Pemerintah Kabupaten Waropen Diskriminatif Terhadap Pengusaha Lokal
Auditorium Uncen Abepura

Pemerintah Kabupaten Waropen Diskriminatif Terhadap Pengusaha Lokal

Markus Buney

Waropen – Adanya unsur diskriminasi dari pemerintah kabupaten Waropen terhadap pengusaha local sangat disesalkan oleh sejumlah pengusaha asal Waropen. “Pemerintah selalu mempersulit dan tidak memprioritaskan kesempatan kepada pengusaha lokal Waropen,”Ujar Markus Buinei seorang pegusaha asal Waropen menumpahkan kekesalanya saat ditemui tim AIDP di rumahnya.(13/03/2012).

Menurutnya pemerintahan yang ada sekarang tidak berjalan dengan baik, sebab ketika para pengusaha local yang akan mengurus perpanjangan perusahaan sudah mereka mengalami kesulitan akibat birokrasi yang berbelit-belit.

“Saya baru pulang dari Waren mengurus perpanjangan usaha tetapi belum jadi-jadi.” Menurut Markus berdasarkan keterangan dari pegawai Dinas Pendapatan surat yang dibutuhkannya sudah ada hanya saja belum ditandatangani oleh bupati padahal  dia sudah mengurus cukup lama dan harus bolak-balik ke kantor bupati.“Ada masalah apa kami yang orang Papua untuk mengurus perpanjangan tidak ditanda-tangani cepat sedangkan orang nusantara(non Papua) cepat dilayani,” sergahnya.

Selama ini Markus Buinei membayar pajak walaupun sudah hampir 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan proyek dari pemda. “Hanya pengusaha yang dari luar yang mendapatkan proyek sedangkan dari Waropen tidak dikasih dan itu banyak”, jelasnya.Menurutnya meskipun era Otsus membuka peluang bagi pengusaha local dan sudah berkali-kali dijanjikan oleh pemerintah namun kenyataannya yang mendapatkan banyak proyek dan fasilitas kemudahan justru bukan pengusaha lokal.

Markus menlanjutkan,”Tidak bisa dipungkiri juga soal adanya pelicin dan itu bukan rahasia diantara pengusaha,semua orang juga tahu”. Hanya saja menurutnya yang menjadi persoalan adalah pengusaha Papua seperti tidak dipercaya untuk mengerjakan proyek dari pemerintah.

Saat pertemuan para pengusaha dengan anggota dewan di kantor DPRD Kabupaten Waropen pengusaha asal Papua mengancam bila pemerintah tidak memperhatikan pengusaha orang asli Papua mereka mengancam akan menyampaikan masalah tersebut kepada pemerintah pusat di Jakarta. Selain itu apabila tahun ini pengusaha Waropen tidak dapat pekerjaan maka pengusaha di sekitar Urei Faisei akan mogok dengan segala aktifitas yang berkaitan dengan pemda kabupaten Waropen.(Tim/AIDP).