Berita

Mengapa Forkorus Diputus Tiga Tahun Penjara?

Andawat-Saat membacakan putusan terhadap Forkorus dkk, pertimbangan hakim sangat tegas terhadap dakwaan tunggal dari JPU.Unsur makar dan unsur-unsur lainnya terbukti. Bahkan majelis hakim menggunakan keterangan saksi yang hanya dibacakan saat persidangan dan hakim menguraikan dengan rinci mengenai locus KRP III dan argumentasi kewarganegaraan para terdakwa sebagai pengakuan melakukan makar.Namun hukuman yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan JPU.

Putusan tiga tahun bisa disebabkan karena majelis hakim sangat memperhatikan aspek-aspek di luar aspek hukum atau majelis hakim sendiri masih ragu dengan fakta persidangan itu sendiri. Majelis hakim sama sekali tidak menyampaikan argumentasi hukum mengapa hukuman yang diberikan menjadi 3(tiga) tahun. Yang menjadi jelas adalah,agenda kekuasaan cuma satu,kasus makar harus divonis terserah argumentasi seperti apa yang digunakan oleh majelis hakim.

Hukuman 3(tiga) tahun sudah menyelamatkan majelis hakim dari intervensi kekuasaan yang memaksanya untuk harus memvonis Forkorus bersalah. Hukuman 3(tiga) tahun menunjukkan lemahnya argumentasi hukum JPU namun tetap menyelamatkan JPU dari putusan bebas. Hukuman 3 tahun juga seolah menunjukkan ada sedikit prestasi dari Tim PH saat mendampingi Forkorus.Padahal 3(tiga) tahun terasa aneh dan ganjil. Angka 3 (tiga) semacam ‘angka’kompromi untuk semua.

Majelis hakim telah menyelesaikan tugasnya dengan mengatur persidangan dan  scenario putusan.Sekarang tergantung pada sikap JPU dan Terdakwa serta Tim PH sebab putusan seperti itu tidak dikehendaki oleh JPU maupun Terdakwa dan Tim PH.Apakah JPU dan Terdakwa dan Tim PH mau menerima? Ataukah melakukan banding dengan konsekwensi hukuman yang bisa jadi lebih tinggi dari putusan majelis hakim PN Jayapura.

Sesungguhnya tiga tahun untuk kasus makar,hukuman yang terbilang ringan.Dulu ketika JPU memberikan ancaman yang tinggi,majelis hakim menambah hukum dengan putusan yang lebih tinggi seperti kasus Wamena 2003 atau Philep Karma dan Yusak Pakage(2005) .Kini ketika JPU menyampaikan tuntutan yang lebih rendah,majelis hakim menjatuhkan hukuman yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sejalan dengan tuntutan demokrasi maka ancaman pidana makar sudah tidak relevan lagi.

Nyatanya pengadilan tidak selalu tunduk dan sejalan dengan kepentingan kekuasaan.lambat laun hukuman terhadap tersangka pasal makar menjadi semakin rendah.Bahkan majelis hakim ada yang berani ketika menggugurkan pasal makar seperti saat memberikan putusan pada Buktar Tabuni(2009).

Memang putusan terhadap kasus makar cenderung kontroversi,aspek yuridis tidak pernah mampu berdiri sendiri.Masukan dan berbagai reaksi yang terjadi selama sidang berlangsung selalu mempengaruhi pandangan hakim ketika menjatuhkan putusan.

Secara politis,majelis hakim sudah menunjukkan pemahamannya ketika merespon aspirasi masyarakat di sebuah negara demokrasi dan mengimbangi dengan intervensi dari pihak penguasa. Kini kita tinggal menunggu sikap kepolisian.Jika saja kepolisian terus menerus mengambil posisi yang sama, menjerumuskan aspirasi rakyat menjadi makar maka yang terlihat konservatif dan tidak berkembang jutsru pihak kepolisian.Apakah pihak kepolisian memang demikian atau karena intervensi dari kekuasaan juga?.

Pihak kepolisian sebagai ujung tombak hukum di lapangan sudah saatnya mengakhirnya pola kriminalisasi terhadap gerakan-gerakan demokrasi rakyat dengan memberi label makar.Apalagi proses kriminalisasi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, misalnya hanya menghadirkan saksi yang sebagian besar justru berasal dari aparat kepolisian sendiri.

Para terdakwa sendiri yakni Forkorus dkk menyatakan,”di penjara kami berjuang,di luar pun kami berjuang,kami tidak takut”.Sikap Forkorus sama seperti sikap orang-orang Papua lainnya yang pernah dituduh dengan kasus makar. Sehingga vonis bersalah melalui lembaga peradilan bukanlah solusi untuk membuat rakyat Papua menjadi setia pada NKRI.

Malah sebaliknya, penanganan hukum pada peristiwa KRP III semakin membuka ruang konflik antara rakyat Papua dan pemerintah.Kriminalisasi permasalahan poltik bukanlah jawaban yang tepat untuk mencari solusi atas permasalah di Papua. Bukan soal hukuman rendah atau tinggi akan membuat rakyat menjadi percaya pada Indonesia tapi lebih pada apa yang seharusnya dibuat oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua di luar pengadilan (Andawat/AlDP)