Masyarakat Sipil di Papua Harus Bersatu

Masyarakat Sipil di Papua Harus Bersatu

Jayapura-Pada acara buku puasa bersama di kantor AlDP yang beralamat di Padang Bulan, Jayapura, anggota Komisi I DPR RI Yoris Raweyai menilai ada kevakuman pemerintahan di Papua sekitar 7 tahun belakangan ini.

“ Ada stagnasi di pemerintahan daerah sehingga masing-masing stakeholders jalan sendiri-sendiri, “ katanya.(28/07/2013).

Niat pemerintah untuk merevisi UU Otsus diharapkan memiliki perubahan yang baru namun menurutnya cara yang paling tepat untuk merevisi UU Otsus melalui langkah Judicial Review.

“Setiap pasal-pasal yang dipermasalahan akan diuji, setelah itu baru dibuat perubahan. Hal yang perlu diperhatikan dari sisi politik seperti pembentukan Komisi Hukum dan Kebenaran, Perwakilan Komnas HAM, Peradilan HAM dan dari sisi sosialnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan infrastruktur”.

Terkait upaya pemerintah daerah untuk membahas UU Pemerintah provinsi Papua, dirinya berharap pemerintah daerah tidak terlalu memberikan ekspektasi kepada masyarakat sebab pengesahan UU tersebut akan dilakukan di DPR RI sementara anggota DPR RI sedang reses hingga tanggal 16 Agustus 2013.

“Setelah itu reses lagi dan tahun berikutnya semua komponen sudah siap menuju pemilihan umum”.

Menurutnya yang terpenting segenap lapisan stakeholders di Papua harus punya kebersamaan baik DPRP dan MRP dan kelompok civil society lainnya.(Tim/AlDP).