Berita

Otsus Papua Hanya untuk Pejabat

Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai di Manokwari Papua Barat

Manokwari – UU Otsus menjadi sumber masalah. Hanya dibuat ditingkat pusat dan tidak melibatkan masyarakat.

Pendeta Jodi dari Ikatan Keluarga Toraja, dalam Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai yang diselenggarakan oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua di Manokwari, Papua Barat mengatakan, bisa timbul gejolak mengenai dana Otsus yang tidak tepat sasaran. Banyak warga asli tidak pernah terjangkau dana Otsus.

“Kalau masyarakat ingin merdeka itu wajar karena mereka tidak diperhatikan. Dana Otsus juga begitu besar, seandainya mereka diperhatikan, mereka pasti tidak akan rebut,” ujarnya, pekan lalu.

Benyamin Marbun dari Kerukunan Keluarga Batak menambahkan, otonomi di Papua gagal karena tidak membuat rakyat sejahtera. “Yang sejahtera hanya pejabat dan pegawai saja,” katanya.

Menurut dia, pemerintah di daerah juga tidak berpihak pada masyarakat sendiri. Setelah Otsus, sebagian besar pimpinan di Papua adalah penduduk asli, tapi mereka tidak memberdayakan warganya.

Untuk memaksimalkan penggunaan dana Otsus, ia menyarankan agar penduduk asli dibekali dengan berbagai ketrampilan sesuai kebutuhan.

Dedi dari KAMMI mengatakan, selain Otsus, investor di Papua seharusnya ikut disorot. “Meskipun perusahaan mendapatkan keuntungan yang cukup besar namun kepentingan masyarakat setempat tidak diakomodir,” katanya.

Ia berharap ada transparansi penggunaan dana Otsus sebelum muncul gejolak yang lebih besar di Papua. Sejalan dengan itu, sistem politik yang ada harus didukung oleh aturan hukum yang jelas. (Tim/AlDP)