Berita

Masyarakat Adat Sorsel Dorong Pemetaan Partisipatif

Suasana Kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua

Manokwari – Masyarakat Adat Papua di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, terus mendorong dilakukannya pemetaan partisipatif wilayah adat di daerah itu. Upaya ini dilakukan agar potensi konflik antar suku bisa dikurangi dari waktu ke waktu.

“Kami memasukkan materi itu agar menjadi rekomendasi di kongres,” kata Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Kabupaten Sorong Selatan Fredik Sagisolo di arena kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua, di gedung pasca sarjana Universitas Negeri Papua, Jumat (28/9).

Fredik mengatakan, selama ini warga biasanya hanya menunjuk suatu daerah atau lokasi sebagai wilayah adatnya secara lisan. Namun itu saja tidak cukup. Menurutnya perlu dilakukan upaya konkrit untuk menegaskan batas wilayah adat.

Pemetaan partisipatif batas wilayah adat juga dibicarakan oleh beberapa peserta pada sesi workshop “Penguatan Kapasitas Masyarakat Adat” Kamis lalu. Dalam kongres ini panitia membagi ratusan peserta yang berasal dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan anggota dan mitra Foker LSM, juga masyarakat adat se-Wilayah Papua menjadi 5 kelompok besar. Tiap kelompok membahas tema-tema berbeda dalam waktu bersamaan.

Pemetaan wilayah adat, lanjut Fredik, dibutuhkan sebagai upaya penegasan kepada pemerintah agar mengakui hak-hak masyarakat adat dalam suatu kawasan. Ini juga penting dilakukan karena bila tercipta suatu konflik, ada upaya yang lebih tepat untuk menyelesaikannya.

Ia menambahkan, pemerintah harus memberi ruang agar masyarakat adat bisa memakai hukum adat dalam penyelesaian suatu masalah. Sebab menurutnya keberhasilan hukum adat sudah terbukti ampuh di kabupaten itu.

Ia bercerita  tahun 2010 lalu terjadi pembakaran beberapa rumah di distrik Seremuk yang berlatar belakang pemekaran distrik. Namun konflik itu bisa teratasi setelah kelompok masyarakat adat pro dan kontra bermusyawarah lewat para-para adat.

“Setelah itu masalah bisa selesai. Akhirnya distrik itu dimekarkan jadi dua,”katanya. Namun ia menegaskan hukum adat tidak hanya digunakan pada ranah sengketa seperti itu, hukum adat juga diperlukan sebagai cara damai menyelesaikan konflik sumberdaya alam.

Sore kemarin, Kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua telah memasuki sesi pembentukan komisi-komisi untuk membahas materi hasil workshop. Ujung dari kongres ini, hari ini Sabtu (29/9), akan melahirkan sejumlah rekomendasi yang patut mendapat perhatian semua pihak utamanya pemerintah. (DM/Manokwari)