Pelaku Tindak Pidana Korupsi 22 Milyar PB Diputus Bersalah Tanpa Perintah Penahanan

Pelaku Tindak Pidana Korupsi 22 Milyar PB Diputus Bersalah Tanpa Perintah Penahanan

Jayapura-Kasus tindak pidana korupsi sebesar 22 milyar APBD Papua Barat Tahun 2010 dengan terdakwa`masing-masing, Yoseph Johan Auri (Ketua DPR Papua Barat), Robert Melianus Nauw (Wakil Ketua), Jimi Demianus Idjie (Wakil Ketua II) dan Marthen Luther Rumadas (Mantan Sekda Papua Barat), berakhir di Pengadilan Klas 1 A Kota Jayapura, Selasa 10/02/2014.

Setelah, berapa bulan berjalan dalam proses persidangan di Pengadilan Klas 1 A Jayapura, akhirnya Hakim Ketua Khoirul Fuad, SH.M.Hum yang ditemani anggota hakim lainnya memutuskan dan menetapkan, bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pindana korupsi dengan melanggar Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang diuraikan dalam dakwaan subsidair.

Hakim dalam amar putusannya, memutuskan terdakwa Yoseph Johan Auri (Ketua DPR Papua Barat) dengan putusan 1 tahun dan 3 bulan, terdakwa Robert Melianus Nauw (Wakil Ketua) dengan putusan 1 tahun dan 3 bulan dan terdakwa Robert Melianus Nauw (Wakil Ketua) dengan putusan 1 tahun dan Marthen Luther Rumadas (Mantan Sekda Papua Barat) diputus 1 tahun dan bulan 3 serta denda 50 Juta Rupiah.

Sebelumnya, untuk terdakwa Marthen Luther Rumadas (Mantan Sekda PB) ada perubahan tuntutan, yang mana pada 15 Januari 2014 JPU menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua)  tahun terhadap terdakwa, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di rutan dan membebankan agar terdakwa membayar denda 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Namun, pada persidangan 22 januari 2014, JPU Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu)  Tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap  ditahan di rutan dan membebankan agar terdakwa membayar denda 50 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Ketua Hakim Khoirul Fuad, SH.M.Hum kepada wartawan mengatakan,” Memang di dalam putusan pengadilan Klas 1 A Jayapura, tidak ada perintah untuk ditahan, namun perkara ini sudah selesai disidangkan. Tinggal, jaksa penuntut umumn (JPU) yang melakukan eksekusi terhadap putusan yang sudah diberikan kepada terdakwa dengan batas waktu tujuh hari. Ketika tujuh hari itu belum ada langkah banding, maka hari ke delapan JPU melakukan penahanan alias “kurungan penjara”.

Tambahnya, untuk putusan terhadap terdakwa Robert Melianus Nauw (Wakil Ketua) yang di putus 1 tahun penjara, menurutnya “yang bersangkutan tidak terlibat aktif dengan terdakwa yang lainnya”,Ungkapnya. (RM/AlDP)