Berita

Penggunaan Pasal 106 KUHP dan Pasal 110 KUHP Untuk Menghentikan Suara Kritis di Papua

Jayapura.Pada 43rd Session of the Human Rights Council(HRC) di Genewa Swiss, Fransiscan International(FI), TAPOL UK dan AlDP mengeluarkan Joint statement yang dibacakan oleh Anum Siregar sebagai pengacara yang menangani sejumlah kasus HAM di Papua(10/03/2020). Joint statement dibacakan di agenda item 4: General debate dimana pada bagian ini sejumlah pihak menyampaikan isu-isu HAM yang harus mendapatkan perhatian dari HRC.

Joint Statement, diawali dengan penjelasan bahwa provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi wilayah utama terjadinya pelanggaran HAM dan konflik di Indonesia.

Secara khusus meminta perhatian dari HRC mengenai tahanan politik di Papua. Kini jumlah tahanan politik meningkat. AlDP mencatat sepanjang tahun 2019, sebanyak 85 orang asli Papua dan 1 non Papua dikenakan pasal 106 KUHP dan pasal 110 KUHP(pasal-pasal politik) oleh pemerintah untuk melawan suara-suara kritis dari Papua. Pernyataan juga meminta perhatian terhadap tahanan politik warga Polandia yakni Jakub Fabian Skrzypsi.

Dikatakan bahwa pola pelanggaran hak asasi manusia di Papua sangat berbeda dari daerah lain di Indonesia karena konflik politik yang belum terselesaikan, masalah rasisme dan masalah pembangunan yang serius. Situasi hak asasi manusia selama beberapa tahun terakhir ditandai dengan pola pelanggaran yang stagnan. Hal ini mengindikasikan kurangnya tindakan afirmatif pemerintah dalam menghormati, melindungi dan memastikan hak asasi manusia. Pernyataan juga menyampaikan keprihatinan terhadap temuan terbaru KOMNAS HAM pada kasus Paniai 2014 yang belum dipertimbangkan oleh Kejaksaan Agung.

Di bagian akhir dari joint statement tersebut, Anum menegaskan bahwa akses komunitas internasional ke Papua Barat masih sangat terbatas. Padahal pada 2018, Presiden Jokowi telah berjanji kepada Komisaris Tinggi untuk mengizinkan kunjungan staf OHCHR ke Papua Barat. Namun masih tertunda.

“Sebagai anggota Dewan(HAM), Indonesia harus menunjukkan komitmennya untuk bekerja sama dengan Dewan, dengan mengizinkan kunjungan ini,” ujar Anum. (DM/AlDP)