Pasar Rakyat vs Ketidakadilan Ekonomi

Pasar Rakyat vs Ketidakadilan Ekonomi

Pasar Mama Di Abepura

Andawat – Pasar rakyat di sekitar Bank Mandiri Jayapura yang merupakan gabungan penjual/pedagang Papua dan non Papua telah digusur. Hampir seluruh penjual/pedagang Papua berjualan di pasar sementara yang diresmikan oleh Bas Suebu sementara sebagian yang lainnya yakni penjual/ pedagang yang sebagian besar non Papua diberikan tempat di samping kantor Pos dan Giro Jayapura.

Akhir tahun lalu gubernur Bas Suebu telah meresmikan pasar untuk mama – mama Papua .Pasar yang bertempat di halaman Bikda Papua atau eks kantor penerangan provinsi Papua di jalan percetakan negara Jayapura berfungsi sebagai pasar sementara sebab pasar permanen akan dibangun di lokasi eks Perum DAMRI Jayapura. Menurutnya pasar sementara yang memiliki luas 30 meter X 30 meter dengan kapasitas 200 pedagang dan menelan biaya sekitar 2 M masih bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan. Selain itu Bas juga memberikan bantuan 1 Unit truk dan uang sebesar Rp 600 juta yang diharapkan menjadi modal usaha 5 juta bagi setiap pedagang. Peresmiannya seolah menjawab semua kerinduan dan ketidakpastian yang selama ini dialami oleh mama – mama Papua.

Mama – mama Papua diharapkan dapat berjualan di tempat yang layak. Tempat yang layak adalah tempat dimana para penjual dapat menaruh, menjajakan ataupun menyimpan barang dagangannya dengan baik dan aman.Tempat yang layak harus juga diartikan agar mama-mama Papua kita dapat berjualan diantara mobilitas manusia yang ramai dengan waktu yang relatif terbatas. Artinya jarak antara datang,pergi dan waktu berjualan adalah sangat singkat.Sehingga waktu maksimal dari yang mereka miliki adalah saat berinteraksi dengan pembeli. Semoga pasar yang konon akan dibangun lebih dari satu lantai itu benar-benar mempertimbangkan kondisi tersebut, jangan sampai lantai bagian atas akan kosong karena orang lebih memilih berjualan di lantai terdekat dengan tempat keramaian.

Apalagi kehidupan kota Jayapura yang berjalan cepat dan menuntut efisiensi menyebabkan semua orang dipaksa untuk bertindak efisien termasuk pembeli. Pembeli akan memilih berbelanja di tempat yang dapat diakses dengan mudah. Misalnya ketika ke supermarket selain membeli baju, sepatu dan sabun mandi, pembeli sekaligus dapat membeli cabe, bawang, tomat dan ikan asar. Sehingga pasar rakyat harus menampilkan dan menyediakan  sesuatu yang berbeda bukan saja jenis dagangannya dan kualitasnya tetapi juga suasana yang menarik dan ‘hidup’.

Hal yang sangat penting adalah upaya pemerintah untuk memproteksi mata rantai kehidupan pedagang pada pasar rakyat untuk memudahkan mereka berusaha,berkembang dan menghasilkan jauh lebih baik dari hari – hari sebelumnya. Kebijakan pemerintah dapat berupa upaya untuk memproteksi jenis barang dagangan hingga kemudahan mengakses modal usaha. Hingga nantinya,kita tidak bertemu dengan seorang mama Papua yang berjualan dari tahun ke tahun di tempat yang sama dengan jenis barang dan volume yang sama.

Kini pasar sementara di Bikda Provinsi mulai berangsur sepi sedangkan pasar di samping kantor Pos dan Giro terbilang ramai Meski dalam kondisi yang tidak permanen dan masih dengan menggunakan tenda – tenda seadanya bahkan ada yang langsung menggelar jualannya di atas lantai dan ketika hujan semua berlarian menyelematkan jualan mereka,membawa kembali tas, keranjang dan gerobak – gerobak mereka hingga ke sekitar kloofcamp atau APO.

Ironis memang sebab dengan kondisi pasar seperti itu penjual di pasar rakyat kita dipaksa  untuk bertarung tiga kali. Pertama, melawan ketidakadilanyang dilakukan oleh pemerintah. Kedua bersaing diantara sesama pasar rakyat dan ketiga,dikalahkan oleh kapitalis. Kita harus cermat menilik perubahan ini, kewajiban kita bersama untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi para pedagang. Tentu saja yang harus dibenahi selain tempat yang layak adalah penataan masalah retribusi, keamanan, air bersih, pengelolaan sampah dan pembeli yang berdatangan tiada henti.(Andawat/AlDP)