Pemerintah Seharusnya Melayani Seluruh Warga

Pemerintah Seharusnya Melayani Seluruh Warga

Nabire – Salah satu yang menyebabkan kegagalan Otonomi Khusus adalah tindakan pemerintah Papua yang mengalokasikan dana ke daerah-daerah. “Sehingga daerah hanya menerima saja,” ujar Djaelani, salah satu tokoh paguyuban saat mengikuti Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai yang diselenggarakan oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua dan Jaringan Damai Papua di Nabire, Selasa (27/11/2012).

“Yang buat program provinsi dan daerah hanya menerima, sehingga masyarakat Papua yang di daerah merasa tidak bisa menikmati dinikmati tapi kalau langsung didistribusikan dari pusat ke kabupaten, bisa lebih baik,” katanya.

Ia menambahkan, akibat kebijakan seperti itu, pihak kabupaten selalu mengatakan Otsus miliknya provinsi. Aparat pemda juga tidak merasa harus benar-benar bertanggungjawab. Apalagi sejak pilkada dilakukan secara langsung, sulit untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

“Kalau sudah satu pimpinan daerah yang naik maka yang diperhatikan hanya kubunya saja. Katanya pemerintah daerah tapi tidak mengakomodir seluruh elemen masyarakat. Pembangunan hanya dinikmati kubu tertentu. Padahal masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan,” paparnya.

Ia melanjutkan, bahkan satu kelompok tertentu bisa terinjak terus selama satu periode pemerintahan. “Mau dari kalangan pemerintah sendiri,politisi maupun pengusaha, semuanya akan tergusur.”

Yang lebih parah lagi menurutnya, kebijakan politik yang dijalankan oleh para politisi dan aparat pemerintah tidak tepat sehingga masyarakat Papua merasa tidak diakui oleh masyarakat di Indonesia. Akibatnya masyarakat makin ditinggalkan oleh pemimpinnya sendiri. (Tim/AlDP)