Berita

Pantaskah (Untuk Apa) Forkorus dkk Dinyatakan Bersalah?

Andawat–Besok tanggal 16 Maret 2012, Majelis hakim akan memutus sidang atas perkara Forkorus dkk yang Terlibat Pada KRP III .Apakah majelis hakim akan memutus bebas seperti permintaan Forkorus dkk dan Tim PH ataukah memutuskan bersalah seperti yang dituntut oleh JPU.Apakah proses persidangan tersebut mampu menghentikan aspirasi rakyat Papua yang menggugat status politik Papua di dalam NKRI. Ada 3 pertanyaan kunci yang semestinya dipahami oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan gugatan status politik Papua di dalam NKRI.

Pertama : Mengapa muncul pernyataan Recovery  atau yang sering disebut Forkorus sebagai Pemulihan kembali  kemerdekaan Bangsa Papua Barat?.

Rakyat Papua menyakini bahwa Papua telah merdeka sejak 1 desember 1961, saat Kongres I yang melahirkan Manifesto Politik.Munculnya Tiga Komando Rakyat(TRIKORA) dari presiden Soekarno yang salah satu isinya menyatakan perintah membubarkan negara Papua Barat,dinilai sebagai awal aneksasi atau infasi militer Indonesia atas Papua untuk memaksa Papua menjadi bagian dari NKRI.

Peristiwa tersebut tidaklah gampang dilupakan oleh rakyat Papua.Waktu boleh saja berganti,pemerintahan boleh berganti datang dan pergi,kehidupan jalan terus tetapi perasaan telah dicurangi dan dikhianati oleh bangsa Indonesia senantiasa tersimpan di hati sanubari rakyat Papua. Menjadi lagu wajib yang senantiasa disimpan dari satu  generasi  ke generasi berikutnya.

Bagi Rakyat Papua, proses masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia adalah awal dari kenyataan buruk menyusul kenyataan-kenyataan buruk lainnya dan menjadi  penderitaan yang tiada hentinya.Ketidakadilan terus saja merajalela pada saat rakyat Papua membutuhkan jaminan dan kepastiaan hukum atas diri dan tanahnya untuk kehidupan yang lebih bermartabat.

Harapan tersebut malah dijawab dengan aksi-aksi kekerasan,represif militer,stigmatisasi,diskriminasi dan marginalisasi yang menghilangkan hak untuk hidup di atas tanahnya sendiri.Hingga akhirnya menambah panjang daftar duka rakyat Papua.Hukum pun makin mudah diputarbalikan saat rakyat membutuhkan keadilan dan kebenaran.

Oleh karena persoalan di Papua dimulai dari persoalan politik maka persidangan terhadap Forkorus dkk tentu tidak mampu menyelesaikannya. Proses persidangan terhadap pemimpin-pemimpin Papua ataupun terhadap seluruh rakyat Papua tidak akan mampu  menahan,menghentikan apalagi menguburkan  aspirasi masyarakat yang menuntut penyelesaian status politik Papua berawal dari 1 desember 1961.

Kedua : Bagaimanakah KRP III lahir  dan hubungannya dengan Para Terdakwa yakni Forkorus dkk?

Sebelum adanya KRP III telah ada Kongres Papua I tahun 1961 atas mandate rakyat Papua  yang melahirkan Manifesto Politik Komite Nasional Papua tanggal 19 Oktober 1961.Kemudian tahun 2000 muncul Kongres Papua II yang merefleksikan kembali perjalanan sejarah Papua,kemudian melahirkan Resolusi Kongres dengan thema Pelurusan Sejarah Papua Barat tanggal 4 Juni 2000.

Sebelas tahun kemudian, tahun 2011 lahirlah KRP III yang merupakan mandate rakyat Papua untuk memperkuat dan mempertegas apa yang menjadi tuntutan rakyat Papua pada Kongres I dan Kongres II. Pada Kongres Rakyat Papua III (KRP III) lahirlah Deklarasi tanggal 19 Oktober 2011.

Pesan politik rakyat Papua yang dihasilkan pada Konggres I,II dan III adalah upaya untuk mempertegas dan mengingatkan kembali permasalahan utama yakni mengenai   perjalanan sejarah rakyat Papua ke dalam NKRI. Sepanjang hal tersebut tidak diselesaikan maka dengan cara,media atau bentuk apapun gugatan tersebut akan tetap muncul. Tidak hanya pada forum Kongres tapi juga di berbagai kesempatan sehari-hari yang sebenarnya sudah tidak asing didengar. Hal tersebut telah menjadi personafikasi terdalam dari kehendak rakyat Papua meski pada rentang waktu yang berbeda-beda.

Adapun kehadiran Forkorus dkk karena desakan situasi yang  tidak bisa dilawan, mereka menjadi tokoh dan pemimpin karena tuntutan jaman. Kondisi masyarakat yang mengharuskan mereka  tampil untuk memimpin proses recovery dan restorasi atas sejarah Papua Barat agar berlangsung dengan damai dan dialogis.

Pada saat tertentu memang harus muncul kepemimpinan, terlepas dari besar atau kecil mandate yang dibawanya atau terjadi pro atau kontra atas dirinya.Yang jelas di kalangannya, pada rakyatnya, membutuhkan pemimpin agar  tidak menjadi  frustasi dan memilih jalan kekerasan atau dengan caranya sendiri-sendiri yang justru  berbahaya bagi kehidupan yang damai dan tertib.Terbukti KRP III berlangsung aman,aksi pembubaran oleh aparat yang menyebabkan kekacauan,penyiksaan dan kematian di masyarakat.

Oleh karena itu mengadili Forkorus dkk tidaklah berarti mengadili pribadi Forkorus dkk tetapi mengadili rakyat Papua, mengadili tanah Papua dan seluruh isinya. Kembali mengadili  hutan yang telah  dirusak,  pohon-pohon sagu yang habis dibabat,sungai yang tercemar,unggas ,reptilia ,para janda, anak yatim dan piatu,korban kekerasan yang hampa semangat hidupnya,nisan tanpa nama dan nama tanpa nisan.

Ketiga :  Apakah Proses Hukum Mampu Mengadili Aspirasi Rakyat Papua?

Perjuangan rakyat Papua akibat kekecewaan dan luka sejarah dimulai pada tahun 1963 ditandai dengan banyaknya orang Papua yang memilih meninggalkan tanah leluhurnya  eksodus ke negeri lain.Kemudian  di awal tahun 1965, strategi perjuangan berubah dengan pola  meninggalkan kota,masuk ke hutan dan  memikul senjata.Di awal reformasi perjuangan dibawa ke tengah-tengah kota. Kini gugatan terhadap sejarah Papua bukan saja mencuat dari tengah hutan belantara dan negeri seberang tapi muncul dengan berbagai aksi-aksi massa di tengah kota,di halaman pemerintah, dalam ruang-ruang seminar, ditulis di berbagai media massa bahkan bahan diskusi di setiap sudut dan kesempatan.

Aksi perlawanan disambut dengan kekuatan kekuasaan pemerintah Orde Baru yang sangat represif  sehingga korban pun berjatuhan semakin banyak.Eskalasi kekerasan meningkat hampir di semua pelosok negeri. Sampai pada pertengahan tahun 1998,ketika pemerintah otoriter rejim Orde Baru digulingkan oleh semua kekuatan yang menginginkan terselenggaranya  sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis.

Maka seperti di banyak tempat lainnya di Indonesia,reformasi membuka ruang dan waktu yang sangat besar terhadap menguatnya proses demokratisasi dan komponen-komponen masyarakat dengan harapan terwujudnya supremasi hukum. Kondisi inilah yang juga di pahami oleh rakyat Papua untuk lebih memperjuangkan hak-hak mereka.

Muncullah berbagai aksi termasuk KRP III, merupakan suatu  konsekuensi logis dari perubahan peri kehidupan berbangsa  dan bernegara.Tetapi yang aneh dan luar biasa adalah  ketika perjuangan rakyat Papua dalam melaksanakan demokrasi justru diadili,sedangkan di tempat lain tidak. Apakah wilayah Papua  bukan wilayah Indonesia sehingga terjadi diskriminasi hukum ? Sebenarnya siapakah yang sedang menjalankan praktek-praktek”pemisahan’. Forkorus dkk ataukah pemerintah sendiri yang telah melakukan diskriminasi hukum dan politik  berdasarkan perbedaan geografis di Indonesia ?.

Perbuatan yang dilakukan oleh Forkorus dkk adalah bagian dari proses demokrasi untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua yang dijamin oleh Undang-Undang di negara Indonesia. Perjuangan untuk menegakkan dan menjujung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hukum tersebut mengacu pada pasal 28 UUD’45  dan UU No.9/1989 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum  serta  hukum-hukum Internasional seperti  Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia,Kovenan Hak Sipil dan Politik,Kovenan Anti Kekerasan,Kovenan Anti Diskriminasi Rasial dll.

Pemerintah juga merespon perjuangan rakyat Papua melalui berbagai politik etis seperti pemberian Otonomi Khusus sejak tahun 2001 dan kini dengan membangun satu Unit baru yakni Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua(UP4B). Sayangnya sepanjang berbagai kebijakan tidak aspiratif terhadap kepentingan rakyat Papua dan sikap pemerintah yang masih memelihara satu sikap politik yakni membangun Papua seperti membangun wilayah NKRI yang sarat dengan musuh dan terus melakukan pendekatan militer maka persoalan di Papua tidak akan pernah selesai,sekalipun mengadili atau membawa proses hukum terhadap pemimpin dan seluruh rakyat Papua.

Perjuangan aspira si rakyat Papua akan selalu menjadi arena perdebatan yang tak kunjung usai jika akar masalahnya tidak di selesaikan.Bahkan upaya mendelegitimasi hukum dan demokrasi ke dalam proses kriminilisasi seperti yang terjadi sekarang ini akan makin menjauhkan rakyat  Papua dari Pemerintah Indonesia,memperkuat solidaritas  internal kalangan rakyat Papua  dan melahirkan empati yang luar biasa dari berbagai kelompok demokrasi,perjuangan Hak Asasi Manusia bahkan juga simpati dunia.

Bayangkan saja OTSUS yang menjanjikan  uang banyak dan tawaran menarik  toh tidak mampu mengambil hati rakyat Papua apalagi dengan mengadili demokrasi dan Perjuangan Damai Rakyat Papua ?. Pada titik ini pendekatan hukum tidak lagi menjadi alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan persengketaan politik antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.Pemerintah sebaiknya menciptakan alternatif lain yang menjamin cara-cara damai,dialogis dan demokratis serta menjujungi tinggi Hak Asasi Manusia(Andawat/AlDP)