Pembangunan di Boven Dinilai ‘Berbau Politis’

Pembangunan di Boven Dinilai ‘Berbau Politis’

Ilustrasi warga di Boven Digoel

Boven Digoel – Pembangunan di Boven Digoel dinilai ‘berbau’ politis dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Secara kasat mata berjalan aman dan lancar, namun secara aturan dan norma birokrasi, tidak sesuai. Semua program dan kebijakan yang diturunkan ke mayarakat, tidak mendidik, misalnya pembangunan kantor pemerintah sampai hari ini mubasir,” kata Andi Moromon, dari tim peduli reformasi birokrasi Boven Digoel, Selasa.

Ia mengatakan, pembangunan Boven Digoel justru membentuk karakter warga tidak berdaya. “Masyarakat diajak agar kehidupannya mengandalkan pada bantuan pemerintah. Mereka dibina dan diarahkan menjadi pekerja. Dan itu fakta,” katanya.

Bupati Yusak Yaluwo, kata dia, yang secara nyata telah menjadi narapidana dalam kasus korupsi miliaran rupiah, juga malah dilantik sebagai bupati pada tahun 2010. “Ada alasan yang membuat terpidana Yusak dibela, yaitu karena ia adalah Ketua DPC Partai Demokrat Boven Digoel yang berjasa memenangkan pasangan SBY – Boediono,” katanya

Di Boven Digoel, lanjut Moromon, terjadi pula persoalan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan. “Ada suatu proses pembiaran. Disini timbul pertanyaan apakah Boven Digoel bukan bagian dari NKRI?” ujarnya.

Menurut dia, untuk mereformasi pembangunan daerah itu, perlu dilakukan penataan dengan mengangkat sekertaris daerah. “Kami sepakat putera terbaik yang memenuhi kriteria pemerintahan, Bonefasius  Konotigop, diangkat sebagai Sekretaris Daerah. Beliau mampu menata roda pemerintahan di kabupaten ini,” ucapnya.

Fabianus Senfahagi, Tokoh Masyarakat Auyu berpendapat pembangunan yang tidak berdampak, memberi status Boven Digoel sebagai daerah amburadul. “Itu fakta, bupati dipenjara, tidak ada asisten I bidang pemerintahan, sekda dan sekitar lima pejabat lain juga masih pelaksana tugas,” ujarnya.

Fabianus menambahkan, kesemrawutan di wilayah itu berbau politis. “Ini ada pembiaraan. Akibat yang terjadi karena kebijakan yang semena mena melaksanakan sistem birokrasi. Anehnya, ada satu istilah dari berbagai kejadian, yaitu Waskat, Wajib Stork ke atas,” katanya.

Ia mengajak seluruh warga bergandengan tangan mendorong pemerintah Propinsi Papua segera menunjuk Sekertaris Daerah definitif. “Karena Sekda berperan penting, ia sebagai motor dan gerak dari birokrasi dan pembangunan.”

Kabupaten Boven Digoel dimekarkan dari Merauke berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Terdapat tiga suku besar yang menempati daerah bersejarah itu, yakni Wambon, Muyu serta Auyu. (02/AlDP)

  • Gerson Asembisip

    politik tetap politik keluarga tetap keluarga, suku tetap suku, agama tetap agama. so… pembangunan tidak maju kalau politik disalah artikan. kekurangan dari birokrat kami yang mendiami bodi itu pada umumnya menggunakan metode itu. sothat, saya mau katakan, lebih baik ko pergi skolah lagi di hutan sana.