Menkopolhukam Minta Data Kasus Pelanggaran HAM di Papua, Anum Siregar :Buktikan Keseriusan Pemerintah

12993376_1230070753688524_1496094563935357652_nJayapura – Pertemuan sejumlah aktifis HAM dan pemerintah membahas dugaan kasus-kasus pelanggaram HAM di Papua menjadi salah satu perhatian yang serius. DiskusiTerfokusyang difasilitasi oleh Polda Papua itu, diawali dengan pemaparan data kasus pelanggaram HAM yang dimiliki oleh Komnas HAM Perwakilan Papua dan PoldaPapua dan diakhiri dengan penjelasan secara akademik mengenai Hak Asasi manusia oleh Prof. Melkianus Hetaria, gurubesar FH Universitas Cenderawasih (18/04/2016).

Polda Papua memaparkan setidaknya ada 13 kasus, yang diberi judul “isu-isu pelanggaran HAM di Papua”. Pada data Polda terdapat antara lain kasus Wasior, Wamena, pembunuhan Kelik Kwalik dan Paniai 2014.

Oleh peserta diskusi, data tersebut dinilai masih perludi tambahkan, maka disepakati dibentuk tim perumus yang bertugas mendata sejumlah kasus-kasus yang ada. Meski begitu diyakini bahwa dalam waktu yang relative singkat masih banyak data dugaan pelanggaran HAM yang belum terdata.

Pertemuan tersebut didasarkan pada komitmen pemerintah melalui Menkopolhukam untuk menyelesaikan kasus pelanggaram HAM di Papua, demikian penjelasan kapolda Papua,Irjen (Pol) Paulus Waterpauw.

Anum Siregar, direktur AlDP yang turut hadir pada pertemuan tersebut mengatakan, ”Kita jangan terlalu berharap karena yang diminta data, pemerintah tidak punya data lengkap. Tapi kalau pemerintah mau menunjukkan keseriusannya selesaikan dulu kasus-kasus yang sudah berada di Kejaksaan Agung yakni Wasior dan Wamena. Selain itu kasus Paniai harus juga diseriusi”.

Dirinya juga mengingatkan bahwa focus untuk pendataan jangan hanya pada kasus pembunuhan dan penghilangan paksa. “Tapi juga kasus-kasus penyiksaan yang banyak terjadi, itu juga harus didata,” tegasnya.

Pertemuan tersebut telah membentuk tim gabungan, menyusun data yang ada dan diagendakan akan bertemu dengan Menkopolhukam di Jakarta.(Tim/AlDP).