Berita

Pendulang Degeuwo Minta Pemerintah Pro Aktif

Jayapura – Pendulang emas tradisional di Degeuwo, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, meminta pemerintah menuntaskan persoalan pertambangan di daerah itu yang hingga kini masih terjadi tarik ulur.

“Tolong selesaikan, jadi Wilayah Pertambangan Rakyat saja,” kata Segi Murib, seorang pendulang di Degeuwo.

Ia mengatakan, lebih dari seribu warga Papua, penambang di kawasan itu, tak memperoleh selayaknya emas yang dihasilkan. “Kalau ada mesin, mereka dapat banyak, kalau kita tradisional, hanya sedikit, kalau jadi WPR, kita punya hak untuk mencari lebih baik,” ujarnya.

Pendulang emas di sepanjang sungai Degeuwo diantaranya di lokasi 81 sampai 45, jumlahnya sebanyak kurang lebih 1500 orang. Di areal lokasi 90, sekitar 100 warga menambang. Di Bayabiru, terdapat 1600 orang, Sayaga, 1300 lebih, Telagabiru , 900 penambang, dan lokasi Damai Satu, 100 lebih. “Semua ini belum ada ijin menambang, rata-rata begitu, ada memang perusahaan yang mendapat ijin produksi yang diberikan pemerintah Kabupaten Paniai,” katanya lagi.

Menurutnya, menambang tanpa menghiraukan dampak lingkungan, dapat berakibat fatal. “Disana sudah jadi kolam-kolam besar, kita hanya minta pemerintah melihat masalah ini, ini tanah kami, kenapa harus orang luar yang datang banyak-banyak ke sana.”

Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, John Gobai mengatakan, sepanjang aliran sungai Degeuwo, wilayah pertambangan sudah dipetak habis. “Sudah tidak ada sisa lagi, perusahaan sudah ambil semuanya, kalau ini tidak diatasi, kita punya orang tidak akan dapat apa-apa,” ucapnya.

Perusahaan yang mengklaim tanah di Degeuwo diantaranya PT. Madinah Qurataain, CV.Computer dan PT.Salomo Mining. Ketiga perusahaan ini mendapat ijin produksi dari pemerintah Paniai berdasar UU 4 Tahun 2009 dan Perda Paniai Nomor 16 Tahun 2009. “PT Madinah sekarang sudah tidak beroperasi, kita sudah tutup, kita minta pemerintah segera menetapkan Degeuwo sebagai WPR,” tegasnya.

Daerah pendulangan emas di Paniai awalnya berada di Kampung Nomouwodide, Distrik Bogobaida. Pada akhir awal 2003, lahan tambang baru dibuka di Tagipige, Kampung Nomouwodide, Distrik Bogobaida, wilayah adat Suku Mee dan Suku Wolani. Penambangan di wilayah itu berlangsung sampai dengan sekarang. (02/AlDP)