Berita

Masyarakat Sipil Di Tengah Pusaran Aksi Kekerasan dan Skema Baru UU Otsus

aksi tolak otsus, Abepura

 

A. Pendahuluan

Jayapura- Tulisan ini adalah hasil kajian yang dilakukan oleh tim AlDP terkait dengan Aksi kekerasan dan UU Otsus Papua. Hingga bulan Oktober 2020, AlDP mencatat setidaknya ada sekitar 35 aksi penembakan atau kontak tembak yang melibatkan TNI/POLRI dan TPNPB-OPM di Papua, ditahun sebelumnya (2019), AlDP mencatat setidaknya ada 35 kasus serupa.[1] Para periode akhir tahun ini potensi meningkatnya aksi kekerasan masih sangat mungkin mengingat dinamikanya masih sangat tinggi bahkan dalam periode september dan oktober, sejumlah aksi kekerasan terjadi secara beruntun.

Di periode yang sama, pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat tanggal 29 September 2020 dengan masa berlaku 2020-2024. Inpres ini akan dilaksanakan oleh Tim Terpadu dengan pembiayaan dari APBN dan APBD.

B. Dinamika Aksi Kekerasan

Aksi kekerasan di tahun lalu sebagian merupakan kelanjutan dari tidak diselesaikannya konflik Nduga di akhir tahun 2018, sejumlah aksi kekerasan di beberapa kabupaten dan secara khusus dipengaruhi oleh adanya aksi menolak rasis dan aksi anarkis di Papua yang menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda.

Di tahun ini, kabupaten yang sebelumnya hampir tidak terdengar adanya aksi kekerasan, kini muncul seperti kabupaten Intan Jaya yang mencuat diakhir tahun 2019 hingga Oktober 2020 telah terjadi puluhan kali, kemudian kabupaten Pegunungan Bintang dan Boven Digul. Selain itu sejumlah daerah yang sejak lama menjadi ‘poros’ aksi kekerasan seperti di Timika, Yahokimo, Puncak dan Paniai.

Beberapa aksi kekerasan di tahun ini menampilkan dinamika yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya:

Pertama, beberapa aksi kekerasan memuat informasi ganda karena munculnya saling tuding terkait pelaku peristiwa tersebut antara TNI/POLRI dan TPNPB-OPM. misalnya:

1. Peristiwa 18 Pebruari 2020 di Kampung Gulanggama dan Japaro, Kabupaten Intan Jaya, Papua, yakni penembakan terhadap Meki Tipagau oleh Tim gabungan Satgas Gakkum TNI-Polri karena dikatakan membawa 1 pucuk senjata[2] dan seorang warga sipil bernama Kayus Sani(Perempuan 14 tahun), yang dikatakan oleh Kodam XVII/Cenderawasih sebagai korban peluru nyasar dari KKSB.[3] Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menuding aparat TNI/Polisi melakukan penipuan publik, menurutnya keduanya adalah warga sipil.[4] Informasi versi lain menyebutkan, staf TPNPB melakukan komunikasi dengan anggota Papua Intelegence Services (PIS) di Sugapa, Intan Jaya dan hasilnya PIS melaporkan bahwa pada aksi penembakan Intan Jaya masyarakat sipil yang tertembak yakni Kayus Sani, kepala suku Kampung Yoparu (51) yang tertembak dibahu dan dada, kedua Mecky Tipagau (12) yang berstatus anak Sekolah Dasar di Bilogai, Mama Heletina Sani (31) yakni ibu kandung Mecky Tipagau dan Malopina Sani (11) seorang pelajar SD terkena tembakan di bagian kaki.[5]

2. Tanggal 12 Maret 2020 terkait peristiwa pembakaran gereja di kawasan Optiwak, Distrik Tembagapura, Mimika. Kepolisian Daerah (Polda) Papua menuding KKB di Distrik Tembagapura yang melakukan pembakaran. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal menerangkan bahwa KKB yang berada di bawah pimpinan Lekagak Telenggen membakar gereja yang sebelumnya dijadikan tempat persembunyian.[6]

Sebaliknya, panglima Tertinggi TPNPB, Jenderal Goliat Tabuni melalui siaran pers menantang agar pemerintah membuktikan tuduhan tersebut melalui investigasi independen. Menurutnya pihaknya mencurigai dan menyakini pembakaran gereja itu permainan aparat keamanan untuk memojokkan citra TPNPB.[7] Ia menyatakan sejak lama aparat keamanan berupaya memojokkan citra TPNPB. Hal yang sama juga disampaikan oleh juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom bahwa tuduhan harus dibuktikan secara hukum lengkap dengan saksi-saksi[8] dirinya mengatakan Indonesia harus mengizinkan tim independen untuk investigasi yaitu Komisi HAM bersama Komnas HAM Papua. Ditegaskannya agar TNI/POLRI jangan asal menuduh dan media-media Indonesia jangan publikasi berita sepihak yang tidak seimbang.[9]

3. Awal Maret 2020, peristiwa pengungsian warga sipil dari 4 Kampung yakni Kampung Longsoran, Batu Besar, Kimbeli, dan Banti di Tembagapura. Diberitakan anggota KKB menebar teror dengan menembaki pos penjagaan TNI/POLRI. Aksi itu membuat warga merasa terancam.[10] Masyarakat punya pengalaman beberapa tahun yang lalu terutama kaum perempuan dan anak-anak mengalami kekerasan akibat KKB.[11] Kabid Humas Polda Papua mengatakan masyarakat mengungsi karena takut dan tidak nyaman dengan kekejaman kelompok bersenjata.

Komandan Operasi Umum TPNPB, Mayjen Lekagak Telenggen mengatakan bahwa warga terpaksa mengungsi karena takut kepada pasukan TNI/POLRI. Masyarakat sipil Papua terpaksa dievakuasi karena mereka merasa ketakutan setelah kehadiran pasukan militer dan polisi Indonesia yang berlebihan menempati kampung-kampung mereka. Demikian juga disampaikan oleh juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan masyarakat mengungsi karena kampungnya diambil alih oleh aparat (keamanan Indonesia).[12]

Sumber lain menyebutkan bahwa warga dievakuasi karena mereka merasa terancam dengan kontak tembak antara kelompok bersenjata dan TNI/POLRI. Akibatnya warga tidak bisa beraktifitas sehingga meminta kepada pemerintah daerah agar mengungsikan mereka ke tempat aman hingga situasi di Tembagapura kondusif.[13]

4. Peristiwa tanggal 15 Mei 2020, Pos Polisi 99 Ndeotadi di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai Papua, diberitakan diserang sekelompok orang tak dikenal, diperkirakan sekitar pukul 22.30.wit. Pelaku menganiaya Briptu Kristian Paliling yang sedang berjaga di pos dan merampas tiga pucuk senjata api.[14]

Tanggal 16 Mei 2020 Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan, pihaknya bertanggungjawab atas penyerangan dan perampasan senjata di Pos Polisi 99 Ndeotadi, Paniai, Papua. Pemimpin penyerangan tersebut adalah Anton Tabuni pasukan TPNPB di bawah pimpinan Komandan Operasi Nasional TPNPB Lekagak Telenggen.  Penyerangan dan perampasan senjata dilakukan karena militer Indonesia merampas senjata mereka di Tembagapura. TNI/ POLRI untuk tidak menyiksa masyarakat di distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai tetapi mengejar pelaku.[15]

Tanggal  18 Mei 2020, pimpinan Kodap IV TPNPB wilayah Paniai, Demianus Magai Yogi menegaskan, dirinya bersama anak buah tak pernah melakukan perampasan senjata api milik Polres Paniai di Pos Polisi kampung 99 Ndeotadi, Baya Biru, Kabupaten Paniai. Dengan alasan mereka sudah banyak senjata dari membeli. Di Meepago, Yogi mengaku dari pengamatannya banyak kelompok yang ‘bermain’ demi kepentingan pribadi sehingga kerapkali dirinya jadi ban serep. Menurutnya  ada barisan Merah Putih dan ada kelompok TPNPB binaan. Katanya hingga kini pihaknya tak pernah melakukan aksi-aksi kekerasan. Dirinya mengatakan masih berkuasa di sejumlah Kabupaten pada wilayah Meepago seperti Mimika bagian gunung, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Nabire hingga Wasior.[16]

Tanggal 19 Mei 2020 Kapolda Papua mengatakan pelaku penyerangan tinggal di sekitar pos polisi tersebut. Jaraknya hanya sebelah rumah.[17] Pihak Polda akan terlebih dahulu melakukan tindakan persuasif untuk mengambil kembali senjata yang hilang. Setelah itu,  tidak ada kejelasan ke publik mengenai ‘akhir’ dari peristiwa tersebut.

5. Tanggal 18 Mei 2020, juru bicara TPNPB, Sebby Sambon menyatakan pihak TPNPB berhasil menduduki sebanyak empat pos TNI dan Polri di Kabupaten Nduga, Papua.  Peristiwa tersebut sebagai aksi penyerangan yang dilakukan selama seminggu atau pada 18 sampai 25 Mei 2020.[18] Perlengkapan militer yang dirampas diantaranya 60 magasin peluru aktif dengan amunisi sebanyak 1.800 butir, peluru rantai 3 unit, 16 peluru roket basoka, 30 buah tas ransel, 12 buah HP kamera, 6 buah handy talkie (HT), 2 HP Satelit Inmarsat dan Thuraya, 15 buah rompi anti peluru, sepatu, baju-celana, terpal, dan peralatan lainnya yang belum dirinci..

Polda Papua memastikan informasi tentang penyerangan dan perampasan amunisi serta penguasaan empat pos darurat milik TNI/POLRI di Kabupaten Nduga oleh KKB adalah hoaks. Menurutnya, informasi hoaks itu diduga sengaja disebarkan Sebby Sambom untuk membuat propaganda dan menimbulkan rasa takut serta panik warga Kabupaten Nduga, Papua.[19]

6. Tanggal 21 Mei 2020 terjadi penembakan terhadap seorang warga sipil bernama Sakeus, 35 tahun di Mile Post 62 kawasan PT. Freeport Indonesia, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Polisi menyebut pelaku penembakan adalah KKB. Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom membantah tuduhan polisi yang menyebut KKB sebagai pelaku penembakan. Sebaliknya, Sebby menuding oknum anggota TNI dan polisi yang melakukan penembakan.[20]

7. Tanggal 18 Juli 2020 peristiwa penembakan terhadap Elias Karunggu dan Selu Karunggu) di Kabupaten Nduga. TNI menyatakan bahwa dua orang yang ditembak adalah anggota dari KKSB dari kelompok Egianus Kogeya.[21] Keduanya sempat bergabung dengan masyarakat yang akan menyeberang sungai dari arah Tawelma menuju ke arah distrik Kuari, Tolikara.[22] Sementara pemerintah daerah Nduga menyebut keduanya merupakan pengungsi Nduga yang menyelamatkan diri dari konflik berkepanjangan yang berkecamuk di daerah itu dan menuntut pemerintah pusat menarik pasukan TNI/POLRI dari Nduga.[23]

8. Tanggal 1 September 2020 TPNPB membantah klaim pasukannya menguasai Tembagapura. TPNPB menuding Panglima TNI dan Kapolri tengah membangun skenario penambahan pasukan keamanan Freeport. Hal itu dinyatakan juru bicara TPNPB, Sebby Sambom menanggapi pemberitaan kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri di Timika, Papua, yang dinyatakan untuk membahas penguasaan Distrik Tembagapura oleh TPNPB.[24]

9. Tanggal 19 September 2020, peristiwa penembakan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani, Ketua Sekolah Tinggi Alkitab Theologia di Hitadipa sekaligus penasehat GKII Wilayah 3 Papua di Hitadipa Intan Jaya dan penterjemah Alkitab dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Moni. Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa  mengatakan pelakunya adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan argumentasi sebagai settingan menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 22-29 September. Juru bicara TPNPB–OPM membantah tuduhan tersebut.[25] Demikian juga pihak Gereja Kemah Injil Indonesia(GKII) yang menduga pendeta Yeremia Zanambani ditembak aparat TNI hingga tewas.[26]

Mahasiswa empat korwil, [Intan Jaya, Nduga, Puncak dan Timika], di kota studi Manokwari, melalui koordinator badan pengurus empat korwil mahasiswa di Manokwari Yosias Kum mengatakan peristiwa penembakan Pdt.Yeremias Zanambani menambah daftar korban hamba Tuhan atas tindakan brutal  TNI dan TPNPB-OPM di atas tanah Papua, dirinya meminta agar TNI dan  TPNPB berhenti saling tuding serta menyerukan agar memberikan ruang kepada pihak netral untuk mengungkap fakta sesungguhnya.[27]

Terhadap peristiwa penembakan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani, Menkopolhukam membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) melalui Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 83 Tahun 2020. Tim ini dipertanyakan karena komposisi keanggotaan didominasi oleh aparatur pemerintah sedangkan keterwakilan dari masyarakat sipil masih sangat kurang terutama dari kalangan lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, adat dan perempuan apalagi warga setempat. Pihak DPRP sendiri telah membentuk Tim dan telah melakukan investigasi di Intan Jaya demikian juga Komnas HAM RI. Adapun gubernur Papua merencanakan akan membentuk tim kemanusiaan untuk membantu masyarakat Intan Jaya menghadapi beberapa permasalahan. Tim akan terdiri dari beberapa unsur, diantaranya pemerintahan, masyarakat sipil dan gereja.

10. Tanggal 7 Oktober 2020 penembakan terhadap Agustinus Duwitau (23) Katekis (pewarta) muda di State Emondi, Paroki Bilogai, Keuskupan Timika bandara Bilogai, Sugapa, Intan Jaya. Pihak Polda Papua, dalam pernyataannya tidak menyebutkan pelaku penembakan. Pihak TNI menuding korban bersama adiknya adalah anggota KKB yang berusaha untuk mengganggu aktifitas di bandara. Adapun pihak gereja melalui Pastor Paroki Titigi, Pater Yance Yogi membantah tudingan TNI karena sejak bulan Juli, pater Dekan Moni Puncak Jaya, Yustinus Rahangiar telah mengeluarkan surat keluar masuk untuk korban sebagai gembala dan ketua Badan Pengurus Gereja Setempat (BPGS) sebagai pengurus Gereja Stasi Emondi. Surat tersebut, biasanya digunakan untuk lapor di pos TNI yang berada areal barak pegawai.[28]

Hingga kini terhadap sejumlah peristiwa diatas tidak dilakukan investigasi mendalam guna memperoleh fakta yang sesungguhnya. Masyarakat sipil nyaris kehilangan fokus pada satu peristiwa karena peristiwa yang baru terus bermunculan padahal bisa saja motifnya saling berkaitan untuk memenuhi maksud tertentu atau merupakan akumulasi dari peristiwa sebelumnya. Kini, yang terjadi, tidak saja perang bersenjata tetapi juga perang pernyataan dengan menggunakan berbagai media pun terus berlangsung.  Masyarakat sipil digiring untuk berpikir sempit atau kadang berhenti berpikir (lumpuh). Secara esensi, hak masyarakat sipil untuk mendapatkan informasi yang benar dan jaminan keselamatan, diabaikan.

Kedua, meluasnya korban dari masyarakat sipil akibat aksi kekerasan yang dilakukan oleh TNI/POLRI dan TPNPB-OPM. Sejumlah tindakan yang diduga dilakukan aparat TNI/POLRI karena tidak profesional saat menjalankan tugas atau karena dipengaruhi atas stigma negatif menyebabkan sejumlah masyarakat sipil mengalami penganiayaan atau penembakan hingga menyebabkan kematian. Seperti peristiwa penembakan tanggal 13 April 2020 yang diduga dilakukan oleh satuan tugas gabungan TNI/POLRI terhadap masyarakat sipil, yaitu Ronny Wandik dan Eden Armando Debari, saat keduanya sedang mencari ikan di Mile 34 area PT Freeport Indonesia Timika.[29] Penganiayaan hingga meninggal dunia terhadap Marius Betera  tanggal 16 Mei 2020 di lokasi perusahaan PT TSE POP A/Camp 19, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Peristiwa penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Oktovianus Warip terduga kasus pencurian pada tanggal 24 Juli 2020 yang diduga dianiaya anggota TN di Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digul dan beberapa peristiwa lainnya.

Demikian juga peristiwa penembakan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh TPNPB-OPM. Misalnya penembakan terhadap 3 karyawan PT Freeport tanggal 30 Maret 2020. Peristiwa tanggal 23 Mei 2020, yang dialami oleh dua tenaga medis tim Gugus Tugas Covid-19 yakni Alamanek Bagau(luka-luka) dan Koni Somou(meninggal dunia) yang diduga ditembak oleh KKB di Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya. Penembakan tanggal 14 september 2020 terhadap dua pengemudi ojek yakni Laode Anas (34) dan Fatur Rahman (23) terjadi di waktu berbeda tetapi di lokasi yang sama yaitu Kampung Mamba distrik Sugapa kabupaten Intan Jaya[30] dan beberapa peristiwa lainnya.

Meluasnya target terhadap masyarakat sipil, ditandai dengan munculnya 4 butir seruan dari TPNPB-OPM sehari setelah penembakan terhadap 2 tenaga medis tanggal 23 Mei 2020 di Intan Jaya, isi seruan tersebut sebagai berikut:

  1. Pemerintah Indonesia melalui TNI-POLRI di lapangan operasi segera hentikan menggunakan Warga Masyarakat setempat sebagai mata-mata TNI-POLRI di Wilayah Perang seperti Ndugama, Intan Jaya, Tembagapura dan Pengunungan bintang serta Papua lainnya
  2. Kepada Warga sipil di Tanah Papua pada umumnya dan khususnya Masyarakat setempat untuk di wilayah perang seperti Ndugama, Intan Jaya, Tembagapura, Pengunungan Bintang, dan Papua lainnya dilarang keras mengikuti bujukan Pasukan TNI-POLRI untuk menjadi mata -mata Indonesia membawa muka kedepan mengejar Pasukan TPNPB-OPM, karena pasukan TPNPB-OPM siap menebak mati dan siap bertanggung jawab atas pengorbanannya. Hati-hati bergabung bersama Pasukan TNI-POLRI.
  3. Pemerintah Indonesia segera umumkan 4 orang Anggota Pasukan Keamanan Indonesia TNI-POLRI yang gugur bersama 1 Orang Warga sipil tewas adalah Kesalahan Pasukan TNI-POLRI, maka segera bertanggung jawab.
  4. Sesuai dengan Hukum Revolusi gerliya, siapapun orang Papua yang jadi Agen TNI-POLRI adalah musuh utama Pasukan TPNPB-OPM, jika tidak ada ampun akan tembak mati,hal ini berlaku untuk seluruh wilayah teritorial West Papua dalam 33 Kodap TPNPB dibawa Pimpinan Panglima Tinggi Jenderal Gen Goliat Tabuni dan Komandan Operasih umum TPNPB se Tanah Papua Mayor Jenderal Lekagak Telenggen siap bertanggung jawab apabila pasukan TPNPB-OPM Menembak Mati warga sipil yang bergabung dengan Pasukan Keamanan IndonesiaTNI-POLRI.[31]

Seruan ini diduga ada kaitannya dengan tuduhan dari TPNPB-OPM bahwa kedua petugas medis adalah mata-mata. Tuduhan ini sudah dibantah dan dijelaskan oleh korban Almanek Bagau bahwa HT yang dibawa korban dan sempat ditanyakan oleh salah satu pelaku adalah adalah pemberian Dinas Kesehatan kabupaten Intan Jaya untuk berkomunikasi bukan digunakan untuk memata-matai kelompok pelaku.[32]

Trend meluasnya target aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil ini sangat mengkhawatirkan karena ruang-ruang bagi masyarakat sipil makin terbatas bahkan untuk menjalankan aktifitas atau tugas sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup atau tanggungjawab pekerjaannya. Apalagi ketika di satu daerah terjadi mobilisasi aparat keamanan yang cukup tinggi dengan tujuan mengejar KKB, situasi ini selalu selalu berbanding lurus dengan tindakan represif dan intimidatif terhadap masyarakat sipil. Hal lain yang harus diwaspadai terkait dengan momentum Pilkada 2020 dan Sensus 2000. Masyarakat sipil seolah menjadi ‘tameng hidup’ atau ‘sandera’ atas perang terbuka antara TNI/POLRI dengan TPNPB-OPM. Hidup mereka dibuat tidak nyaman, penuh ketakutan bahkan tidak dapat bertahan di tanah leluhurnya. Masyarakat sipil dengan profesi apapun, dapat menjadi sasaran aksi kekerasan, ketika dituduh sebagai mata-mata oleh TNI/POLRI ataupun TPNPB-OPM. Selanjutnya tuduhan tanpa bukti terhadap masyarakat sipil seolah menjadi alat justifikasi untuk melakukan aksi kekerasan padahal aksi kekerasan (terhadap masyarakat sipil) atas dasar alasan apapun, tidak dapat dibenarkan.

Ketiga, adanya narasi yang berubah-ubah dan sulit untuk dikonfirmasi dari aparat kepolisian ketika menjalankan fungsi penegakan hukum. Misalnya  terkait pembunuhan terhadap anggota KPU Yahokimo, pelakunya dikatakan adalah seorang anggota TNI yang melakukan transaksi penjualan senjata yang telah dipecat dan dihukum kemudian menjadi buronan. Aparat kepolisian sempat menyebut inisial tertentu, kemudian pada saat penangkapan, aparat kepolisian merilis inisial nama yang lain. Hal yang sama terjadi ketika aparat kepolisian mengumumkan dugaan pelaku terhadap peristiwa penembakan terhadap 3 karyawan PT Freeport tanggal 30 Maret 2020, dengan menyebut nama pelaku yang berubah-ubah dalam beberapa kali keterangan di berbagai media.

Ironisnya pada situasi demikian, pemerintah daerah terkesan berdiam diri atau setidaknya lamban dalam merespon aksi kekerasan yang terjadi. Tidak ada koordinasi dan sinergisitas diantara berbagai institusi untuk mencegah atau menangani aksi kekerasan. Bahkan di beberapa daerah, pemerintah diduga seringkali tidak berada di tempat sehingga pertemuan-pertemuan yang digagas tidak menghasilkan solusi atau keputusan yang tepat untuk melindungi warganya  akibatnya masyarakat terus menerus menghadapi aksi kekerasan.

C. Wajah Otsus Dalam Inpres 9 tahun 2020

Sejauh ini agenda penolakan UU Otonomi Khusus(Otsus) yang sangat gencar dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat sipil belum diimbangi dengan respon yang tepat dari pemerintah daerah(gubernur, Legislatif dan MRP). Kajian UU Otsus yang dilakukan oleh Universitas Cenderawasih atas permintaan gubernur Papua malah dipertanyakan karena terkesan elitis dan tertutup.

Pemerintah pusat dengan leluasa memaksakan kehendak untuk ‘mengendalikan’ Otsus, jelas terlihat dengan lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat tanggal 29 September 2020.

Menkopolhukam Mahfud saat kunjungan ke Timika, tanggal 22 Juli 2020 sudah menegaskan bahwa presiden sedang menyiapkan Inpres yang lebih komprehensif terkait percepatan pembangunan daerah Papua. Ketika Inpres tersebut rampung, pengendalian pembangunan di Papua akan berada di bawah kendali Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).[33]

Sebelumnya ada Inpres Nomor 9 Tahun 2017 yang berdurasi 2 tahun, tanpa diketahui publik hasil dan evaluasi tentangnya. Inpres nomor 9 tahun 2020 lebih merupakan Otsus yang diwujudkan dalam bentuk skema kebijakan lintas kementrian melalui Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk periode 2020-2024 dengan menggunakan sumber pembiayaan dari APBN dan APBD.

Upaya mengambilalih Otsus tercantum pada diktum ketiga yang menyebutkan Menetapkan desain baru dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan (RAPPK) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam semangat transformasi otonomi khusus berlandaskan pendekatan afirmatif, holistik, berkesetaraan gender, dan kontekstual Papua yang difokuskan pada 5 (lima) kerangka baru untuk Papua (the new frame work for Papua). Transformasi Otsus ini jelas-jelas tidak dalam gagasan ataupun sepengetahuan orang Papua.

Adapun terkait sumber keuangan, berdasarkan isi diktum keempat angka 2 b menyebutkan sumber pendanaan berasal dari belanja kementerian/lembaga, belanja non- kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dana desa, dana otonomi khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejalan dengan RPJMN 2O2O- 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus ditugaskan kepada 3 institusi yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Artinya, salah satu sumber pembiayaan Inpres adalah dana Otsus.

Adapun Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola, pemanfaatan, dan penyaluran dana otonomi khusus, memastikan kerangka kebijakan baru tata kelola dana otonomi khusus serta memastikan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional. Mendagri juga ditugaskan untuk penataan UU Otsus dan mengoordinasikan proses konsultasi publik dengan penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Majelis Rakyat Papua) dalam rangka revisi UU Otsus. Artinya intervensi pemerintah pusat terkait pemanfaatan dana Otsus, evaluasi ataupun revisi UU Otsus makin kuat dan ketat.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah Major Project Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Laa Pago (10 kabupaten) dan Wilayah Adat Domberay (11 kabupaten) dan Major Project Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Major Project PKSN Merauke pada RPJMN Tahun 2020-2024. Inpres ini menugaskan kepada sejumlah menteri untuk mendukung pelaksanaan project tersebut. Inpres juga memandatkan sejumlah program secara detail kepada kementrian sehingga perlu diperjelas ruang untuk mengakomodir usulan yang dimulai dari bawah misalnya melalui agenda Musrembang di tingkat kampung atau distrik agar tidak mengalami duplikasi atau diabaikan. Inpres juga memandatkan pembangunan istana Kepresidenan di Kota Jayapura kepada Menteri PU dan perumahan rakyat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Implementasi Inpres ini akan menimbulkan persoalan diantara pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah akibat koordinasi dan komunikasi yang buruk dan makin tidak jelasnya   kewenangan pemerintah daerah di dalam Otsus. Kehadirannya pun membuktikan bahwa negara tidak bersedia mendengar suara rakyatnya.

Di dalam Diktum Kedua pada butir 4 tentang strategi disebutkan soal penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah. Secara khusus Kepala Staf Kepresidenan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk menjajaki dan melaksanakan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dan kelompok-kelompok strategis guna perumusan kebijakan sosial politik yang memperhatikan kontekstual Papua. Selain itu panglima TNI dan Kapolri ditugaskan juga untuk membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok strategis Papua dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang tepat. Strategi dan tugas ini masih harus diperjelas karena dialog sebagai langkah non kekerasan lebih banyak hanya dijadikan slogan oleh pemerintah. Padahal dialog sebagai solusi strategis, sangat penting untuk mengakomodir berbagai kelompok di Papua terutama hardliners dan berfokus pada akar masalah di Papua.

D. Rekomendasi :

  1. Dihentikannya aksi kekerasan oleh para pihak guna mencegah bertambahnya korban jiwa. Masyarakat sipil diberikan haknya untuk bebas dari rasa takut dan mendapatkan jaminan keamanan dalam menjalankan tugas atau aktifitas sehari-hari. Dihentikannya stigma terhadap masyarakat sipil sebagai mata-mata atau bagian dari kelompok tertentu tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Investigasi terhadap kematian pendeta Yeremias Zanambani yang dilakukan oleh berbagai pihak/institusi hendaknya menghasilkan fakta yang jelas dan lengkap terkait peristiwa tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti dan dijadikan pintu masuk untuk mengungkapkan sejumlah motif dan pelaku aksi kekerasan di Intan Jaya. Sebagai upaya pemenuhan HAM maka seharusnya pemerintah juga mengambil sikap yang sama terkait dengan sejumlah aksi kekerasan yang terjadi di Papua semisal di Nduga hingga dampak yang ditimbulkan yakni adanya ribuan pengungsi yang hingga kini tidak ditangani dengan baik oleh negara, sejumlah aksi kekerasan di Timika, Wamena, Jayapura dan di tempat lainnya melalui pembentukan tim investigasi yang melibatkan berbagai stakeholders. Pemerintah menindaklanjuti setiap hasil investigasi ke dalam proses hukum guna memberikan keadilan bagi korban dan mencegah impunitas serta melakukan review kebijakan keamanan terutama terkait penempatan pasukan non organik di Papua.
  3. Pemerintah pusat mendengarkan aspirasi rakyat Papua atau tidak bersikap otoriter terkait dengan keberadaan UU Otsus dan melakukan dialog yang strategis dengan berbagai stakeholders di Papua guna membahas akar masalah di Papua. Pemerintah di daerah bersinergis mengambil langkah aktif untuk mencegah dan menghentikan aksi kekerasan guna melindungi rakyatnya dari aksi kekerasan yang berulang. Hadir di tengah-tengah rakyatnya untuk mendengar aspirasi rakyat dan mengawal pembangunan di daerahnya.
  4. Masyarakat sipil termasuk media pemberitaan/media sosial agar berhati-hati ketika memberikan atau menyebarkan informasi, agar mengedepankan informasi yang berimbang dan tidak provokatif serta menghindari stigma terhadap kelompok atau profesi tertentu juga turut melakukan edukasi sebagai upaya penghormatan terhadap HAM.

Jayapura, 15 Oktober 2020

 

 

[1] http://www.aldp-papua.com/wp-content/uploads/2020/02/LAPORAN_TAHUNAN_2019_AIDP_FINAL2-1.pdf

[2] https://seputarpapua.com/view/10702-tim_gabungan_tembak_mati_anggota_kksb_di_intan_jaya.html)

[3] https://www.voaindonesia.com/a/baku-tembak-satgas-tni-polri-dan-ksb-di-intan-jaya-papua-satu-tewas/5294532.html

[4] https://www.tagar.id/pasca-kontak-tembak-di-papua-tni-tak-tambah-pasukan

[5] https://www.ceposonline.com/2020/02/20/dua-warga-tewas-tertembak-di-intan-jaya/

[6] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200318171857-20-484673/pembakaran-gereja-di-tembagapura-polisi-tuding-ulah-kkb

[7] https://jubi.co.id/goliat-tabuni-minta-pembakaran-gereja-di-tembagapura-diusut-tim-independen/

[8] https://www.m.wartaplus.com/read/9531/Jubir-TNPB-OPM-Tuduhan-Kami-Membakar-Gereja-di-Opitawak-Itu-Untuk-Memojokan-Kami

[9] https://www.beritasatu.com/surya-lesmana/nasional/610119/kkb-gereja-dibakar-permainan-militer-dan-polisi-indonesia

[10] https://regional.kompas.com/read/2020/03/13/19493921/anggota-tni-polri-kuasai-4-kampung-di-tembagapura-yang-sebelumnya-diduduki?page=all

[11] https://www.ceposonline.com/2020/03/10/teror-warga-polri-siap-tindak-tegas-kkb/

[12] https://tirto.id/tembagapura-panas-baku-tembak-tpnpb-polri-tni-di-zona-freeport-eD6v

[13] https://news.okezone.com/read/2020/03/08/340/2179941/takut-baku-tembak-kkb-vs-tni-polri-ratusan-warga-di-tembagapura-papua-mengungsi

[14] https://regional.kompas.com/read/2020/05/19/18574651/detik-detik-penyerangan-pos-polisi-di-paniai-dilakukan-saat-keadaan-gelap

[15] https://tribun-arafura.com/2020/05/18/sebby-sambom-tpnpb-bertanggungjawab-atas-penyerangan-dan-perampasan-senjata-di-pospol-99-ndeotadi-paniai/

[16] https://wagadei.com/2020/05/18/bantah-rampas-senjata-di-99-yogi-tegaskan-banyak-kelompok-di-meepago/

[17] https://papua.tribunnews.com/2020/05/19/kapolda-papua-sebut-pelaku-penyerangan-pos-polisi-di-paniai-adalah-warga-sekitar

[18] https://www.kompas.tv/article/83603/kkb-klaim-dalam-seminggu-berhasil-rebut-4-pos-tni-polri-dan-rampas-sejumlah-senjata-ini-kata-polisi?page=all

[19] https://kabar24.bisnis.com/read/20200528/16/1245933/polda-papua-penguasaan-4-pos-tni-polri-oleh-kkb-papua-hoaks

[20] https://www.tagar.id/kritis-warga-sipil-ditembak-di-tembagapura-papua

[21] https://suarapapua.com/2020/07/21/ralat-dua-orang-yang-ditembak-di-nduga-adalah-anggota-egianus-kogeya/

[22] https://tirto.id/penembakan-di-nduga-papua-tni-bantah-dua-korban-warga-sipil-fSKE

[23]https://regional.kompas.com/read/2020/07/31/09010071/konflik-nduga-papua-korban-berjatuhan-dan-demonstrasi-tuntut-keadilan-?page=all

[24] https://jubi.co.id/papua-tpnpb-membantah-klaim-pasukannya-menguasai-tembagapura/

[25] https://tirto.id/kematian-pendeta-yeremia-cari-pembunuh-tentara-warga-ditembak-f4YE

[26] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200921065504-20-548737/gereja-duga-pendeta-tewas-di-intan-jaya-papua-ditembak-tni

[27] https://jubi.co.id/mahasiswa-papua-di-manokwari-minta-tni-dan-tpnpb-setop-saling-tuding/

[28] https://suarapapua.com/2020/10/08/penembak-katekis-katolik-di-intan-jaya-adalah-anggota-tni-yonif-raider-brawijaya/

[29] https://www.voaindonesia.com/a/warga-sipil-tewas-di-papua-diduga-korban-salah-tembak/5372697.html

[30] https://papua.tribunnews.com/2020/09/15/sepanjang-2020-ada-46-kasus-kekerasan-oleh-kkb-di-papua-9-orang-meninggal

[31] https://jagapapua.com/article/detail/2851/4-seruan-tpnpb-opm-poin-2-akan-tembak-mati-mata-mata-tni

[32] Almanek Bagau: Salah Kami Apa”, Cenderawasih Pos, 27 Mei 2020, hal 1 dan 4

[33] https://nasional.sindonews.com/read/109870/15/mahfud-ungkap-pemerintah-sedang-siapkan-inpres-pembangunan-papua-1595419643