Berita

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2011 Memerangi kejahatan Kemanusiaan dan Menegakan keadilan di Tanah Papua.

Siaran Pers Koalisi Di Kantor ALDP Padang Bulan-Jayapura

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia

10 Desember 2011

Memerangi kejahatan Kemanusiaan dan Menegakan keadilan di Tanah Papua.

Sepanjang tahun 2011 permasalahan hak asasi manusia di tanah Papua meningkat jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Berbagai aktifitas dan interaksi social semakin melemah dan tidak ada jaminan keamanan terhadap siapapun. Pemerintahan sipil tidak mampu membela kepentingan rakyat bahkan terjebak dalam permasalahan institusional, penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien serta sibuk dengan suksesi pilgub.

Peristiwa kejahatan kemanusiaan terjadi setiap saat dan di semua ruang : di kampung, di tengah – tengah kota, diantara lintas agama, etnis dan profesi. Beberapa peristiwa bahkan terjadi berulang kali di tempat yang sama dengan kurun waktu yang lama seperti kasus kekerasan di Puncak Jaya,di sekitar Areal PT Freeport termasuk aksi buruh SPSI PT Freeport yang hingga kini belum dapat diselesaikan hingga rentetan kekerasan di kota Jayapura dan tempat – tempat lainnya di Papua. Modus kejahatannya beragam dan menggambarkan hilangnya penghormatan terhadap nilai – nilai kemanusiaan. Bahkan kekerasan yang dilakukan menebarkan teror di masyarakat. Situasi ini menunjukkan tidak adanya ruang public maupun privat yang aman lagi bagi rakyat.

Meskipun pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia namun pola penanganan dan hasil yang dicapai masih belum mampu menunjukkan komitmen pemerintah secara nyata. Apalagi mengingat bahwa Tahun 2011 merupakan 10 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, belum ada kemajuan penegakan hukum secara khusus yang berkaitan dengan perlindungan  hak- hak dasar orang asli Papua. Ketika Otsus memberikan tugas yang jelas kepada negara untuk memperbaiki pemenuhan hak asasi manusia, negara justru mengabaikannya, bahkan tidak mampu memaksimalkan peran institusi hukum yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan uraian singkat di atas, kami menyampaikan :

1. Keprihatinan yang mendalam atas berbagai peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi sepanjang tahun 2011 di tanah Papua.

2.   Keprihatinan terhadap jalannya pemerintahan sipil karena tidak berhasil melindungi masyarakat dari berbagai peristiwa kejahatan kemanusiaan.

3.   Kekecewaan terhadap kinerja aparat penegak hukum karena tidak mampu menunjukkan hasil kerja yang konkrit dalam menyelesaikan berbagai kasus HAM berkaitan dengan : mengidentifikasi dan menemukan pelaku, motif dan jaringan kejahatan apalagi untuk  memutuskan siklus kekerasan yang terjadi di Papua.

4.    Perlunya segara melakukan reformasi sector keamanan di Papua sebagai salah satu syarat mutlak untuk meminimalisir berbagai aksi kekerasan di tanah Papua.

5.   Perlunya membangun kesepahaman dan gerak yang sinergis dari berbagai pihak yang mendukung gagasan dialog sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan di tanah Papua.

6.   Dihentikanya berbagai aksi teror, intimidasi, kriminalisasi dan stigamatisasi terhadap gerakan demokrasi ,khususnya aktifis Hak asasi manusia

7.    Secara khusus pada kesempatan ini, kami mendesak agar negara menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis. Kami juga mendesak pemerintah untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi jurnalis lokal, nasional, maupun internasional di Papua.  Negara harus bisa menjamin kebebasan pers serta mengusut dan mengadili pelaku kekerasan terhadap jurnalis di Papua.

Demikian Siaran pers ini kami sampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

 

Jayapura, 9 Desember 2011

 

Foker LSM Papua, AJI Papua, KontraS Papua dan AlDP