Pendatang Jangan Dipakai untuk Kepentingan Politik

Pendatang Jangan Dipakai untuk Kepentingan Politik

Nabire – Hamim Mustafa, koordinator Divisi Demokrasi Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) sekaligus koordinator program Kampanye dan Dukungan bagi penyelesaian masalah tanpa kekerasan mengatakan, masyarakat harus lebih proaktif untuk meminta respon dan tanggungjawab pemerintah daerah.

“Kadang pemerintah daerah hanya menyampaikan hal-hal yang baik saja sementara hal penting tidak diperhatikan oleh karena itu kita mesti dorong hal-hal yang dibutuhkan oleh kita sebagai masyarakat,” ujarnya saat menyampaikan presentasi di acara Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai, di Nabire Selasa (27/11/2012)..

Menurutnya, kegagalan pembangunan bukan saja karena pemerintah tapi juga akibat berbagai kelompok di masyarakat seperti tokoh paguyuban hanya dipakai untuk kepentingan pilkada.

“Sementara mereka tidak dilibatkan dan diajak bicara secara serius pada hal-hal yang strategis, di sisi yang sama tokoh paguyuban juga masih banyak mengurusi masalah internal lembaga,” katanya.

Oleh karenanya Hamim meminta agar tokoh paguyuban tidak saja terlibat atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. “Lebih dari itu, kelompok paguyuban atau para pendatang agar lebih sensitif terhadap isu-isu yang ada di Papua,” ucapnya.

Ia menambahkan, di era Otsus, masyarakat pendatang kerap diabaikan. “Justru itulah kita harus mampu berkontribusi menunjukkan peran strategis. Kehadiran kita dipahami lebih dari sekedar kepentingan politik praktis saja. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, kita punya kebutuhan dan kepentingan yang sama,” tegasnya. (Tim/AlDP)