Marga Demetouw Mempertanyakan Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre

Marga Demetouw Mempertanyakan Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre

Jayapura-Sejak PT Sior Permai melakukan aktivitas penimbunan di tahun 2010  dilokasi dusun pantai Opauw yang berlokasi di pinggir pantai milik marga Demetouw tidak pernah melibatkan keluarga Demetouw sebagai pemilik hak ulayat.

“Hingga kini masih dilakukan penimbunan pembangunan pelabuhan peti kemas padahal kami tidak pernah melepaskan kepemilikan, menjual atau menyerahkan kepada pihak mana pun, “ katanya(26/10/2013).

Menurutnya saat dilakukan pembebasan lahan, keluarga mereka sebagai pemilik hak ulayat tidak diberikan ganti rugi.

“Hal ini menjelaskan dan mempertegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten Jayapura telah keliru dalam segala prosedur maupun aktivitas diatas lokasi ini”.

Lanjutnya, “Berdasarkan informasi yang didapat, pemerintah daerah kabupaten Jayapura telah membeli lokasi ini (dusun pantai Opauw) padahal tanah ini adalah milik marga Demetouw dan sampai saat ini masih status milik marga Demetouw,” ujarnya saat ditemui di dusun Pantai Opauw Depapre.

Selain itu lingkungan sekitar laut juga mengalami kerusakan. “Kerusakan tanaman mau pun habitat laut,” tegasnya.

Dulu,lokasi ini merupakan tempat mata pencaharian masyarakat, masyarakat bertokok sagu dan mencari berbagai jenis ikan seperti ikan bulana, bandeng, samandar, garopah, belang,  kepiting dan cumi-cumi yang merupakan primadona, namun kini habitat laut tersebut telah rusak.

Selain itu, muara kali digunakan untuk menambatkan perahu, mengangkut hasil dusun dari kebun kerumah atau kepasar.

“Semua akan ditimbun, jadi pelabuhan,” katanya sedih sambil memandangi muara kali.

Sejak peristiwa tersebut, marga Demetouw telah dua kali bersurat kepada pemerintah kabupaten Jayapura, pertama tertanggal 3 Juli 2011 dan kedua pada tanggal 14 Februari 2012 namun sampai saat ini tidak ada tanggapan atau tindak lanjut dari surat tersebut.

Karel Demetouw berharap, pemerintah mau memperhatikan hak-hak masyarakat adat, melakukan transaksi jual beli lahan dengan melibatkan pemilik hak ulayat setempat.(Tim/AlDP)