Masalah Dasar di Keerom Belum Tuntas
Forum Kajian Indikator Papua Tanah Damai di Kota Sorong

Masalah Dasar di Keerom Belum Tuntas

Pastor John Djonga

Keerom-Pastor John Djonga, penerima penghargaan Yap Thiam Hien Award 2009 mengungkapkan, persoalan dasar di Kabupaten Keerom, Papua, belum tuntas. “Saya menjadi saksi selama 12 tahun, saya melihat situasi dan perkembangan yang penuh ironi di kabupaten perbatasan ini,” kata John Djonga, pekan lalu.

Ia mengatakan, di satu sisi, terjadi peningkatan pembangunan. Namun disisi lain, persoalan-persoalan mendasar belum dapat diatasi. “Malah ditambah dengan persoalan baru. Daerah ini telah beralih dari distrik 12 tahun lalu menjadi kabupaten sekarang. Jalan dan gedung gedung di bangun, perusahaan bertambah banyak, penduduknya beragam, namun persoalan semakin banyak juga,” ujarnya.

Menurut dia, hak dasar yang belum tuntas diantaranya pendidikan dan kesehatan terutama di pedalaman dan tempat hidup warga asli Papua. “Masih sangat memprihatinkan. Ini persoalan penting martabat manusia. Keadilan dan pemerataan masih menjadi agenda mendesak. Ini kewajiban negara dan tanggungjawab kita semua untuk menyelesaikannya,” ucapnya.

Masalah kedua yakni ketimpangan ekonomi. Bagi masyarakat asli, sumber hidup tidak pasti, hutan hilang dan pertanian tidak berkembang, sarana transportasi masih sulit, tidak ada kegiatan produktif dan tidak ada pegangan. “Disisi lain segelintir orang mengambil keuntungan dari laju pembangunan, perusakan hutan dan penjualan tanah adat. Kondisi ekonomi banyak orang, termasuk perempuan dan anak anak menjad semakin sulit. Ini juga tantangan bagi kehidupan yang sejahtera dan bermartabat,” kata Jhon.

Rangkaian kekerasan selama dua belas tahun ini, lanjut John Djonga juga semakin memburuk. “Akhir-akhir ini malahan makin banyak dan ganas. Aparat dan masyarakat masih percaya pada cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah,” katanya.

“Sebagimana selalu saya katakan; kekerasan tidak pernah dapat menjadi solusi; malahan menambah rumit persoalan. Stop kekerasan, dan semua pihak diharapkan menuju pintu dialog dan kerjasama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar. Itulah jalan keadilan dan HAM,” tegasnya lagi.

Ia berpendapat, masyarakat kecil di perbatasan hidup dalam ketakutan dan keprihatinan. Yang lain dibelenggu oleh rasa saling curiga dan tidak percaya. Kehadiran pasukan militer di setiap kampung bukannya membawa ketentraman, tetapi justru sebaliknya. Karena konflik yang tak kunjung selesai, Keerom makin aneh. “Yang dibutuhkan guru dan dokter; yang datang malah aparat keamanan. Yang diharapkan kesejahteraan dan ketentraman yang terjadi malah ketakutan,” ujarnya.

Terkait adat, John Djonga mengungkapkan, kerap dipergunakan untuk kepentingan sesaaat. “Institusi adat makin merosot, praktek adat pun semakin berkurang. Padahal bersama agama, adat adalah perlindungan masyarakat dari kekejaman pembangunan,” paparnya.

Kerohanian juga masih belum maksimal. “Di kalangan gereja-gereja, pelayanan rohani sudah mulai memadai, tetapi kualitas pastoral masih perlu ditingkatkan. Masih ada kecenderungan gereja dimana hak dasar dalam pembinaan dan pendampingan spiritual atau rohani seakan-akan terpisah dari bidang-bidang lain.”

Akibatnya terjadi pemisahan yang tidak saling mendukung. Masyarakat melihat pastor dan petugas gereja hanya urusan rohani, pemerintah pembangunan. Seharusnya kehidupan rohai menjadi dasar perubahan di berbagai bidang. “Kecurigaan antar kelompok tumbuh beriring dengan makin besarnya kesenjangan dan ketidakadilan. Ini tantangan besar bagi hidup bersama yang harmonis dan bermartabat,” pungkasnya. (Tim/ALDP)