Otsus Papua, Sejahtera Hanya Pejabat dan Pegawai

Otsus Papua, Sejahtera Hanya Pejabat dan Pegawai

Otsus Papua

Manokwari – UU Otsus menjadi sumber masalah, hanya dibuat di tingkat pusat dan tidak melibatkan masyarakat.

Demikian dikatakan Pendeta Jodi dari Ikatan Keluarga Toraja saat mengikuti Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai yang diselenggarakan oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua, di Manokwari, Papua Barat, Senin (13/10). “Ke depan bisa timbul gejolak mengenai dana Otsus yang tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat asli tidak pernah terjangkau dana Otsus. Orang Papua ingin transparansi,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika masyarakat ingin merdeka, itu wajar karena mereka tidak diperhatikan. “Dana Otsus juga begitu besar, seandainya mereka diperhatikan, mereka pasti tidak akan ribut,” katanya.

Benyamin Marbun dari Kerukunan Keluarga Batak menambahkan, Otsus gagal karena memang tidak membuat Papua sejahtera. “Yang sejahtera hanya pejabat dan pegawai saja,” katanya.

Menurut dia, pimpinan di daerah tidak berpihak pada masyarakat. Setelah Otsus, sebagian besar pemimpin di Papua orang asli, tapi pelaksanaannya tidak memberdayakan orang Papua.

Untuk memaksimalkan penggunaan dana Otsus, pihaknya menyarankan agar orang Papua harus juga dibekali dengan berbagai ketrampilan sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu, Dedi dari KAMMI mengatakan, investor belum mampu memberdayakan masyarakat. “Meksipun perusahaan mendapatkan keuntungan yang cukup besar namun kepentingan masyarakat setempat tidak diakomodir,” ujarnya. (Tim/AlDP)