Berita

Pemerintah Harus Selesaikan Hak-Hak Dasar dan Normatif

John Rusel, Sekretaris Forum Kerukunan Nusantara di Kota Sorong

Sorong – John Rusel, Sekretaris Forum Kerukunan Nusantara di Kota Sorong, Papua Barat mengatakan, pemerintah tidak memperhatikan hak-hak dasar dan hak-hak normatif orang Papua. Hal ini menjadi persoalan mendasar di Papua

Menurut dia, kebijakan Jakarta kerap tidak terealisir di Papua sehingga menyebabkan orang Papua tidak percaya pada pemerintah. “Kalau tidak diselesaikan, akan berakibat dan menimbulkan masalah. Jadi bukan Papua yang bermasalah tapi pemerintah pusat yang bermasalah,” kata Rusel dalam Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai, di kota Sorong, salah satu rangkaian kegiatan Aliansi Demokrasi untuk Papua di 6 Kota di Papua dan Papua Barat, Sabtu lalu, (06/10).

Ia memandang, segala upaya untuk Papua tidak akan selesai jika hak dasar dan hak normatif orang Papua belum tuntas. “Harus tegas jangan hanya suam-suam kuku, saat ada yang datang mereka bicara, tapi setelah itu diam lagi,” ujarnya.

Rusel juga menceritakan pengalamannya saat mendampingi masyarakat adat menuntut hak mereka terkait sumber daya minyak di Sorong. “Meskipun untuk memperjuangkan hak-haknya orang Papua harus pergi langsung ke pusat kekuasaan di Jakarta, namun tidak ada keputusan yang dapat dipegang dan dipercaya,” katanya.

Masing-masing institusi menyatakan pendapatnya dan institusi yang lain memberikan pandangan yang berbeda. Ini menyebabkan orang Papua kembali ke kampungnya dengan kecewa. “Orang Papua sudah kecewa dengan kebijakan Jakarta, sehingga berpikir lebih baik merdeka.”

Baginya, kekalahan-kekalahan yang diterima oleh orang Papua membuat mereka diam. “Masyarakat yang diam ada di seluruh Papua dan persoalan ini menjadi pemicu untuk masyarakat bergerak terus,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini diabaikan. Terutama terkait hak-hak dasar dan hak normatif masyarakat di Tanah Papua. (Tim/AlDP)