Berita

Pemajuan dan Penegakan HAM di Papua Kurang Maksimal

Jayapura-Pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Papua kurang maksimal meskipun begitu banyak program dan pelayanan yang sudah dilakukan dan anggaran pembangunan di Papua terus bertambah. “Penegakan hukum di sisi kesehatan, pendidikan, hak sipil dan situasi keamanan masih memprihatinkan serta masih banyak perlakuan hukum yang diskriminatif dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat,”Ucap Kepala Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B.Ramandey, S.Sos.MH di Ballroom Hotel Le Premiere (16/05/2012).

Menurutnya hal ini memicu protes dari masyarakat Papua yang mempertanyakan keseriusan pemerintah secara menyeluruh dalam mengurus Papua, termasuk beberapa lembaga yang sudah dibentuk sebagai manifestasi dari perwujudan Otsus untuk memperjuangkan hak-hak dasar Masyarakat Papua. Disadarinya bahwa Komnas HAM Perwakilan Papua juga tidak luput dari sorotan publik dan media terhadap kinerja Komnas   sebagai lembaga independen yang berperan penting dalam memajukan HAM di Papua,sering dinilai tidak memberikan Kontribusi,bersifat kasuistis dan terhenti pada pemantuan serta  kajian semata.

Ucapnya lagi,”Menyikapi situasi ini, Komnas HAM perwakilan Papua hendaknya berefleksi untuk berbenah diri dalam melakukan evaluasi dan menetapkan strategi baru sebagai bentuk perubahan yang lebih baik, sebab itu melalui Strategi Planning ( SP ) merupakan instrument strategis bagi Komnas HAM Perwakilan Papua dalam merumuskan arah kebijakan baik, secara internal maupun eksternal.

Secara internal merumuskan Visi dan Misi yang hendak dicapai juga evaluasi perbaikan terhadap perjalanan kelembagaan atau Organisasi, mekanisme kerja serta menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman melalui Analisa SWOT.Secara eksternal diarahkan untuk menerima masukan dari stakeholder dan mitra kerja terhadap rencana program Komnas HAM Papua dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di Papua.

Harapannya,SP dapat  menghasilkan rumusan mengenai visi, misi,posisi dan tujuan strategis, perbaikan kondisi kelembagaan, kewenangan, mekanisme kerja. “Juga kekuatan, kelemahan dan ancaman bagi Komnas HAM Papua dalam menjalankan tugasnya melalui dukungan dan masukan dari Stakeholder dalam menunjang tugas Komnas HAM Papua beberapa tahun ke depan,”ungkapnya (03/AlDP)