Berita

Pendidikan Gratis di Papua?

Andawat– Pendidikan adalah suatu pondasi dasar untuk membentuk sebuah karakter bangsa . karakter yang di maksud suatu titik pijak untuk menciptkan sumber daya manusia yang handal dan mampu membangun bangsa yang lebih maju dan beradab. Atas dasar itu lah mengapa sebuah bangsa atau negara menjadikan pendidikan sebagai sebuah kebijakan prioritas dalam tata pemerintahannya. Secara yuridis, bangsa Indonesia mengakui bahwa pendidikan adalah hal mutlak yang harus segera di lakukan. Hal ini dapat di lihat pada bagian pembukaan UU dasar 1945. Adanya kebijakan pendidikan gratis ini telah di rancang dan di implementasikan oleh Departemen Pendidikan nasional, akan hal ini dapat di lihat dari maraknya iklan sekolah gratis yang muncul di media elektronik dalam beberapa bulan terakhir ini.

Bagaimana dengan dunia pendidikan di Papua? secara umum belum berjalan sesuai dengan harapan. Harapan yang di maksudkan di sini yakni sebuah harapan yang sesuai dengan cita-cita atau filosifis yang termaktub dalam UU No 21/2001. Di mana secara substansi UU ini menitik –beratkan pendidikan sebagai isu strategis. Oleh karena itu negara atau pemerintah  mengakui dan memberikan  jaminan yang penuh atas sistem penyelenggaraan pendidikan terutama bagi orang asli Papua yang begitu sulit untuk mendapatkan akses pendidikan.

Jika kita sepakat bahwa Otsus merupakan titik pijak bagi orang asli untuk dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain di nusantara ini, maka pendidikan adalah hal yang mutlak dan tidak bisa di tawar-tawar lagi untuk segera di realisasikan. Ada pun soal merealisasikannya di serahkan sepenuhnya kepada institusi penyelenggara pemerintahan di Papua dengan catatan pendidikan di berikan haruslah memperhatikan aspek ketidak- mampuan bagi orang asli Papua. Itulah kunci kesuksesan dunia pendidikan di Papua dengan mengimplementasikan makna hakiki yang terkandung dalam UU Otsus Papua.

Dari komposisi jumlah penduduk yang ada di Papua dengan menghubungkan dana Otsus , maka selayaklah pemerintah daerah  menyediakan sarana sekolah gratis terutama bagi orang asli Papua. Hal ini di perlukan untuk menciptkan sumber daya manusia yang handal dan kebijakan ini merupakan bagian yang apa kami sebut dengan affirmative action. Ke-khususan bukan terletak dengan banyaknya uang, perubahan DPR menjadi DPRP atau adanya lembaga MRP (perubahan simbolik) namun lebih dari itu banyaknya sekolah-sekolah gratis yang didirikan di Papua juga adalah salah satu model kekhususan tersendiri yang tidak di miliki oleh provinsi lain di nusantara ini.

Reliatas dunia pendidikan selama era Otsus di berlakukan, tak jua menunjukkan hasil yang menggembirakan, fakta memperlihatkan angka partisipasi murid (APM) SD di Papua hanya 86% di bawah persentase nasional 96% 3.729 orang dari total 432.122 anak di Papua yang berusia 7-15 tahun belum pernah bersekolah. Dari jumlah total penduduk Papua berusia lebih dari 10 tahun yang 1,497 juta, 437.477 orang di antaranya juga belum pernah bersekolah. Lalu minimnya jumlah fasilitas pendidikan di Papua menjadi kendala, di mana di Papua terdapat sekitar 2.400 sekolah swasta terdiri dari SD, SLTP, dan SLTA yang ditangani tujuh yayasan di Papua.

Sementara jumlah sekolah negeri sekitar 1.700, terdiri dari TK, SD, SLTP dan SLTA.( Data Diknas Provinsi Papua).  Di lain sisi , Provinsi Papua Provinsi Papua kekurangan tenaga pendidik sekitar 5.000 guru terdiri dari guru SD 3.000 orang, SLTP 1.000 orang, SLTA 1.000 orang. (Data Diknas Provinsi Papua, 2006)

Ada banyak contoh daerah yang bukan otonomi khusus  namun bisa memberikan jaminan pendidikan yang layak kepada warganya. Sebagai contoh pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kartu bebas biaya sekolah (KBBS) kepada anak-anak lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau SMP/MTs yang tergolong miskin. Praktiknya, anak-anak ini cuma menunjukkan KBBS untuk mendapat tunjangan dana, termasuk uang seragam dan kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan (Kompas, 25 Juni 2007). Provinsi Gorontalo menetapkan kebijakan untuk menalangi pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, Per Juni 2005, dana APBD yang digunakan tidak kurang dari Rp 227 miliar. (kompas 25 Juni)

Di tingkat kabupaten, ada contoh kabupaten Musi Banyu Asin (Muba), Sumatera Selatan. Di kabupaten ini, ditetapkan kebijakan sekolah gratis dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMA. Belakangan juga telah dididirikan akademi gratis untuk warga Muba. Dengan program semacam ini, diharapkan semua warga Muba tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA) pada 2009. (Muba News, 21 Mei 2007)

Kabupaten Sinjai, yang pendapatan aslinya pas-pasan, sebesar Rp 19 miliar telah mampu menyelenggarakan pendidikan gratis sejak awal tahun 2005. Hal yang sama dilakukan Kabupaten Jembrana, Bali yang juga membebaskan semua biaya sekolah sejak Sekolah Dasar (SD) hingga SLTA. (Sinar harapan, 1 Februari 2007).

Uraian contoh di atas, bisa menjadi referensi bersama, paling tidak di tingkat pengambil kebijakan di Papua. Di mana kesuksesan dunia pendidikan dalam hal ini sekolah gratis amat tergantung sejauh mana pengambil kebijakan tersebut dapat mengimplementasikan dan memaknai filosofi aturan kebijakan tersebut dengan membuat terobosan atau inovatif dalam kebijakannya. Dengan menitik-beratkan sekolah gratis di yakini Otsus tidak kehilangan legitimasi. Dan membuat masyarakat Papua merasa yakin Otsus adalah “jalan keluar “.

Meski pun secara tegas menyebutkan sektor pendidikan merupakan sektor prioritas dari ketiga sektor yang ada. Namun yang terjadi besaran dana untuk sektor pendidikan tidak sesuai dengan skala yang yang telah di tetapkan yakni sebesar 30%. Akan hal ini sejalan dengan laporan analisis APBD yang di keluarkan oleh ICS Papua , Dalam laporannya menyebutkan dana pendidikan yang di alokasikan hanya sebesar 7% itu artinya kebijikan sektor pendidikan hanyalah bersifat slogan saja.  Dan semakin menunjukkan janji otsus untuk pendidikan terlupakan (Andawat/AlDP)