Nicodemus: Lemahnya Pengawasan Dana DP2K

Nicodemus: Lemahnya Pengawasan Dana DP2K

Jayapura-Salah satu perhatian pemerintah Kota Jayapura untuk menunjang dan mensejahterakan masyarakat dilakukan melalui Program Dana Pengolahan Pemberdayaan Kampung (DP2K). Dalam pembagiannya, setiap kampung mendapat bantuan dana sebesar Rp.150 Juta/tahun, dimana saat pencairannya dibagi dalam tiga tahap yakni  tahap pertama 50 Juta, tahap kedua 60 Juta dan tahap ketiga 40 Juta.

“Pada umumnya itu baik, namun tidak ada pengawasan dari pemerintah tentang pengolahannya dan pengawasannya,”  Ucap Sekretaris Kampung Enggros Nicodemus Maraudje 19/09/2013 di kampung Enggros, Kota Jayapura.

“Tujuan pemerintah kota Jayapura dengan memberikan bantuan DP2K adalah demi mensejahterakan masyarakat di kampung atau membuat masyarakat baku marah, baku benci di kampung, ” lanjutnya.

Jelasnya,  “ketika uang ini datang, kami hanya mendengar ada uang yang diberikan untuk membantu kampung dan membangun kampung. Kelompok-kelompok yang menerima dan menjalankan program kerjanya untuk membangun kampung, hasilnya tidak jelas dan wujud program yang dikerjakan itu apa?”.

Nicodemus Meraudje berharap, “karena bantuan DP2K merupakan program dari Pemerintah Kota Jayapura, sehingga bidang-bidang yang secara khusus mengolah dana DP2K, jangan hanya menerima dan memberikan dananya namun harus mengawasi dana-dana itu dengan turun langsung ke kampung, karena ada sebagian kampung yang laporannya belum jelas dan ada fakta”.

“Masyarakat menandatangani kwitansi kosong yang diberikan kelompok-kelompok pengolahan dana DP2K untuk mendapat dana tambahan pembagian selanjutnya, ini harus menjadi perhatian,” pesannya.(RM/AlDP)