Memprihatinkan : Guru dan Pembangunan Pendidikan di Papua
Casis Bintara Polri yang tidak Lulus selesksi dan Orang Tua

Memprihatinkan : Guru dan Pembangunan Pendidikan di Papua

Andawat-“Kami mengajar dengan guru yang terbatas,sudah berulang kali kami sampaikan kepada dinas bahkan saya bicara langsung dengan bupati tapi tidak pernah ada perhatian,”demikian ujar Pius Amo seorang guru SD YPPK di Yuruf distrik Ubrub Kab Keerom.

Pius Amo bukanlah satu-satunya guru yang mengeluhkan dukungan pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan di Papua, begitu banyak kasus serupa yang terjadi di Papua.Kekurangan tenaga guru selalu menjadi salah satu alasan utama lemahnya pembangunan pendidikan di Papua khususnya di daerah-daerah terpencil. Kekurangan guru di Yuruf karena memang tidak ada penambahan tenaga guru disana .Guru-guru honor yang semula mengajar,setelah lulus PNS dipindahkan ke tempat tugas yang lain.

Di beberapa tempat lainnya ada juga guru yang absen berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dari tempat tugasnya seperti di Terpones,distrik Towe Kab Keerom. Seorang guru dengan mudah meninggalkan ruang kelasnya dan langsung ke lapangan terbang menumpang pesawat yang kebetulan berbulan-bulan baru masuk ke kampungnya.”Anak-anak pikiri,pak guru ke belakang ternyata keluar kelas dan langsung naik pesawat,sejak itu tahun 2008 hingga sekarang SD di Terpones tutup,”Ujar seorang muridnya.

Masih di Towe,tepatnya di kampung Towe Hitam ibukota distrik. Guru tak betah tinggal di sana,alasannya karena biaya hidup yang tinggi dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan di Towe. Gajinya habis untuk tiket pesawat ke Towe,membeli  bahan makanan(bama) serta ongkos angkut bama.Biasanya guru menyiapkan bama untuk persediaan 1-2 bulan setelah bama habis mereka balik ke kota.

Mereka tak mampu beradaptasi untuk membuat kebun di pinggir rumah guna memenuhi kebutuhan lauk pauk,” Sebab banyak babi hutan yang merusak kebun,”kata mereka. Biasanya yang mampu bertahan guru yang berasal dari orang setempat meskipun dengan fasilitas dan dukungan yang sangat rendah dari pemerintah,alasannya,”Tidak apa-apa,kami mengabdi di tanah sendiri”.Sayangnya jumlah mereka cuma 1 atau 2 orang dan harus mengajar kelas 1 hingga kelas 6,akibatnya tetap tidak maksimal.

Alasan lain adalah karena kini guru harus  mengurus keperluan administrasinya sendiri sehingga kalau terlalu lama tinggal di kampung mereka akan kehilangan kesempatan untuk naik pangkat atau kegiatan penjenjangan lainnya.”Dulu sebelum ada Otsus,ada kantor perwakilan dinas P dan P di sini tapi sekarang semua guru harus turun ke kota urus sendiri,”Ujar Yance Korwa guru bantu di SD Andei Pulau Numfor Jarak Numfor dan Biak 8 jam perjalanan menggunakan kapal cepat atau 35 menit penerbangan dengan pesawat.Akibatnya  seringkali guru berbulan-bulan menetap di kota.

Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga guru,sudah banyak cara yang dilakukan oleh guru setempat seperti menggabungkan kelas atau memberikan kelas pagi dan kelas siang seperti di Numfor untuk memberikan kesempatan kepada guru bantu mengajar sebab biasanya guru bantu memiliki pekerjaan lain di kampung.Pemda Biak kemudian mengambil guru bantu dari provinsi lain dengan system kerjasama dan memiliki alokasi dana sendiri. Sebagian besar honor guru bantu diambil dari dana RESPEK ataupun dana pemberdayaan lainnya,tidak pasti,kadang juga mereka tidak dibayar,alasannya dana tersebut sudah habis.

Di Yuruf, anak-anak setempat yang diberdayakan untuk mengajar,anak-anak SMP mengajar anak-anak SD dan anak SMA atau lulusan SMA yang masing menganggur diminta untuk mengajar di SMP.Bahkan untuk sekolah yang sama sekali tidak memiliki guru ada satu dua orang relawan yang mengajar setidaknya untuk mengenal huruf dan baca tulis,seperti yang dilakukan oleh Bram Martin di kampung Pipal distrik Aboy Kab Pengunungan Bintang.Bram mengajar anak-anak yang sudah mengenal baca tulis sedangkan Aprianus yang sudah mengenal baca tulis mengajar anak-anak lainnya untuk mengenal huruf.Kini Bram sudah tinggalkan Pipal dan membawa Aprianus untuk sekolah di kota.Kata Bram guru relawan di Pipal,”Kalau mau ujian,akan-anak turun ke Aboy,di sana guru akan membacakan soal ujian dan sekaligus jawabannya”.

Anehnya meskipun permasalahan pendidikan telah sering diliput oleh berbagai media massa dan  secara langsung telah pula disampaikan ke telinga pengambil keputusan tapi pemerintah seolah tidak perduli. Padahal kegagalan pembangunan pendidikan di Papua dapat membuat malu pemerintah. Jika dulu pemerintah selalu merasa malu dan khawatir dengan kegagalan pemenuhan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik maka seharusnya pemerintah juga malu dengan kegagalan pembangunan hak asasi manusia di bidang pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak ekosob. Ditambah lagi perhatian dan dukungan bebagai pihak terhadap pembangunan pendidikan di Papua sangat besar.

Otonomi Khusus(Otsus) misalnya mengalokasikan dana sebesar 30% untuk pendidikan. Menurut hasil analisis APBD ICS Papua tahun 2009 hingga kini realisasinya tidak lebih dari 25% dan sebagian besar (84,51%) digunakan untuk belanja pegawai (gaji,tunjangan dan honor) dan hanya 15,49% untuk belanja public.Logikanya angka fantastis 84,51% tersebut seharusnya sudah dapat memenuhi kebutuhan utama pendidikan di daerah terpencil yakni tenaga guru ditambahkan lagi begitu banyak bantuan dari lembaga internasional lainnya untuk pembangunan pendidikan di Papua namun kenyataannya berbeda.

Kini pendekatan pembangunan pendidikan di Papua harus diubah untuk mensinergiskan kebutuhan pendidikan global,nasional dan tantangan yang ada di Papua.Kebijakan sektor pendidikan harus menjawab realitas kebutuhan pendidikan masyarakat dan instrument utama penyelenggara pendidikan yakni tenaga guru.

Otsus telah mewajibkan pendidikan dasar 9(Sembilan)tahun maka seharusnya permasalahan pendidikan hingga di tingkat SMP sudah dapat diatasi dengan lebih baik mulai dari kebutuhan tenaga guru,fasilitas termasuk sarana transportasi. Kebijakan pembangunan pendidikan harus dimulai dengan menyiapkan pendidikan dasar yang berkualitas terutama bagi anak-anak yang mengalami keterbatasan secara ekonomi sebelum mengirimkan anak-anak Papua ke luar Papua dalam berbagai program pendidikan.

Kondisi geografis yang seringkali menjadi alasan hambatan transportasi harus  dipecahkan melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan penerbangan swasta dan pemerintah agar dapat menyelenggarakan transportasi secara periodik bagi tenaga guru yang berada di daerah terpencil.Setidaknya guru berada di tempat mengajar dengan waktu yang optimal dan jumlahnya memadai ini untuk menghindari kekosongan jam belajar dan tenaga guru.

Selain perlu ada perluasan defenisi mengenai ‘pemerintah dan swasta’ atau ‘institusi  vertikal,otonom atau swasta’untuk mekmasimalkan pemenuhan hak-hak dasar bagi orang Papua sebagaimana diamanatkan dalam Ostus sebab kenyataannya di beberapa tempat justru institusi swasta atau non pemerintah yang berperan aktif untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat termasuk di bidang pendidikan.

Salah satu contohnya adalah sejumlah Sekolah Dasar dari Yayasan keagamaan(non pemerintah) yang giat melakukan pembangunan pendidikan di kampung-kampung seperti di Yuruf dan Ubrub. Sepantasnya pemerintah memberikan dukungan yang lebih konkrit dalam bentuk  fasilitas, tenaga guru dan ruang belajar yang layak karena mereka turut menyelenggarakan tujuan pemerintah yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Juga memperbaiki sistem administrasi dan mekanisme kerja terutama  bagi guru-guru yang ditugaskan di daerah terpencil guna menghindari mobilisasi guru yang cukup tinggi dari tempat mengajar ke pusat-pusat penyelenggaraan pemerintahan.Selain itu control yang ketat terhadap alokasi bantuan pendidikan baik yang datangnya dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah sehingga tidak ada lagi dana yang tidak sampai atau tidak tepat penggunaannya atau ruang belajar yang dibuat tapi tidak layak pakai dan akhirnya terbengkalai.(Andawat/AlDP)