Senin 17/02/2014 di Kantor pengadilan Kelas 1 A Kota Jayapura.

Kesempatan ini, diberikan oleh majelis hakim, setelah membacakan putusan terhadap para terdakwa dengan batas waktu selama tujuh hari.  Batas waktu yang ditentukan itu, telah di tempuh oleh kedua belah pihak, yakni PH dan JPU. Selanjutnya untuk penahannya, sudah menjadi kewenangan dari pengadilan tinggi (PT), namun status penahan kota masih berjalan.”Kata” Orpa.

Penasehat hukum para terdakwa Petrus P.Ell, SH, Kepada Aldp Online: Memang pengadilan sudah memutuskan perkara, namun kami melalui para terdakwa punnya kewenangan lain untuk melakukan banding terhadap putusan yang sudah dibacakan. Mengapa, “Kami, harus melakukan banding, karena keputusan hakim, tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang di sampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan.

Sementara Pihak JPU, Fraklien Son, SH Kepada Aldp Online: Kami, juga melakukan banding terhadap putusan hakim yang memutuskan hukuman pidananya berfariasi untuk setiap terdakwa. Dimana tuntutan kami jelas, para terdakwa telah melangar melangar Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang diuraikan dalam dakwaan subsidair, sebagai dakwaan untuk para terdakwa korupsi, yakni, Yoseph Johan Auri (Ketua DPR Papua Barat) dengan putusan 1 tahun, 6 bulan, terdakwa Robert Melianus Nauw (Wakil Ketua) dengan putusan 1 tahun, 6 bulan dan terdakwa Robert Melianus Nauw (Wakil Ketua) dengan putusan 1 tahun 6 bulan dan Marthen Luther Rumadas (Mantan Sekda Papua Barat 1 tahun, 6 bulan  dan denda 50 Juta Rupiah. Namun, hakim memutuskan para terdakwa 1 tahun, 3 bulan dan ada yang 1 tahun saja. “inilah, yang membuat kami melakukan banding terhadap putusan hakim itu”.Ungkapnya.(RM./AlDP)