Berita

Penangkapan 1 Desember : Ketidakadilan Hukum

(penulis : latifah anum siregar)

Jayapura-Di Papua, tanggal 1 desember 2018, ditandai dengan operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian dan TNI. Aparat  mendatangi lokasi-lokasi yang dianggap sebagai basis gerakan Papua Merdeka terutama sekretariat Komite Nasional Papua Barat(KNPB). Dilakukan tindakan represif, penggeledahan, dropping aparat dan sterilisasi pada lokasi atau jalur yang biasa digunakan untuk mobilisasi massa aksi. Tujuannya agar tak ada aksi tanggal 1 desember 2018 dengan ancaman yang jelas : ditindak tegas.

Bahkan sebelum tanggal 1 desember 2018, aparat melakukan berbagai upaya yang disebut sebagai upaya preventif untuk mencegah munculnya aksi 1 desember 2018, media pun ikut menyerukan itu. Semangat 1 desember berusaha ditumbuhkan(dialihkan)  melalui berbagai makna seperti peringatan hari HIV Aids atau menandai bulan yang penuh damai bagi umat kristen atau apapun simbol lainnya agar tak terkesan politis. Penanda seperti itu tentu saja tidak keliru tapi ironisnya malah membuat 1 desember makin politis. Justru peringatan Manifesto Politik Papua 1 desember lah yang paling banyak membanjiri media serta mengisi alam rasa dan pikir orang Papua.

Faktanya, aksi peringatan 1 desember tetap terjadi di banyak tempat, di Papua seperti di kota Jayapura pada beberapa titik dan kabupaten Jayapura, Asmat dan Waropen. Juga di kota-kota luar Papua seperti : Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Menado, Ambon, Ternate dan Kupang. 1 desember juga ‘dirayakan’ diberbagai akun sosial media mulai dari twitter, instagram, facebook dan What App(WA). Bendera bintang Kejora ada dimana-mana, di baju kaos, tas, gelang, noken, handphone apalagi di sosial media.

Aparat kemudian melakukan penangkapan, seperti yang terjadi di Kupang ada 18 orang, Ternate ada 99 orang, Ambon ada 43 orang, Manado ada 27 orang, Makasar ada 24 orang, Surabaya ada 233 orang dan Jakarta ada 140 yang dkepung di gedung YLBHI ,sehingga total ada 493 orang. Di West Papua sendiri seperti di  kabupaten Jayapura ada 44 orang, Kota Jayapura ada 41 orang, Asmat ada 10 orang, total menjadi 95 orang. Jumlah total penangkapan ada 588 orang[1]. Sebelumnya, saat menggeledah sekretariat KNPB di asrama mahasiswa rusunawa Perumnas III Waena tanggal 30 november 2018 telah menangkap 1 warga yang sedang berkebun [2].

Fakta lainnya bahwa sepanjang tahun 2018 telah terjadi beberapa kali penangkapan terhadap aktifiis KNPB/pemuda/mahasiswa. Misalnya pada 4 april 2018 ada 44 orang yang tergabung dalam KNPB dan sejumlah organisasi lain ditahan di Mapolres Jayapura Kota. Kapolresta Jayapura saat datang ke Rusunawa, berargumentasi bahwa selain untuk pengembangan kasus pencurian motor yang sangat sering terjadi di Kota Jayapura, juga untuk mempertanyakan kegiatan persiapan deklarasi karena tidak ada pemberitahuan dan izin dari kepolisian [3]. Mereka kemudian dibebaskan.

Tanggal 15 september 2018, aparat gabungan dari TNI-Polri menggeledah Sekretariat KNPB Timika. Menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol Achmad Mustofa Kamal, penggeledahan dalam rangka pengembangan kasus terhadap Ruben Wakla, tersangka pembawa amunisi sebanyak 153 butir di bandara Timika 10 September 2018. Polisi menangkap 8 orang aktifis KNPB[4]. Tanggal 24 September 2018 saat aksi untuk ULMWP dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Jayapura untuk mendukung Vanuatu dan negara-negara Pasifik membawa isu Papua ke sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa, terjadi penangkapan terhadap 67 mahasiswa[5]. Mereka kemudian dibebaskan.

Kemudian tanggal 11 November 2018, aparat gabungan TNI dan Polri sekitar 150 orang  masuk ke Sekretariat Pusat KNPB di Kampung Vietnam, Waena, Papua. Sejumlah fasilitas kantor dan peralatan masak dirusak. Aparat menangkap sebanyak 126 (versi polisi: 107) peserta diskusi dan  dan Kepala Sekretariat Kantor Koordinasi di Papua dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk [6].Mereka kemudian dibebaskan.

Ternyata rakyat Papua tak gentar untuk ditangkap, digiring ke kantor polisi bahkan diadili oleh hukum Indonesia. Perlawanan makin meluas, membangkitkan solidaritas rakyat tertindas yang dipersonafikasikan oleh kaum muda, melalui cara lama ataupun dengan cara baru. Makin kuat pola represif yang digunakan maka makin kuat juga perlawanan yang diberikan. Seperti teori hukum gerak dari Newton, seorang fisikawan :

 “Setiap aksi akan menimbulkan reaksi, jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan“.

Ini hukum alam tak dapat disanggah. Sehingga asumsi bahwa sejumlah penangkapan, intimidasi atau teror akan membuat perlawanan akan surut, adalah mustahil.

Peristiwa penangkapan yang meluas ditahun ini memberi makna bahwa 1 desember makin ‘layak’ untuk diperingati. Disitu ada akumulasi tindakan penangkapan, represif dan intimidasi yang ternyata tidak pernah berhenti. Juga tindakan persekusi yang dilakukan oleh gerakan masyarakat sipil lainnya. “Persoalannya’ 1 desember, setiap tahun,  tetap ada dalam kalender. Suka atau tidak suka. Jadi tergantung pada cara kita untuk memperlakukan tanggal tersebut. Tanggal itu akan diperingati sebagai Hari ‘Pembebasan’ ataukah Hari ‘Penangkapan’.

Dalam konteks hak sipil dan politik terkait kebebasan untuk berekspresi, berserikat dan berkumpul sudah banyak aturannya di Indonesia. Misalnya UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU ini memberikan kebebasan kepada warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan hukum Indonesia melindungi. Seperti dituangkan dalam Pasal 5 : Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk : mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Jadi jika dilakukan pelarangan fokusnya harus pada tindakan yang dilakukan oleh pendemo bukan pada pikirannya apalagi pada stigma yang sudah diberikan padanya.

Kemudian Pasal 13 menyebutkan bahwa setelah Polri menerima Surat pemberitahuan maka Polri wajib untuk segera rnemberikan surat tanda terirna pemberitahuan, berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di rnuka umum, berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat, mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi. dan rute.  Polri juga bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum,  Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini mengandung makna bahwa tidak ada alasan hukum yang membenarkan tindakan Polisi untuk melarang suatu unjuk rasa ketika Surat Pemberitahuan disampaikan ke Polri.

Pasal 15 mengatakan “Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11.

Sehingga jelas menunjukkan bahwa pembubaran dapat dilakukan pada saat pelaksanaan, apabila pada pelaksanaan diduga melanggar Pasal 6 (melanggar hak dan kebebasan orang lain, aturan moral yang diakui secara umum, aturan hukum yang berlaku, keamanan dan ketertiban umum, keutuhan dan persatuan bangsa). Maka melarang sebelum kegiatan dilakukan adalah tindakan yang melanggar hukum juga. Apalagi kemudian larangan tersebut diwarnai dengan tindakan represif dan intimidatif.

Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik melalui UU 12 tahun 2005. Hal mana di dalam Penjelasan  pemerintah Indonesia jelas menegaskan :

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan, perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Hak untuk menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul juga jelas dilindungi dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahkan UUD 1945. Namun lemahnya penegakan hukum dan HAM telah menimbulkan diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu. Hukum tergantung kepentingan kekuasan. Aksi rakyat Papua untuk menyampaikan pendapat, berekspresi dan berkumpul disebut makar, dilarang, ditangkap bahkan diadili. Namun ada perlakukan yang berbeda terhadap orang/kelompok lain. Maka persoalannya terletak pada cara berpikir penguasa dalam menerapkan hukum ditengah kemajemukan yang ada.

Oleh karena ini, presiden Republik Indonesia didesak untuk sungguh-sungguh mewujudkan penegakan dan perlindungan HAM. Menghentikan stigma yang melahirkan tindakan represif dan diskriminatif. Kebijakan dalam pembangunan inftrastruktur harus menjawab keadilan ekonomi. Membangun kepercayaan rakyat Papua bukan dengan pondasi yang rapuh lewat berbagai aksi yang atraktif dan eksploitatif tapi dengan keadilan hukum yang nyata. Dan tentu saja menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, bukan cuma janji.