Berita

Para Terdakwa Terkait UU Darurat, Akhirnya Disidangkan di Jayapura

Jayapura-Persidangan Roy Hiluka, Eki Wanena dan Watlarik Hiluka dilakukan di Jayapura. Ketiganya ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya di Wamena, pada awal Juni 2018. Awalnya penangkapan dilakukan terhadap Eki Wanena alias Andrin Wenda, kemudian Watlarik Hiluka dan Roy Hiluka di 2 tempat terpisah. Barang bukti yang diamankan polisi sekitar 170 butir amunisi.

 

Ketiganya  telah diduga melakukan Tindak Pidana Menguasai, Membawa, menyimpan amunisi tanpa ijin yang sah  sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 tentang Senjata APi dan Bahan Peledak jo Pasal 55 ke-1e KUHPidana;

 

Persidangan ketiganya dilakukan pada tanggal 22 oktober 2018 di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura meski sebelumnya, ketiganya telah menyurat bermohon agar sidang dilakukan di PN Wamena.

”Kami sudah mengajukan permohonan ke Kejaksan Tinggi Papua, sebanyak tiga kali tapi tetap diputuskan di Jayapura,”Ujar Anum Siregar,salah seorang PH para terdakwa.

Pada persidangan perdana, dibacakan surat dakwaan yang ditujukan kepada Roy Hiluka dan Eki Wanena dan pada sidang berikutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

Sedangkan untuk Watlarik Hiluka, pembacaan dakwaan tidak dapat dilanjutkan karena terkendala bahasa. Watlarik tidak dapat berbahasa Indonesia. Sebelumnya saat menjalani pemeriksaan di Polda Papua, Polda Papua menyiapkan seorang juru bahasa.

”untuk beberapa hal, Roy Hiluka yang membantu menterjemahkan,” tambah Anum Siregar.

Sidang dipimpin oleh hakim ketua yakni Dr. H. Prayitno Imam Santoso, SH,MH didampingi hakim anggota yakni Natalia Maharani, SH,M.Hum dan Deddy Thusmanhadi,SH.

Maka sidang ditunda hingga tanggal 29 oktober 2018 dengan agenda pemeriksaan dakwaan bagi Watlarik Hiluka dan sekaligus pemeriksaan saksi untuk ketiga terdakwa tersebut. Ketiganya ditangani oleh Tim PH dari Koalisi LSM untuk HAM dan Demokrasi yang dikoordinir oleh AlDP.(AlDP).