Berita

Perkara Korupsi Wajib Berikan Rasa Keadilan

Ilustrasi Korupsi

Manokwari–Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Korupsi, Simon Banundi mengatakan proses hukum terhadap perkara korupsi yang melibatkan elit Politik dan Birokrat Pemerintah Propinsi Papua Barat harus menjadi perhatian kolektif warga.

“Tidak serta merta perkara korupsi dimonopoli aparat penegak hukum. Peran masyarakat sipil bagian dari citra supremasi hukum yang adil tanpa memihak sebuah kepentingan tertentu,” ujarnya.

Menurut dia, hukum harus ditegakan. Hukum harus memihak korban. “Hal ini penting menjadi motivasi universal masyarakat sipil Papua barat. Inilah yang kemudian menurut kami, proses penegakan hukum di sektor tindak pidana korupsi perlu disepakati segera,” katanya.

Ia menambahkan, proses hukum perkara korupsi wajib memberikan “Rasa Keadilan”. Perkara korupsi juga harus memastikan adanya pengembalian anggaran guna mencegah kerugian keuangan Negara sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. “Ketiga, perkara korupsi perlu memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak atau mengulang perbuatannya,” tambah Banundi.

Sementara itu, terkait dugaan korupsi Sekretaris Daerah Papua Barat, Marthen Luther Rumadas, atas kasus dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Provinsi Papua Barat tahun 2006-2007 sebesar Rp. 11 milyar lebih, Simon mengatakan, Majelis Hakim Tipikor perlu segera menerbitkan surat penahanan terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 06/PID.TIPIKOR/2012/P.Tipikor.MKW. “Status Rumadas dari tahanan kota harus menjadi tahanan Rutan,” katanya.

Ia berpendapat, penahanan M.L.Rumadas sesuai dan memenuhi “unsur objektif dan subjektif” untuk di tahan sebagaimana menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 20 ayat (4). “Karena disangkakan melakukan perbuatan pidana (korupsi) dengan ancamana pidana 5 tahun atau lebih hukuman penjara, dan adanya keadaan yang mengkhawatirkan tersangka/terdakwa menghilangkan atau merusak barang bukti.”

Banundi berharap agar masyarakat mendukung penuh proses hukum Rumadas yang digelar di Pengadilan Tipikor Papua Barat. “Juga wajib menghormati dengan tidak melakukan tindakan – tindakan anarkis yang tidak sesuai hukum berlaku,” pungkasnya (JO/Jayapura)