Berita

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Wasior 2001 dan Wamena 2003 Selain Hukum Membutuhkan Desakan Moral dan Politik

Jayapura. Upaya penyelesaian kasus pelanganggaran HAM di Papua masih meniti jalan panjang. Janji presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui pembentukan Tim Terpadu penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua tahun 2016, tidak juga bergerak maju. Bahkan perubahan kepemimpinan di Kemenkopolhukam RI disinyalir telah secara signifikan mengubah pendekatan penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah. Awalnya pemerintah begitu kuat mendorong proses yudisial namun lambat laun, proses non yudisial yang dikedepankan. Gagasan rekonsiliasi, ganti rugi atau ide lain di luar proses yudisial seperti ‘bayar kepala ala adat papua’ menjadi tawaran hangat. Secara perlahan ada upaya menghindar akuntabilitas dari Negara sebagai pelaku.

Terkait kasus pelanggaran HAM Wasior 2001 dan Wamena 2003, berkasnya telah dikembalikan oleh Kejaksaan Agung RI kepada Komnas HAM RI pada awal Januari 2019. Padahal dari 9 berkas yang dikembalikan oleh Kejaksaan Agung, kedua kasus ini yang paling memungkinkan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dari waktu ke waktu ada permintaan yang belum dilengkapi selain itu ada hal baru yang masih harus dilengkapi.

Pasal 20 ayat (3) UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan :

Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Artinya, Komnas HAM RI memiliki waktu yang relatif singkat yakni selama 30 hari untuk melengkapi permintaan tersebut. Jika benar akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh Komnas HAM maka banyak hal secara hukum yang harus dilengkapi. Komnas HAM tentu saja membutuhkan dukungan dari masyarakat sipil.

Situasi ini menyita perhatian para pemerhati HAM di Papua sebagaimana dibahas pada lokakarya untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM Wasior 2001 dan Wamena 2003, diselenggarakan oleh AlDP tanggal 24 Januari 2019. Apalagi berkas kedua kasus tersebut telah belasan tahun ‘mondar-mandir’ antara Kejaksaan Agung RI dan Komnas HAM RI. Komnas HAM periode sebelumnya pernah menyatakan bahwa terhadap kekurangan itu dapat dilengkapi oleh Kejaksaan Agung sebagai penyidik, namun Kejaksaan Agung tetap berpendapat bahwa tanggungjawab itu ada pada Komnas HAM.

Peserta berharap agar Komnas HAM segera melengkapi permintaan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung RI, guna memenuhi aturan yang ada. Komnas HAM RI diminta mengambil langkah serius termasuk apabila untuk kepentingan melengkapi berkas maka harus membentuk tim dan turun kembali turun ke lokasi. Sebab tidak ada argumentasi hukum yang bisa membantah, kecuali dengan melengkapi permintaan Kejaksaan Agung.

Namun yang perlu juga diwaspadai adalah kuatnya dimensi hukum dan persoalan relasi diantara institusi pemerintah, pada bagian ini yang namanya ‘politik hukum’ sangat mendominasi. Saat ini tentu saja sudah ada konfigurasi politik yang dibangun sebagai ‘arah’ penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Salah satu konfigurasi politik yang dibangun untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua adalah melalui penyelesaian di luar hukum. Oleh karenanya dinamika politik hukum yang dibangun, misalnya dengan pembentuk Tim terpadu yang pada akhirnya sangat intensif mendorong penyelesaian di luar proses hukum atau melalui ganti rugi. Sehingga langkah yang akan diambil oleh Komnas HAM tentu akan mempengaruhi konfigurasi politik tersebut.

Diharapkan penyelesaikan kasus melalui proses yudisial guna akuntabilitas dari para pelaku selain itu pemenuhan hak-hak korban yang tidak saja berorientasi pada materi atau kebendaan termasuk uang tetapi harus dimulai pada pengungkapan kebenaran yang merupakan pengakuan dari pelaku. Korban pun harus diberikan ruang untuk bicara dan didengar serta mendapatkan dukungan psikologis dan sosial.

Selain itu karena kuatnya dimensi politik terhadap kasus tersebut, termasuk berbagai kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM di Papua maka selain pendekatan hukum sangat diperlukan dukungan moral terutama dari berbagai komponen masyarakat sipil. Konsolidasi diantara masyarakat sipil harus dilakukan. Sejalan dengan itu berbagai kampanye yang fokus terkait kedua kasus tersebut. Agenda masyarakat sipil harus di jalan secara sinergis dan lebih strategis. Sehingga penyelesaian secara hukum dan non hukum berjalan secara pararel.

Dibagian lain, peran pemerintah lokal dalam hal ini Gubernur dan DPRP sangat penting diharapkan kedua lembaga tersebut memberikan dukungan konkrit untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua.

Kemudian, rekomendasi disampaikan kepada Perwakilan Komnas HAM Papua untuk melakukan pertemuan guna transparansi dan sharing terkait permasalahn hukum yang dihadapi yakni terkait kelengkapan berkas yang diperlukan serta merencanakan agenda advokasi bersama.(Tim AlDP).