Berita

Perkam Miras Harus Sesuai Dengan Konteks Lokal

Diskusi penyusunan peraturan kampung di Arso, Kabupaten Keerom

Arso – Cory Silpa, aktivis Aliansi Demokrasi untuk Papua mengatakan, penyusunan peraturan kampung terkait pencegahan dan penanganan minuman keras di Kampung Arso, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, harus sesuai dengan konteks lokal.

“Ini penting supaya ketika aturan ini disahkan dapat berlaku optimal,” ujar Cory Silpa saat memandu diskusi bersama Tim perumus Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP) di Arso kota, pekan lalu.

Rancangan Perkam tersebut antara lain mengatur tentang produksi miras (lokal), tempat dan uang, termasuk larangan bagi warga yang mengkonsumsi. “Jadi kita membuat semua orang harus lebih bersikap hati-hati, sebab jangan sampai dia masuk dalam kategori yang ada di dalam Perkam ini,“ jelasnya.

Sanksi dalam perkam mengacu pada aturan adat. Perkam dinilai sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap tindakan yang selama ini dilakukan oleh aparat keamanan.

“Masyarakat telah berkali-kali melapor tapi tidak ada tindakan tegas dari pihak kepolisian,” tegas Sil Bowan, aktifis di Keerom.

Asri, koordinator tim penyusunan Perkam Miras Kampung Arso mengatakan bahwa penetapan sanksi adat tetap akan dilakukan dengan sangat hati-hati. “Jangan sampai nanti dinilai melanggar HAM,” ucapnya.

Adapun jenis sanksi yang rencananya diberlakukan, dimulai dengan teguran hingga mandi api dan panah pada bagian kaki. “Tapi ini masih draft, finalisasinya masih akan diputuskan pada pertemuan pertengahan bulan nanti,” tambahnya.

Ia menyadari betapa susahnya untuk melakukan pencegahan terhadap peredaran dan konsumsi miras di Arso.  “Karena ini sudah menjadi tradisi di dalam kampung. Dampak yang ditimbulkan membuat kampung tidak aman, masyarakat sudah tidak sabar menunggu aturan ini,” tegasnya.

Draft Perkam telah mulai disosialisasikan dari rumah ke rumah. Perkam Miras diupayakan menjadi hak inisiatif warga untuk disampaikan ke DPRD Kabupaten Keerom sebagai rancangan Peraturan Daerah.

Draft ini merujuk pada kewenangan adat sesuai dengan Perdasus Peradilan Adat yang sudah disahkan oleh DPR Papua tahun 2008. (tim/AlDP)