Berita

Perlindungan Terhadap Pembela HAM di Papua Buruk

Ilustrasi Kebebasan Berekspresi di Papua

Jayapura – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian, Pengembangan dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, Yan Christian Warinussy mengatakan, pemerintah Indonesia tidak memiliki komitmen dan sikap yang jelas dalam memberikan rasa aman bagi Pekerja Hak Asasi Manusia. Terutama di daerah-daerah konflik seperti halnya Papua.

“Hal itu terbukti dengan terjadinya berbagai tekanan fisik terhadap para pekerja HAM di Papua seperti Theo Hesegem, Peneas Lokbere, Advokat Olga Helena Hamadi, Fanny Kogoya, serta yang terakhir Octovianus Pogau, wartawan Suara Papua,” kata Warinussy, kemarin.

Theo Hesegem menerima ancaman seperti juga dialami oleh Peneas Lokbere dan Olga Hamadi. Teror tersebut yakni dengan cara pelaku mendatangi dan mengancam akan melakukan tindakan kekerasan terhadap ketiganya yang kini sedang mengadvokasi sejumlah kasus berindikasi pelanggaran HAM di Jayapura dan Wamena.

Sementara Fanny Kogoya mengalami ancaman, dimana rumahnya diduga digerebek oleh sejumlah aparat dengan tidak menghormati hukum dan aprinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. “Bahkan Oktovianus Pogau di Manokwari justru mengalami penganiayaan oleh polisi dari Polres Manokwari saat dia sedang menjalankan tugas jurnalistiknya pada insiden pasca demo KNPB Selasa lalu,” ujarnya.

Warinussy menegaskan, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya dari ancaman teror dan intimidasi, khususnya kepada Pembela HAM/Human Rights Defenders.

Kewajiban Negara (States Responsibility) ini secara lugas ditulis dalam pasal 28 huruf I ayat (4) UUD 1945. “Berkenaan dengan itu, hendaknya para Pembela HAM di Tanah Papua dan semua aktivis lembaga non-pemerintah yang bekerja untuk Hak Asasi Manusia segera melakukan konsolidasi bersama dan melakukan perlawanan terhadap tindakan negara yang diperankan oleh aparat kemanan yang tidak professional,” pungkasnya. (JO/Jayapura)