Berita

Masalah Tanah Harus ada Ketegasan Aturan

Jago Bukit

Merauke-“Belum ada aturan dan peta khusus terkait kepemilikan tanah adat masyarakat asli Merauke sampai dengan saat ini, sehingga keadaan ini seringkali memicu terjadinya sengketa/persoalan tanah di Merauke, “ Ujar Jago Bukit dari Yasanto di Merauke pekan lalu.

Menurutnya sengketa tanah sering terjadi karena pada satu objek tanah bisa terdapat lebih dari satu sertifikat sehingga ada klaim ganda terhadap status tanah. Biasanya klaim tersebut terus diungkit-ungkit pada periode waktu tertentu.

“Pembeli menjadi tidak tenang,meskipun sudah membeli untuk waktu yang lama, “katanya lagi.

“Tidak ada peta adat khusus yang dimiliki oleh masyarakat adat itu sendiri dan juga tidak ada fungsi control dan pengawasan khusus dari pemerintah kabupaten Merauke terkait kepemilikan tanah”.

Lanjutnya, “untuk kepemilikan tanah harus jelas dalam penerapan aturan, apa UU pertanahan yang dipakai atau UU otonomi khusus sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi jelas dan tegas, tidak membingungkan  para pihak (pemilik tanah ulayat daan pembeli)”.

Harapannya pemerintah kabupaten Merauke sebagai pemegang kekuasan di daerah harus bersikap cepat dan tegas dalam penerapan aturan terkait tanah. Hukum harus ditegakkan dengan memberikan sanksi yang tegas.

Aturan yang tegas akan memberikan kepastian bagi pihak yang telah membeli tanah sehingga tidak ada klaim berlapis di kemudian hari. “Pihak yang menjual serifikat di atas sertifikat ataupun mengatasnamakan pemilik yang sesungguhnya dikenakan hukum”.

Diakhir pembicaraannya, dirinya menghimbau supaya semua pihak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. “Pihak adat harus segera membuat peta, pihak pemerintah harus jelas dan tegas dalam penerapan aturan dan para pembeli harus mendapatkan kelengkapan adminisitrasi mulai dari pelepasan adat hingga sertifikat secara benar  sehingga sengketa tanah di Merauke dapat dicegah.(Tim/AlDP)