Berita

Masyarakat Adat Tidak ‘Makan’ (Hutan) Konservasi

Suasana jelang penutupan Kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua

Manokwari – Masyarakat adat dari 7 wilayah adat yakni Mamberamo Tami, Saireri, Doberay, Bomberay, Animha, Lapago dan Meepago mendorong pemerintah tak mengklaim hak mereka atas hutan adat di kawasan konservasi yang berada di Tanah Papua.

Desakan ini dimasukkan dalam rekomendasi bagian II Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, poin 3 dari 70 poin rekomendasi Kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua yang digelar di Universitas Negeri Papua, Manokwari, Papua Barat, Kamis – Sabtu (27-29) lalu. Kongres ini digelar oleh masyarakat adat, Lembaga Swadaya Masyarakat partisipan Foker LSM di Tanah Papua, pemuda, tokoh perempuan dan akademisi.

Poin 3 itu tertulis: “Penunjukkan kawasan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat adat, terutama kawasan konservasi. Ada ungkapan, masyarakat adat tidak makan konservasi.” Masyarakat adat justru berharap pemerintah menghargai prinsip-prinsip konservasi lokal yang sudah diterapkan sejak dulu di dalam kawasan hutan di Tanah Papua.

Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua, Septer Manufandu, mengatakan desakan agar pemerintah mengembalikan hak tanah adat yang telah diklaim sebagai hutan konservasi adalah wajar, meski ia mengaku niat menjadikan kawasan konservasi adalah hal yang baik.

“Saat ini rakyat sedang membenahi diri, membangun instisusi sosial untuk meningkatkan posisi tawar mereka.  Ketika ada kawasan tertentu dijadikan kepentingan orang banyak niatnya baik, tapi buruk kalau tak mengadopsi prinsip-prinsip yang dimiliki oleh masyarakat,” katanya.

Ini membuat kawasan-kawasan yang diklaim untuk jadi kawasan mendapat tantangan dari masyarkat adat. Sebab itu langkah sepihak pemerintah menetapkan kawasan konservasi menurutnya harus dinegosiasi kembali. Sebab menurutnya ada tradisi konservasi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat.

“Kalau negosiasi, kawasan  konservasi ini dikembalikan agar prinsip-prinsip konservasi masyarakat adat juga diadopsi oleh pemerintah. Jadi kawasan itu bukan hanya kawasan milik negara tapi di dalamnya ada wilayah-wilayah tertentu yang dikelola oleh masyarakat,” katanya.

Kepala Dinas kehutanan Provinsi Papua Barat Hendrik Runaweri mengatakan hutan konservasi adalah kawasan yang dilindungi oleh negara untuk kepentingan masyarakat adat. Dalam posisi itu pemerintah hanya bertugas melindunginya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. “Sesuai UU Dasar dan UU Kehutanan nomor 41/1999 seperti itu,” kata Hendrik, kemarin. ”Rekomendasi itukan dari LSM.”

Saat ini Hutan Lindung dan Hutan Konservasi di provinsi Papua Barat seluas 5,2 juta hektar (ha). Pemerintah akan melakukan pemetaan ulang total luas kawasan ini dalam waktu dekat. (DM/Manokwari)