Masyarakat Adat Keerom Kembali Tuntut Ganti Rugi Sawit

sawit kkArso-Puluhan masyarakat adat Keerom melakukan aksi untuk menuntut ganti rugi tanah mereka yang digunakan oleh PTPN II dipimpin oleh Servo Tuamis selaku ketua Dewan Adat Keerom (08/06/2017).

Aksi diawali dengan mendatangi pabrik sawit PTPN II di Arso XII, disana mereka dihadang oleh Wakapolres Keerom dan pasukannya, sehingga keinginan pendemo untuk memasuki kantor pabrik, gagal.

Kemudian pendemo melanjutkan aksi mereka ke kantor Bupati Keerom. Aksi yang terjadi sekitar pukul 14.30 itu, sepi dari pegawai kantor Bupati, bupati pun tak ada di tempat. Usai melakukan prosesi pemalangan secara adat, mereka melanjutkan aksi kegedung DPRD Keerom yang bersebelahan dengan kantor Bupati.

Beruntung,dikantor DPRD Keerom, mereka diterima oleh ketua DPRD Sahabuddin, SP dan Wakil Bupati Keerom Muh. Markum, SH,.MH,MM.

Pejabat pemerintahan kabupaten Keerom itu pun berjanji akan melakukan pembicaraan dengan pendemo pada hari senin berikutnya (12/06/2017) bertempat di kantor Dewan Adat Keerom.

“kami menolak jika yang datang bukan bupati,” tegas Dominika Tafor, aktifis perempuan Keerom yang bertindak sebagai salah seorang orator pada saat demo tersebut.

Tuntutan ganti rugi dari masyarakat adat Keerom terhadap perkebunan sawit yang dikelola oleh PTPN II berlangsung sejak tahun 1982, saat tanah mereka dilepas untuk perkebunan sawit.

Pemeirntah merespon dengan ganti rugi alakadarnya, aksi mereda dan kemudian muncul lagi.

Pada tahun lalu telah terjadi aksi besar-besaran yang mengakibatkan tutupnya pabrik dan aktifitas perusahaan. Setelah dilakukan gantirugi sebagian, maka sebagian lokasi PTPN II telah dibuka kembali. Sedangkan sebagian lainnya masih ditutup.

Masyarakat adat yang menuntut ganti rugi, terpecah menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menuntut hanya pada lokasi PTPN II dan satu kelompok lagi menuntut tidak hanya lokasi yang dikelola PTPN II tetapi juga seluruh tanah adat Keerom.

“Kami meminta pemerintah dan perusahaan kembalikan tanah seluas 50 ribu hektar(yang dikelola oleh PTPN II) dan membayar denda adat selama 35 tahun sebesar 7 trilyun rupiah terkait perampasan dan pemanfaatan tanah,” tegas Dominika Tafor.(Tim/AlDP).