PeniasLokbere :Hukum Indonesia tidakmampumenghukum para pelakukejahatan HAM di Papua

20161207_131648Jayapura-Peneas Lokbere Koordinator SKP HAM Papua menyatakan bahwa hingga kini tidak ada keadilan bagi korban masyarakat sipil pada peristiwa 7 Desember 2000. Hal ini disampaikannya saat mengelar Konferensi Pers terkait di kantor AlDP Padang Bulan, siang kemarin.(7/12/2016).

Dalam keterangan Persnya,  disebutkan bahwa pasca Penyisiran pasca penyerangan polsek Abepura tanggal 7 desember 2000 merusak 3 asrama (Asrama Ninmin, asrama Yapen dan Asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga juga terhadap 3 pemukiman warga sipil.

“Brimob melakukan pengrusakan, ancaman, makian, pemukulan dan pengambilan hak milik,”tegasnya.

Penias juga menyoroti proses pengadilan HAM yang berlangsung di Makasar yang menurutnya hanya sandiwara saja.

Lanjutnya,” hukum Indonesia tidak mampu menghukum para pelaku kejahatan HAM di Papua”.

“Justru yang terjadi pelaku mendapatkan pengampunan dan penghormatan disertai dengan kenaikan pangkat dan sebaliknya sampai sekarang para korban diberikan  stigma separatis(OPM). Korban tidak dapat hidup bebas dan trauma”.

Menurut catatan BUK(BersatuUntukKebenaran), sekurangnya telah meninggal 7 orang akibat penyiksaan yang dalami masyarakat sipil terkait dengan peristiwa tersebut.Selain itu ada yang mengalami lumpuh dan stroke hingga kini.

Pada akhir pernyataannya, dirinya mendesak agar pemerintah bersikap jujur dan bertindak tegas demi tegaknya hak asasi manusia dalam rangka menjamin hak hidup rakyat Papua di atas tanahnya.  Meminta pemerintah membuka akses kepada pelapor Khsusu PBB, Tim Pencari fakta dari Pasifik dan media internasional ke Papua. Selain itu agar pemerintah segera mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM Wamena(2003), Wasior(2001). Dan Paniai tahun 2014.(Tim/AlDP)