Otsus Dinilai Tak Berpihak Pada Pedagang Kecil

Pedagang Pasar Remu Kota Sorong

Sorong – Otonomi Khusus yang berjalan sepuluh tahun di Papua, dinilai tak berpihak pada pedagang kecil. Di Sorong, Papua Barat, Otsus didengar namun tak pernah dirasa. “Kami tidak tahu, kalau dibilang otsus untuk orang Papua, mana?” kata Anace Seple, pedagang, pekan lalu.

Menurutnya, otsus hanya omong kosong belaka. Sejak dibentuk pada tahun 2001, otsus jauh dari harapan orang Papua. “Uang otsus hanya untuk masyarakat di kampung, kalau di kota, tidak, mungkin pejabat juga masukan ke saku,” ujarnya.

Sehari-hari, Anace berdagang di Pasar Remu, Kota Sorong. Ia menjual rambutan, umbi umbian, juga Durian. Ibu dua anak ini belasan tahun melakoni profesinya. “Saya sudah 34 tahun, lama jualan. Semua profesi itu sama,” kata dia.

Dari berjualan, Anace meraih untung perhari Rp150 ribu. Rata-rata sebesar Rp500 ribu/hari. “Saya bisa sekolahkan anak sampai perguruan tinggi. Lumayanlah,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, pedagang tak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. “Kami butuh modal. Jangan nanti waktu mau pemilihan saja baru pemerintah datang kasih janji, tapi pelaksanaannya tidak ada.” Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Anace juga menabung di bank. “Ada yang memberi tawaran bagus. Itu jadi modal,” katanya lagi.

Marice Seple, pedagang lainnya menimpali, Otonomi Khusus sejatinya membangun orang Papua. “Dimana uang banyak, kita tidak tahu,” katanya.

Mada Sukmajati, peneliti dari Universitas Gadjah Mada mengatakan, Otonomi Khusus Papua semestinya tidak lagi bersifat darurat. “Tetapi harus digeser ke semangat pendekatan peningkatan kesejahteraan,” katanya.

Menurut dia, perlu juga dilakukan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dana otonomi khusus, karena dana tersebut selama ini dikelola secara elitis yang menyebabkan besarnya ruang terjadi penyimpangan. “Koordinasi kelembagaan di pusat, provinsi, dan kabupaten juga perlu ditingkatkan,” pungkasnya. (tim/ALDP)