Pemekaran Jangan Buka Peluang Buat Orang Luar

Pemekaran Jangan Buka Peluang Buat Orang Luar

Andawat – Aspirasi pemekaran untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) kini menjadi salah satu trend di Papua. Mulai dari pemekaran desa, distrik, kabupaten dan provinsi.

Di Komisi A DPR Papua sepanjang tahun 2012 ada sekitar 33 berkas aspirasi pemekaran, hanya sebagian kecil saja dari usulan tersebut yang memiliki dokumen lengkap sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Aspirasi pemekaran dikemas dengan cara yang bermacam-macam, ada tim dan nama DOB yang berbeda untuk satu daerah yang sama. Sebagian besar dokumen tersebut berbicara mengenai potensi daerah yang ‘sudah siap’ untuk dimekarkan. Beberapa data kesiapan inftrastruktur terkesan dibesar-besarkan  apalagi kini ada beberapa Tim pemekaran yang secara serius menggunakan tenaga akademisi untuk menyusun proposal mereka.

Syarat administrasi berupa keputusan dari DPRD atau DPR Papua dalam bentuk risalah Paripurna kadang tidak ada atau jika ada, berpeluang dikomplain karena dinilai tidak melalui prosedur rapat Paripurna. Kadang syarat administrasi berupa persetujuan dan kesediaan dari kabupaten induk untuk membantu proses pilkada pertama kali, memberikan dukungan dana bahkan juga usulan mengenai tempat calon lokasi ibukota kabupaten pemekaran, tidak ada.

Ada beberapa daerah kabupaten induk yang menolak secara tegas melalui surat bupati, ada yang tidak menolak tapi tidak juga berinisiatif, hanya pada beberapa daerah yang menunjukkan dukungan penuh dari kabupaten induk seperti rencana DOB kab Ketengban dari kabupaten induk Pegunungan Bintang.

Ada kabupaten yang belum cukup berumur 7 (tujuh) tahun sebagai kabupaten defenitif muncul aspirasi pemekaran. Padahal Pasal 2 ayat(3) huruf a dan ayat (4) huruf a PP 78 tahun 2007, menyebutkan :  dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 (sepuluh)tahun bagi provinsi dan 7(tujuh) tahun bagi kabupaten dan kota.

Terkait syarat fisik kewilayahan, pada Pasal 8 huruf b PP 78 tahun 2007 menyebutkan bahwa cakupan wilayah untuk pembentukan wilayah kabupaten paling sedikit 5(lima)kecamatan. Pada beberapa aspirasi tidak mempertimbangkan jumlah distrik kabupaten induk seperti di kabupaten  Lanny Jaya hingga kini sebanyak 10(sepuluh) distrik. Namun terkait rencana DOB Baliem Center, Baliem Tengah dan Puncak Trikora tentu distrik-distrik di Lanny Jaya akan terbagi-bagi, apalagi ada aspirasi pemekaran dari kabupaten lain yang diperkirakan akan memasukan distrik yang sudah ada di Kab Lanny Jaya.Oleh karena itu perlu koordinasi diantara beberapa kabupaten.

Pada pertemuan yang digagas oleh Kaukus Papua di Parlemen RI tanggal 9 November 2012 di Jayapura, hadir para pimpinan daerah dan tim-tim pemekaran memang tidak ada penolakan tegas dari pimpinan daerah. Apalagi biasanya di masa kampanye pilkada, pimpinan daerah mengkampanyekan dukungan bagi aspirasi pemekaran.

Namun sebagian besar menyatakan pentingnya terlebih dahulu untuk memekarkan daerah dibawahnya seperti desa dan distrik. Selain itu mereka juga mengatakan agar perlunya memekarkan provinsi Papua, sehingga menjadi 7(tujuh) Provinsi sebagaimana jaman pemerintahan Belanda dulu.

Ironis memang karena argumentasi yang dipakai untuk pemekaran selalu dikaitkan dengan soal rentang kendali pelayanan pemerintahan bukan pada penataan penyelenggaraan pemerintahan. Pemekaranpun selalu dijadikan solusi untuk menjawab kegagalan penyelenggaraan pemerintahan. Padahal meskipun daerahnya dimekarkan tapi bila penyelenggara pemerintahan tetap tidak mampu memperbaiki pelayanan terhadap warganya maka kegagalan penyelenggaraan pemerintahan terus terjadi seperti yang sudah menjadi fakta pada beberapa kabupaten pemekaran.

Pejabat dan penyelenggaraan pemerintahan bukan bertambah dekat dengan rakyatnya tapi justru masih tetap bergantung pada kabupaten induk, para pejabat lebih banyak di kota,menyelenggarakan pemerintahan dari kota, rapat-rapat di kota,lebih parah lagi dana–dana penyelenggaraan pemerintahanpun dihabiskan di kota. Akibatnya sulit melayani rakyat secara maksimal.

Pemekaran harus melihat kapasitas dan jumlah ketersedian sumber daya manusia setempat sebab dikhawatirkan pemekaran akan membuka peluang buat orang dari luar seperti yang disampaikan oleh tokoh adat Pegunungan Bintang, Tony Oktemka, ”Jangan sampai pemekaran membuka peluang orang luar masuk ke daerah pemekaran,” ujarnya saat diwawancarai AlDP,19/10/2012 di Oksibil.

Di daerah pemekaran memang terbukti bahwa seketika saja ‘pusat-pusat’ kota di daerah pemekaran terutama akses-akses utama perekonomian barang dan jasa, pemerintahan, tanah-tanah dan bangunan lainnya dikuasai oleh orang dari luar. ”Kami membelinya dari masyarakat asli,mereka menjual tanah-tanah ini,”demikian ujar seorang pemilik kios kecil di Oksibil saat diwawancarai AlDP,19/10/2012, hal yang sama dikatakan oleh pemilik warung makan di Bintuni, saat diwawancarai AlDP,14/10/2012.

Jika masalah rentang kendali dijadikan alasan utama maka yang harusnya dievaluasi terlebih dahulu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Pemerintah harus ada di tempat bukan hanya ada saat Musrembang, bagi dana, paskah atau natalan saja. Sarana transportasi harus disiapkan dengan membuka jalur-jalur penghubung tanpa harus memekarkan wilayah secara administrasi.

“Perlu ada evaluasi mengenai pemekaran,” demikian pernyataan dari Yan Mandenas Ketua Komisi D DPR Papua saat diwawancarai Pasificpost,16/10/2012. Yulius Miagoni SH, Sekretaris Komisi A DPR Papua juga mengatakan hal yang sama saat pertemuan internal di Komisi A DPRP,08/11/2012.  Memang hingga kini belum ada satupun daerah pemekaran yang telah berhasil membuat rakyatnya menjadi mandiri.

Pemerintah seharusnya mengkaji atau melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang sudah dimekarkan sebelumnya apakah penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik atau tidak. Sehingga DOB benar diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat bukan pejabat. (Andawat/AlDP/2012)