Berita

Pembangunan Pasar Tradisional Serui Bermasalah

Yapen-Pembangunan Pasar tradisional Serui yang dilakukan tahun 2010 ternyata berbuntut panjang. Kisah ini berawal dari niat Pemda untuk menyediakan pasar bagi penjual khususnya mama-mama Papua serta pedagang lainnya yang berjualan di bantaran jalan. Jalan di sepanjang pasar selalu macet karena para pedagang menjajakan barang dagangannya di pinggir jalan ditambah lagi dengan pejalan kaki.

Pemda membuat MoU dengan pengusaha Arman Aras untuk membantu membangun pasar. Kesepakatannya adalah setelah pembangunan dilakukan maka segala biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha kemudian diganti sesuai dengan laporan bukti-bukti pengeluaran. Setelah itu pasar akan digunakan oleh Pemda, pemda akan membagi kepada mama-mama Papua.

Namun prakteknya justru setelah selesai membangun, dengan inisiatif sendiri Arman Aras membagi los pasar dimaksud kepada orang yang dianggap bisa membeli. Alhasil perilaku ini menjadikan 33 pedagang tidak bisa mendapatkan los tersebut.

Ida Aninam yang menjadi koordinator dari pedagang tersebut dan merasa bisa mendapatkan los pasar tersebut (karena sudah dijanjikan dengan adanya SK Bupati tertanggal 25 November 2010) menggugat Pemda atas perbuatan tersebut.Gugatan ditujukan kepada Pemda dan pengusaha yang mengerjakan los pasar tradisional tersebut.

“Atas permohonan kami maka di tahun 2010 Bupati pada waktu itu, Decky Nenepat, mengeluarkan SK kepada para pedagang yang akan mendapatkan los di pasar tradisional sebanyak 33 orang. Namun karena sampai sekarang tidak dapat maka kami gugat Pemda dan Pengusaha,” jelasnya.(31/05/2012).

Katanya pihaknya pernah ditawarkan oleh karateker Bupati Y.P Ayorbaba untuk dapatkan los yang baru dibangun di lokasi yang berdekatan, “namun kenyataannya hingga kini tidak direalisir,” tambah perempuan berdarah Serui Buton.

Menurut Samori mantan anggota DPRD Waropen, bahwa baru kali ini ditemukan ada pengusaha yang bisa mengatur pemerintah walau sudah ada kesepakatan tentang pengerjaan pasar tersebut. “Pengusaha tersebut sama sekali tidak menghargai SK  Bupati. Ini pelecehan dan harus ditindak tegas,” tambahnya. (04/AlDP)