Pemerintah Harus Berani Menindak Koruptor

Pemerintah Harus Berani Menindak Koruptor

Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai di Kota Sorong

Sorong – Maraknya korupsi menjadi salah satu perhatian dari peserta diskusi pada Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai yang diselenggarakan oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua di Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu lalu (06/10).

Terungkap bahwa pemerintah masih takut untuk mengadili koruptor di Papua. Meskipun pelaku koruptor adalah oknum dari orang Papua sendiri. “Mereka korupsi untuk diri mereka sendiri, tidak sampai di masyarakat sehingga pemerintah harus serius mengadili mereka,” ujar Jhon Rusel, Ketua Kerukunan Keluarga Kei di kota Sorong.

Kelemahan pemerintah untuk menangani kasus korupsi di Papua, khususnya di Kota Sorong berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat. Sehingga meskipun Otsus telah berjalan lebih dari 10 tahun namun kebutuhan masyarakat tidak dapat ditangani secara baik.

“Rakyat Papua yang sebenarnya membutuhkan dana pembangunan masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pemerintah kasih uang tapi takut tangkap koruptor yang menyalahgunakan uang,” tambahnya.

Ola Irianti, Jurnalist Papua Barat Pos mengatakan, pejabat yang diperiksa dengan dugaan melakukan korupsi akan menggunakan isu Papua merdeka agar pemeriksaan terkait dirinya dihentikan. Terjadi pula politisasi kasus korupsi padahal faktanya dana yang digunakan tidak sampai pada rakyat.

Keseriusan pemerintah untuk menangani kasus korupsi kini tengah dinanti-nanti rakyat Papua. Ia berharap semua pihak terus mendesak dan memberikan perhatian untuk pemberantasan korupsi yang telah menghambat pembangunan. “Seharusnya orang Papua juga terus melakukan tekanan terhadap pelaku korupsi,” katanya. (Tim/AlDP)