Mitos Pemekaran-Pemekaran Kabupaten Baru Di Papua

Mitos Pemekaran-Pemekaran Kabupaten Baru Di Papua

Muridan Widjojo, Peneliti LIPI

Jayapura-Program pemerintah Pusat untuk memacu kemajuan pelayanan masyarakat di daerah-daerah di Indonesia melalui Pemekaran dalam prakteknya biasa saja, namun berbeda dengan pemekaran di Papua yang dibarengi dengan konteks politis, demikian disampaikan Dr. Muridan Satrio Widjojo saat sebagai pembicara acara Papua Lawyer Club di Jayapura.(26/08/2012).

“Muatan politisnya menjadi sangat  tinggi ini terkait dengan kepentingan elit Jakarta dan kepentingan elit politik lokal, padahal selama ini pemekaran yang terjadi di Papua mengalami kegagalan-kegagalan pembangunan,”Ucap Dr.Muridan

Menurutnya, fakta yang terjadi di Papua berbagai pelayanan umum terkait bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan tidak berjalan baik. Katanya, ” Untuk pendidikan misalnya banyak  sekolah-sekolah di pedalaman, macet. Pelayanan kesehatan masih kurang dan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  itu tidak jalan baik”.

“Ada orang berpikir melalui pemekaran bisa menjawab kebutuhan masyarakat tanpa kita sadari bahwa pelayanan  yang baik terhadap masyarakat itu, tidak terlepas dari kualitas pemerintah lokal untuk melihat masyarakatnya bukan karena pemekaran, ” ucapnya lagi.

Lanjutnya, “problemnya lagi Jakarta sangat terobsesi dengan pemekaran, seakan-akan pemekaran itu juga merupakan mitos baru yang bisa mengatasi gerakan-gerakan separatisme di Papua dengan kepercayaan yang sangat kuat dari Jakarta bahwa pemekaran itu bisa membantu menjaga integritas NKRI”.

Menurutnya, tujuan pemekaran adalah untuk memperpendek rentan kendali, memperbaiki pelayan publik, “justru menjadi peluang birokrasi papua dalam medan korupsi, semakin banyak gubernur, bupati dan wali kota semakin luas medan korupsinya”.

Dalam pandangananya, kondisi ini terjadi karena setiap pemekaran tidak disiapkan secara baik,seharusnya disiapkan sumber daya  manusianya, infrastruktur, pemerintahannya juga  masyarakat sipilnya.

“Masyarakat sipil sangat penting untuk disiapkan, bukan saja pemerintah karena kita akan adakan Pemilukada oleh rakyat yang disebut dengan kontrol terhadap pemerintah daerah”.

Diakhir pandangannya, Dr. Muridan mengatakan,”Kita berhenti melihat pemekaran sebagai mitos yang bisa menyelesaikan perjalanan pembangunan di Papua, kualitas pelayan publik, kualitas pemerintahan itu yang bisa menyelesaikan persoalan pembangunan di Papua”. (RM/Jayapura)

  • Gazali Arief

    Seandainya semua Pejabat daerah, dari Gubernur sampai Kepala kampung dan Lurah mau “blusukan” seperti yang dilakukan Jokowi (Gubernur DKI saat ini), maka cukup 3 tahun saja waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat Papua sejahterah, tentunya juga didukung dengan menjunjung tinggi rasa kejujuran,keadilan,rendah hati, dan taat beribadah.