Berita

Pembangunan Pelabuhan Petikemas di Depapre Kabupaten Jayapura untuk Siapa?.

Jayapura Pembangunan pelabuhan petikemas di Depapre Kabupaten Jayapura, menjadi sorotan dari masyarakat adat sekitarnya.

Mulai dari pertanyan, untuk siapa pelabuhan itu?. Bagaimana pelepasan adat terkait hak ulayat sudah dilakukan? Apakah pemerintah memperhatikan keseluruh pemilik hak ulayat yang berada di sekiitarnya?. Bagaimana nasib masyarakat adat di sekitar pelabuhan? Anak-anak mereka? termasuk AMDALnya.

Pelabuhan yang ini terletak sebelah barat kota Jayapura sejauh sekitar 70 km akan dijadikan sebagai pelabuhan peti kemas dan pelabuhan ekspor.  Pelabuhan ini sudah lama direncanakan bahkan diproyeksikan menjadi pelabuhan tol laut di wilayah paling timur Indonesia. Presiden Joko Widodo telah mengunjungi tempat tersebut pada 30 april 2016. Pembangunan ini juga akan dilanjutkan dengan pembangunan kawasan industri.

 

Namun masyarakat berpendapat bahwa pelabuhan yang dibangun dan menggunakan wilayah adat mereka, tak diketahui kemanfaatannya oleh mereka. Khususnya masyarakat di Kampung Tablasupa, Yepase dan Wambena. Masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir ini mengatakan bahwa selain hak ulayat atas tanah, maka ada kepemilikan hak ulayat atas laut dan hal ini yang tidak diperhatikan oleh pemerintah.

“kami mencari makan, di sekitar laut. Kami tahu batas wilayah ulayat laut dari masing-masing marga sehingga jelas ada batas ulayat laut,” Ujar Yehuda Demotouw, ketua Dewan Adat Suku(DAS) Tepra saat ditemui AlDP (20 agustus 2018).

Hal lain yang menjadi masalahnya adalah mengenai penimbunan laut yang terus terjadi tanpa memperhatikan rusaknya wilayah laut sekitar pelabuhan. Padahal lokasi itu adalah tempat masyarakat untuk mencari nafkah. Terkait masalah penimbunan telah ada proses hukum berdasarkan laporan dari masyarakat.

Masalah tersebut terungkap pada setiap diskusi komunitas di 3 kampung yang digagas oleh AlDP dan TAF Foundation dalam program empowering access to justice(MAJU). Juga terus diungkapkan setiap kali ada perjumpaan yang dilakukan secara personal.

Maka Berdasarkan keprihatinan tersebut, perwakilan dari masyarakat kemudian menyurat ke Pemkab Jayapura untuk menanyakan konsep dan segala hal terkait kebijakan pemerintah terkait pelabuhan petikemas. Surat itu dimasukan pada bulan Mei 2018. Namun tidak mendapatkan jawaban meski dilanjutkan dengan surat pernyataan keberatan yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2018.Hingga akhirnya masyarakat mengajukan sengketa administrasi ke Komisi Informasi Publik(KIP) Provinsi Papua pada tanggal  5 September 2018.

Masyarakat yang mengajukan merupakan perwakilan dari 3 kampung yakni Tablasupa, Yapase dan Wambena .Mereka mendapatkan madat dari Dewan Adat suku Tepra. Kemudian untuk beracara di KIP Provinsi Papua, mereka memberikan mandat kepada Aliansi Demokrasi untuk Papua(AlDP).

Kemudian, pada tanggal 3 oktober 2018, dilakukan sidang perdana. Pemda Kabupaten Jayapura, mengakui bahwa itu adalah dokumen yang terbuka untuk publik. Hingga kemudian dilanjutkan pada acara mediasi. Pemkab Jayapura akhirnya bersedia memberikan dokumen yang diminta. Maka dengan demikian, gugatan atau permohonan dari masyarakat dikabulkan.(AlDP).