Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Perlu Dievaluasi

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Perlu Dievaluasi

Jayapura-Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menyelenggarakan Focus Group Discussion(FGD) mengenai Indeks Demokrasi Indonesia(IDI) sepanjang tahun 2013, kegiatan selama 2 hari yakni tanggal 12-13 Mei 2014 di Hotel Aston Jayapura.

Peserta FGD terdiri unsur pemerintah seperti Badan Kesbangpol, kanwil hukum dan HAM, bappeda propinsi Papua, jurnalis, kepolisian, LSM juga perwakilan dari BPS Pusat dan Deputi I Kemenkopolhukam.

Sumber penyusunan IDI untuk Papua, dikumpulkan dari berita-berita yang dihimpun salah satu media lokal yang berbasis di Jayapura dan beberapa dokumen yang sumbernya masih terbatas.

Peserta berpendapat bahwa untuk penyusunan IDI sebaiknya menggunakan sumber informasi yang lebih banyak dan menjangkau lebih banyak wilayah atau kabupaten di Papua.

“Kalau informasi yang diambil hanya berdasarkan coding berita dari salah satu koran saja sulit dijadikan patokan apalagi jika media tersebut lebih banyak diisi oleh berita mengenai pejabat. Selain itu masih sangat banyak infomasi yang tidak ditangkap oleh media ,khususnya di daerah-derah terpencil yang memang akses media tidak sampai ke sana, ” Ujar Frans Ohoiwutun mewakili jurnalis.

Menurutnya, media lokal di beberapa daerah sudah mulai banyak sehingga pihak BPS dapat memperluas sumber informasi pada beberapa wilayah, seperti informasi dari sekitar daerah pegunungan.

Selain itu juga harus melibatkan tokoh masyarakat dan pihak polres-polres untuk melihat fakta-fakta yang terjadi sekarang terutama terkait sejumlah aksi kekerasan baik yang diilakukan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat.

 “Mengingat bahwa penyusunan IDI sudah berlangsung sudah selama 5 tahun sehingga sudah saatnya dilakukan evaluasi,” tambahnya.

 Peserta FGD berpendapat bahwa data IDI masih perlu diklarifikasi dan perdalam  untuk mengetahui perkembangan demokrasi yang sebenarnya terjadi.

Hal terpenting lainnya adalah pemerintah dan berbagai komponen masyarakat khususnya partai politik perlu mengembangkan agenda-agenda pendidikan demokrasi untuk rakyat.(Tim/AlDP).